Demokrasi ‘Memang’ Kebablasan (4)

0

Segala problem kehidupan saat ini harus disadari bahwa hal itu buah dari liberalisasi. Manusia lemah dan terbatas tatkala diberikan kuasa dalam membuat aturan dan diberikan jabatan sikapnya senantiasa pongah. Ketika demokrasi di bawah militer, maka sikapnya tirani. Ketika demokrasi di bawah pemimpin dzalim, maka sikapnya rakus kuasa dan menggenggam kuasanya. Ketika demokrasi di bawah manusia tamak, negerinya seolah super power padahal kekuatannya rapuh seperti sarang laba-laba.

Demokrasi bukan sekadar musyawarah dan keadilan. Demokrasi bukan pula suatu sistem yang kompatibel dalam segala lini dan zaman. Demokrasi bukanlah seperangkat sistem yang baik dalam kehidupan. Justru demokrasi menjadi pangkal dari segala bencana dan kerusakan. Demokrasi senantiasa kompromi dan jauh dari solusi. Begitu pun ayat-ayat suci senantiasa di bawah demokrasi. Kondisi itulah yang terjadi saat ini di negeri-negeri kaum muslim.

Demokrasi masih kokoh karena didukung oleh kekuatan negara. Ilmuwan, politisi, dan akademisi mengkaji demokrasi dan membanggakannya. Sementara, politik Islam dianggap sebagai pelengkap dan menjadi bagian sejarah. Di sisi lain, suprastruktur demokrasi masih menjaga erat-erat meski mereka tahu bahwa itu pangkal kerusakan.

Memisahkan Demokrasi

Mayoritas ahli politik modern dan penguasa negeri kaum muslim menganggap persamaan dan kemiripan antara Islam dan demokrasi. Sambil mengesampingkan praduga bahwa barangkali yang mendorong mereka berkata seperti itu adalah karena sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang aat ini menjadi trend di dunia-dunia Barat. Pada gilirannya juga Barat mengkampanyekan sistem ini, memujinya, dan mengangkatnya. Tentunya akan dapat ditemukan banyak bukti yang mendukung kesahihan pendapat itu. Benar, antara Islam dan demokrasi terdapat kesamaan, namun hal itu coock untuk mendeskripsikan sebagian sisi sistem Islam itu. Karena pada kenyataanya, keduanya juga mempunyai perbedaan yang sama besar dengan sisi persamaannya. Bahkan, barangkali ungkapan yang paling tepat adalah sisi-sisi perbedaan antara keduanya lebih besar atau lebih penting dengan sisi persamaannya. (Teori Politik Islam, M Dhiauddin Rais. Hlm. 306).

Sangat disayangkan terjadi pengaburan dan penyesatan bahwa demokrasi sama dengan Islam. Secara asal sudah jelas asal demokrasi berasal dari pemikiran manusia dari kalangan filusuf dan ahli politik. Sementara Islam berasal dari Allah Swt, Tuhan semesta alam dan pencipta manusia bagi yang meyakininya. Makna dibalik penyesatan itu bertujuan memalingkan umat Islam dari ajaran politiknya. Sungguh tidak demokratis bagi yang mengklaim sebagai demokrat sejati. Ada pula skenario global untuk menancapkan dan menhegemoni penjajahan sistemis di negeri kaum muslim.

Upaya pemurnian islam dari demokrasi harus dilakukan secara sistemis. Kesadaran dalam diri umat Islam harus dibangun semenjak dini dengan menanamkan aqidah yang sahih. Kesalahan demokrasi baru dikaji tatkala pemikiran dan aqidah umat sudah kuat. Penunjukan kesalahan demokrasi dan bencana yang dimunculkan harus terus digelorakan dengan membongkar segala makar kaum penjajah. Hal yang tidak kalah penting adalah mencoba mereformasi UU negara menuju kepada aturan syariah Islam. Karena saat ini penguasa senantiasa memperkosa hak-hak umat. Umat diabaikan urusannya dan dihinakan dengan beragam pajak dan penghapusan subsidi.

