Saya Ingin Bertanya: Tidak Irikah Para Gubernur kepada Abu Musa Al-Asy’ari?

0

Semuanya wayang : siapa di belakang siapa, siapa dibalik apa, dan apa dibalik siapa. Dalangnya ya sistem. Sistem yang membuat yang benar jadi samar kemudian salah. Sistem yang menjadikan yang salah diterima (cepat atau lambat) kemudian dibenarkan. Kapitalisme. Sekulerisme. Demokrasi. Jual-beli kekuasaan. Tak ada lawan-kawan abadi. Yang ada, kepentingan abadi (Emma Lucya F)

Rangkaian pelaksanaan pilkada serentak digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Sebelumnya, pilkada serentak dimulai pada tanggal 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pada Juni 2018 nanti, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Tentunya masing-masing pasangan calon kepala daerah telah melakukan banyak manuver politik. Mereka beserta tim suksesnya sudah pasti melakukan banyak cara untuk menarik sebanyak mungkin suara. Habis-habisan. All out! Biaya politiknya tentu tidak sedikit. Demokrasi memang mahal.

Para pengamat politik memperkirakan calon bupati/walikota menghabiskan dana Rp. 2,5 miliar, Sedangkan biaya yang dihabiskan calon gubernur berkisar Rp. 5 miliar hingga Rp. 100 miliar. Bahkan ada pasangan Cagub dan Cawagub yang membelanjakan dana hingga lebih dari Rp. 500 miliar agar bisa menang. Biaya yang samasekali tidak murah. Dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 pasangan Cagub Cawagub Agus-Sylvi menghabiskan dana Rp 68,9 miliar, Ahok-Djarot menghabiskan dana Rp 53,7 miliar dan Anies-Sandi menghabiskan Rp 64,7 miliar (tribunnews.com, 12/02/2017).

Pemerintah daerah menganggarkan dana sebesar Rp 2,9 triliun untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyelenggara pemilu (KPU) sebesar Rp 2,4 triliun, pengawasan pemilu (Bawaslu) Rp 426 miliar, dan pengamanan pemilu Rp 74 miliar (www.kemendagri.go.id, 06/04/2016). Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro. Dia menyebutkan untuk anggaran dana hibah pilkada 2017 di 101 daerah di Indonesia mencapai Rp 4,2 tiliun lebih. Mengenai dengan anggaran pilkada serentak pada 2015 yang diikuti 269 daerah, kata dia, total anggaran yang pergunakan Rp 6,8 triliun (harnas.co, 23/01/2017).

Sedemikan besarnya biaya pilkada dalam sistem politik dalam demokrasi. Lalu bagaimana dengan pilkada dalam sistem politik Islam? Adakah? Dan jikalau ada, apakah biayanya sebesar itu?

Gelar Kepala Daerah Di dalam Islam
Sulthan merupakan istilah bahasa Arab yang berarti Sultan, raja, penguasa, keterangan atau dalil. Sultan kemudian dijadikan sebutan untuk seorang raja atau pemimpin muslim yang memiliki suatu wilayah kedaulatan penuh yang disebut “Kesultanan”. Dalam bahasa Ibrani “Shilton” atau “Shaltan” berarti wilayah kekauasaan atau rezim (id.wikipedia.org/wiki/sultan). Sulthan berbeda dengan Khalifah yang dianggap sebagai pemimpin untuk keseluruhan umat Islam. Gelar Sultan biasanya dipakai sebagai pemimpin kaum muslimin untuk bangsa atau daerah kekuasaan tertentu saja atau sebagai raja bawahan atau gubernur bagi khalifah atas suatu wilayah tertentu (Ensiklopedi Islam, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4 hal 291, 2011).

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW dan ijmak sahabat dapat diketahui bahwa wali (gubernur) dan ‘amil (setingkat bupati/walikota) ditunjuk dan diangkat oleh seorang Khalifah atau Imam. Al-imam Ibnu Hazm rahimahullahu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengangkat para wali dan ‘amil. Diantara wali dan ‘amil yang diangkat : Muadz bin jabal r.a diangkat menjadi wali di Yaman, Uttab bin usayd r.a untuk wali di Makkah, Amr bin ash r.a wali di Oman Utsman bin Abu Al-ash Ats-tsaqafi r.a untuk wali di Thaif dsb (Kitab Jawami’ As-sirah pada topik Umara’uhu shallallahu ‘alaihi wa sallam hal 23-24).

