Negara Gaduh-Gaduh

0
ilustrasi

Impian mewujudkan negara yang demokratis di Indonesia tampaknya utopis. Demokratisasi yang dipuja-puja akhirnya berakhir dalam keengganan untuk mengambilnya sebagai sistem politik kenegaraan. Demokrasi hanya dikuasai segelintir elit politik. Cukuplah rakyat menjadi pemanis dalam setiap demokratisasi yang katanya pro-rakyat. Keutopian mewujudkan negara yang demokratis dilandasi oleh asas demokrasi yang rapuh dan sistem yang lemah dan mudah diintervensi pemilik kepentingan.

Soko guru demokrasi yang didengungkan berupa equality of law hanya isapan jempol. Hukum menjadi permainan elit untuk saling menutupi bau busuk kebohongannya kepada rakyat. Sementara rakyat kecil dipermainkan dalam hukum untuk pencitraan bahwa justice for all. Berharap keadilan dengan permainan hukum ibaratkan tangan memeluk gunung.

Ketidakseimbangan dalam urusan kenegaraan di Indonesia menjadikan negeri ini gaduh-gaduh. Pemberitaan media turut memperbesar suasana keruh. Perbincangan demi perbincangan dalam jagad nyata dan maya dipenuhi tema yang sama. Trending topic begitu menarik untuk diulik dan dishare kepada khalayak ramai.

Gaduh-Gaduh

Kasus korupsi menjadi topik ‘hot’ dan tiada habis ceritanya. Lembaga KPK tampaknya belum bertaji dalam memberantas praktik laknat korupsi. Berani Jujur Hebat!!! Begitulah jargonnya. Tampaknya publik bertanya, adakah yang berani jujur mengakui prkatek korupsi? Atau jujur dalam penganggaran dan pelaksanaan amanah rakyat? Kelihatnya mustahil? Justru yang terjadi, semua memegang kartu truf dan AS yang siap dikeluarkan tatkala membutuhkan. Upaya penegakan hukum jadi tersandera.

Heboh korupsi diawali dari pencatutan nama pejabat negara dalam proyek E-KTP. Masyarkat tampaknya dibuat marah dan lebih marah lagi. Pasalnya proyek-proyek yang selama ini diatas-namakan rakyat menjadi dari, dan, untuk mereka sendiri. Rakyat sendiri dikibuli dengan beragam janji ‘angin surga’ untuk kemajuan bangsa. Kemunculan nama yang diduga terseret akhirnya menimbulkan prahara. Nama-nama yang dicatut melakukan pembelaan. Lantas apa pembelaan itu penting bagi rakyat? Tampaknya tidak. Justru rakyat kian tahu mereka yang berprofesi samaran sebagai pemangku dan wakil rakyat. Jangan salahkan jika rakyat akhirnya bergerak menuntut hak dan keadilannya.

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, tiada pejabat yang bersih dari praktik korupsi ilegal ataupun yang dianggap berdasar konstitusi. Berani jujur itu hebat, bukan? Ibaratkan buruk rupa cermin dibelah, kejujuran itu menjadi harga mahal baginya. Bicara pahala dan dosa malah jadi bahan cemoohan. Prinsip mereka sambil menyelam minum air. Sambil menjabat, sambil ngail uang rakyat.

Gaduh korupsi pun berimbas pada perpolitikan di negeri ini. Partai politik sebagai penghasil politisi kinerjanya kian dipertanyakan. Mengingat mereka semua berangkat bersama perahu partai. Pemudaran ideologi dalam tubuh partai begitu tampak. Penyakit pragmatisme menjangkitinya. Budaya ‘malaisme’ dan tunduk pada kepentingan partai menjadi pokok utama. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara bukanlah utama. Bukankah peristiwa ini sudah banyak terjadi dalam beragam keputusan pembuatan UU yang mereka tidak pro rakyat?

Gaduh to Teduh

Rakyat mana yang tak tersakiti hatinya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, inilah yang saat ini terjadi. Rakyat sebenarnya sudah marah bahkan berharap kondisi gaduh segera teduh. Apa daya, elit penguasa membuatnya sedemikian rupa. Kegaduhan ini tampaknya akan terus mewarnai kepemimpinan Jokowi-JK. Penguasa sudah menangkap sinyal akan keruntuhannya, namun suprastruktur penopangnya masih menyangganya sekuat tenaga.

Arus bawah rakyat bergerak memberikan solusinya. Ada yang pragmatis karena tidak mendasar dan parsial. Ada yang ideologis dengan menawarkan konsep dasar dan komperhenship. Gagasan itulah tampaknya perlu diformulasikan agar konsep perubahan yang digagas tidak menimbulkan gaduh-gaduh karena ego kepentingan kelompoknya.

Kelompok yang moncer saat ini adalah islam ideologis. Gagasannya mendasar karena berasal dari Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Gagasan menjadikan Islam sebagai dasar negara bukanlah utopia. Karena Islam mengatur segala lini kehidupan. Gagasan politik islam jauh lebih revolusioner, yakni dengan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu; sistem ekonomi penumbuh kesejahteraan nyata; sistem politik yang bermakna mengurusi rakyatnya dalam dan luar negeri; serta sistem yang mampu menjadikannya negara teduh jauh dari gaduh. Sudah saatnya, umat yang sadar dan bergerak menuntut perubahan yang lebih ideal dan fenomenal. Say no to gaduh! Welcome to teduh. [VM]

Penulis : Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here