Sistem politik demokrasi dipraktekkan dalam rangka meraih kekuasaan dan mempertahankannya. Mereka baru dekat dengan rakyat, tatkala ingin mendulang suara. Demokrasi sekadar dipropagandakan untuk andil dalam pemilihan wakil rakyat dan pergantian pemimpin. Hasilnya tak akan ada perubahan dan kesejahteraan tatkala berharap kepada manusia seorang. Pemilu bukanlah agenda untuk perubahan sistemik. Sekadar berganti wajah dan memolesnya dengan citra. Bukankah ini sudah terbukti di negeri ini yang mengklaim sebagai penjaga demokrasi?

Semisal pilkada serentak. Sebelum pilkada dihelat partai politik, calon, dan lembaga survei dua tahun dan satu tahun menjelang hari H telah melakukan riset dan pollling. Hal itu menunjukkan jauh dari pengurusan urusan umat. Incumbent biasanya pamer keberhasilan yang terkadang patut dipertanyakan. Modal untuk pemenangan tidaklah sedikit. Effort untuk meraih kursi juga besar. Rakyat pun tidak siap dengan sikap politik seperti itu. Hasilnya bisa dilihat seperti perpecahan, pecah kongsi, dendam, dan konflik horisontal. Demokrasi itu setengah hati dan makan ati.

Adapun politik Islam bermakna mengurusi urusan umat. Seseorang yang akan menduduki jabatan pun akan berfikir ulang untuk berkuasa. Hal ini karena masalah kekuasaan pertanggungjawabannya kepada manusia dan Allah Swt di hari akhir. Jika mampu menjalankan amanah dengan baik, adil, dan menerapkan syariah kaffah maka akan beroleh surga. Sebaliknya jika khianat dan mebohongi rakyatnya, maka haram baginya mencium bau surga.

Sistem islam berporos pada halal dan haram. Pemenuhan kebutuhan asasi disediakan oleh negara dengan sebaik-baiknya. Penguasa adalah pelayan bagi rakyatnya. Ini bukan sekadar pemanis dan pencitraan. Lebih dari itu ini merupakan kesadaran dalam rangka ketaatan kepada Allah Swt. Rakyat pun disuasanakan dengan penuh keberkahan dan pada saatnya akan diminta untuk membela agama dan negara. Hubungan rakyat dan penguasa bukanlah seperti atasan dan bawahan. Rakyat akan memposisikan penguasa sebagai yang ditaati dalam kebaikan. Bukan menjadikannya musuh bebuyutan seperti dalam sistem demokrasi.

Pemisahan Islam dari demokrasi akan tampak jika umat melihat sistem politik dan struktur negara Islam itu diterapkan dalam kehidupan. Upaya mewujudkannya haruslah disucikan dari beragam jebakan demokrasi dan upaya pembelokan tujuan. Pemanfaatan demokrasi dalam kemangan Islam pasti akan menuai kegagalan. Tawaran sistem politik Islam dan mewujudkan negaranya begitu mendesak dan untuk menancapkan kembali kepada umat.

Struktur Khilafah

Jika sudah tahu demokrasi kebablasan, maka demokrasi harus direformasi dan diganti. Islam telah memiliki jawabnya. Sesungguhnya struktur Khilafah berbeda dengan struktur semua sistem yang dikenal di dunia saat ini, meski ada kemiripan dalam sebagian penampakannya. Struktur negara Khilafah diambil dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah Saw di Madinah setelah beliah hijrah dan mendirikan Daulah Islam di sana. Struktur negara Khilafah adalah struktur yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah wafat.

Dengan penelitian dan pendalaman terhadap nash-nash yang berkaitan dengan struktur negara itu, jelaslah bahwa struktur Khilafah dalam bidang pemerintahannya dan administrasinya sebagai berikut:

1) Khalifah
2) Mu’awin at Tafwidh
3) Mu’awin at Tanfidz
4) Wali
5) Amirul Jihad
6) Keamanan Dalam Negeri
7) Urusan luar negeri
8) Industri
9) Peradilan
10) Mashalih an-Nas (Kemaslahatan Umum)
11) Baitul Mal
12) Lembaga Informasi
13) Majelis Umat (Syura dan Muhasabah)

Oleh karena itu kebaikan sistem Islam inilah yang akan menerangi kegelapan dunia oleh demokrasi dan turunannya. Hentikan kebablasan demokrasi dengan merubahnya menuju sistem Islam yang membawa berkah dan diridhai Allah.

“Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu” (QS Ath Thalaq [65]:3).

SELESAI

Penulis : Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here