Wali adalah orang yang diangkat oleh Khalifah sebagai pejabat pemerintah untuk suatu wilayah Provinsi. Negeri yang diperintah oleh negara Khilafah dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut wilayah. Setiap wilayah dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut imalah. Karena para wali adalah penguasa maka mereka harus memenuhi syarat – syarat sebagai penguasa yaitu: harus seorang laki – laki, muslim, baligh, berakal, merdeka, adil dan memiliki kemampuan. Wali tidak diangkat kecuali oleh Khalifah. Dasar adanya jabatan Wali adalah perbuatan Rasulullah SAW karena beliau yang telah mengangkat para wali untuk berbagai negeri. Rasulullah SAW mengangkat Muadz bin Jabal r.a sebagai wali di wilayah Janad, Abu Musa Al-asy’ari r.a sebagai wali di wilayah Zabid dan ’Adn (Ref: Kitab Ajhizah Ad-daulah Al-khilafah hal 72 bahasa Arab).

Pengangkatan Wali atau Gubernur dan ‘Amil atau Bupati di dalam sistem Islam langsung dipilih langsung oleh Khalifah bukan dipilih oleh rakyat. Tentunya pilihannya harus memenuhi kriteria pemimpin sesuai dengan hukum syara’ bukan atas dasar kepentingan penguasa. Bila seorang Khalifah mengangkat seorang Wali atau Gubernur yang tidak berkompeten maka ada Majelis ummat sebagai lembaga representatif ummat untuk mengoreksi dan mengontrol Khalifah didalam menjalankan tugas – tugas nya sehingga ia dapat menggantinya dengan yang lebih baik (jalandakwah.info, 09/11/2015).

Dengan demikian, pilkada dalam Islam tidak membutuhkan biaya yang melangit. Pemilihannya dilakukan secara adil oleh Khilafah sebagaimana dijelaskan di atas. Maka tidak ada ruang untuk melakukan money politic seperti kerap terjadi saat ini. Disamping itu, ketika Khilafah berdiri maka nuansa keimanan rakyat dalam negara Khilafah sangatlah kental. Setiap orang berlomba untuk menjadi hamba Allah ta’ala yang terbaik dan menjaga diri dari kemaksiatan dan dosa. Hati-hati dalam memegang amanah. Maka ketika ada satu orang yang diangkat oleh Khalifah untuk menjadi Gubernur/Bupati/Walikotapun maka orang tersebut adalah orang terbaik dan akan berhati-hati dalam memegang amanah tersebut serta berusaha memenuhi hak-hak rakyat dengan adil. Jikalau melakukan kemaksiatan atau pelanggaran hokum syariat, maka sistem sanksi dan peradilan akan berjalan dengan baik. Tak ada celah untuk melakukan jual beli hukum, karena sanksinya sangatlah berat.

Abu Musa Al-asy’ari r.a. Sebagai Cermin
Sejarah gubernur Abu Musa Al-asy’ari r.a. patut kita jadikan cermin. Nama tersebut adalah gelar. Nama aslinya Abdullah bin Qais. Hasan Al-Bashri pernah berkata tentang Abu Musa Al-asy’ari yang pernah menjadi gubernur di Bashrah, “Tak seorang pengendara pun yang datang ke Bashrah yang lebih berjasa kepada penduduknya selain dia!” Rasulullah memberi nama kaum dari Abdullah bin Qais dengan sebutan golongan “Asy’ari”, serta dilukiskannya bahwa mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya di antara sesama. Mereka sering diambil sebagai tamsil (ibarat) perbandingan bagi para sahabat. Pada pemerintahan Umar bin Al-Khathab, Abu Musa Al-asy’ari r.a. diangkat sebagai gubernur di Bashrah. Sedangkan Khalifah Utsman bin Affan menunjuknya sebagai gubernur di Kufah.

Abu Musa Al-asy’ari r.a. juga termasuk ahli ibadah yang tabah. Panas terik tak menghalanginya untuk berpuasa: “Semoga rasa haus di terik siang ini akan menjadi pelepas dahaga bagi kita di hari kiamat nanti,” ujarnya. Saat maut menjemput, wajahnya bersinar menampakkan asa mengharapkan rahmat Allah ta’ala. Kalimat yang selalu digumamkannya sepanjang hidup adalah kalimat yang juga menjadi buah bibirnya ketika menghadap Allah ta’ala: “Ya Allah, Engkaulah Maha Penyelamat, dan dari-Mulah kumohon keselamatan.” Masya Allah.

Tidak irikah para gubernur saat ini seperti dia? Menghadap Tuhannya dalam kondisi terbaik setelah menunaikan tugas kenegaraannya. Cermin seorang pemimpin pilihan bagi kita dan generasi anak-anak kita. [VM]

Penulis: Emma Lucya F, S.Si – Pemerhati Masalah Perempuan, Keluarga dan Generasi (PKG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here