Islam Mengatur Keimigrasian

0
Oleh :  Ryrien Prima
MHTI Kab. Bogor
 
Pendahuluan 
 
Akhir-akhir ini media massa terutama media elektronik ramai memberitakan banyaknya warga negara asing yang masuk ke Indonesia dan cukup membuat resah masyarakat.  Salah satu kasus yang terjadi adalah digrebeknya 4 (empat) warga negara Tiongkok di perkebunan cabai kampung Gunung Leutik Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. Sebelumnya, pada awal tahun 2016 lalu, terjadi kehebohan akibat malpraktek yang dilakukan oleh salah satu klinik orthopedi ilegal di Jakarta yang menelan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal.  Setelah diselidiki, klinik tersebut ternyata berisikan dokter-dokter luar negeri yang bekerja secara ilegal. Kasus lain adalah penyusupan 5 (lima) orang warga Cina di kawasan Lanud Halim Perdana Kusuma yang juga merupakan kawasan militer. Kasus yang terjadi pada tanggal 27 April 2016 tersebut menyebutkan bahwa diduga kelima WNA tersebut melakukan aktivitas ilegal yaitu pengeboran untuk proyek kereta cepat Indonesia yang dikerjakan China. Ada pula tenaga asing yang bekerja di kawasan Pertambangan Bintan,  dimana didapati 8 (delapan) TKA asal China di perusahaan tersebut tidak memiliki dokumen keiimigrasian.  Hal terbaru terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Cigudeg, dimana pada hari Rabu, 11 Januari 2017,  Kantor Imigrasi Kelas II Bogor menggerebek perkampungan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok. Petugas Imigrasi menyisir keberadaan TKA di kawasan tambang Emas dan Galena, Cigudeg, Kabupaten Bogor. Di wilayah perbukitan itu, puluhan bahkan diduga ratusan TKA membangun “Desa Tiongkok” yang lokasinya berada di tengah hutan Bogor.
Sederet kasus maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia menginformasikan kepada kita bahwa pada umumnya orang-orang tersebut tidak memiliki ijin bekerja di Indonesia, melainkan hanya memiliki ijin berkunjung. Tentu wajib dipertanyakan terkait faktor-faktor apa yang menjadi pemicu sehingga Indonesia kecolongan dan pada akhirnya dibanjiri oleh tenaga-tenaga kerja ilegal tersebut.  Disamping itu, terhadap permasalahan ini perlu diketahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut.
Aturan Keimigrasian di Indonesia
Boleh tidaknya warga negara atau warga negara asing masuk dan keluar Indonesia didasarkan atas payung hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.  Aturan ini lahir atas pertimbangan pertama bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Disamping itu, pertimbangan kedua  adalah bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Beberapa hal terkait aturan keimigrasian di Indonesia adalah :
  1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 1, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
  2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 16, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
  3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 18, Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
  4. Pasal 34 menyebutkan bahwa Visa terdiri atas : Visa diplomatik; Visa dinas; Visa kunjungan; dan Visa tinggal terbatas.
  5. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.
  6. Pasal 10 menyebutkan bahwa orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk.

 

Aturan Hukum Indonesia terkait Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
Di Indonesia, peraturan teknis yang menjadi payung hukum bagi diperbolehkan atau tidaknya penggunaan TKA adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015, karena aturan sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia. Beberapa hal penting yang menjadi substansi peraturan perundang-undangan tersebut adalah :
  1. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 nomor 1, mendefinisikan bahwa tenaga kerja asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia.
  2. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberi kerja 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang, dihapus.
  3. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa pemberi kerja TKA yang berbentuk persekutuan perdata, Firma, CV, Usaha Bersama, Usaha Dagang dan Koperasi dilarang mempekerjakan TKA kecuali diatur dalam Undang-Undang.
  4. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk mempekerjakan TKA, pemberi kerja TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
  5. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa persyaratan menjadi TKA adalah memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan pekerjaan, memiliki sertifikat kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan paling kurang 5 tahun kerja, membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping, memiliki NPWP bagi yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan, memiliki polis asuransi pada perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia, dan memiliki kepesertaan jaminan sosial nasional bagi yang bekerja sudah lebih dari 6 (enam) bulan.
  6. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberi kerja TKA wajib memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang dikeluarkan oleh direktur (pada kementerian).
  7. Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mempekerjakan TKA.
Mencermati beberapa cuplikan substansi aturan tersebut, secara hukum, Indonesia membuka kesempatan bagi warga negara asing untuk bekerja di Indonesia, asalkan para WNA tersebut mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku.  Artinya, secara administrasi telah diupayakan adanya pencegahan untuk terjadinya ilegalitas pekerja asing, namun salah satu hal penting yang dapat merusak tatanan aturan ini terletak pada adanya kebijakan pemerintah lainnya yang tidak saling mendukung, diantaranya adalah pemberian bebas visa yang secara tidak langsung menambah rumit upaya pengamanan negara terhadap kemungkinan masuknya TKA ilegal.
Kebijakan Bebas Visa Kunjungan
Lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan, didasarkan atas pertimbangan pertama bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.  Pertimbangan kedua adalah dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu menyesuaikan jumlah negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden ini, warga negara asing dari 169 negara-sekarang menjadi 174 negara- yang tersebar di benua Amerika, Eropa, Afrika, Australia dan Asia diberikan bebas visa kunjungan yang secara hukum dapat dipergunakan sebagai dasar ijin berkunjung dan ijin tinggal paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.  Pemerintah sangat berharap dari adanya kebijakan ini, terutama dengan tujuan akan meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata. Berdasarkan aturan hukum, pembebasan visa tersebut hanya ditujukan untuk berkunjung, bukan untuk bekerja, namun secara fakta ditemukan bahwa banyak warga negara asing yang memanfaatkan kebijakan pembebasan visa ini untuk tujuan bekerja di Indonesia.  Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi-Ronny F. Sompie, yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi sudah mendeportasi 6.236 warga negara asing (WNA) ke negara asalnya masing-masing, karena para warga negara asing tersebut bekerja di Indonesia tanpa izin. Menurutnya, mereka memasuki Indonesia melalui sejumlah pintu-pintu Imigrasi di Indonesia secara sah dengan menggunakan paspor dan visa kunjungan wisata (Banjarmasin Post).  Bahkan pada awal Januari 2017, Pemerintah melalui Ditjen Imigrasi telah mendeportasi 7.787 WNA yang sebagian besar adalah imigran China (Sindonews.com, 1/1/2017).
Pro-Kontra dan Untung-Rugi Pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa
Pemerintah mengklaim bahwa dengan adanya pemberlakuan kebijakan pembebasan visa kunjungan ini, pariwisata Indonesia meningkat sebesar 7,2 persen, di atas rata-rata pariwisata dunia yang hanya 4,4 persen dan pariwisata ASEAN yang hanya 6,2 persen.  Menurut Pemerintah, kontribusi sektor pariwisata sampai tahun 2015 mencapai 165 Trilyun Rupiah.
Reaksi kontra justru lebih banyak bermunculan.  Hal-hal yang disoroti adalah :
  1. Kerugian pihak imigrasi akibat harus mendeportasi para WNA tersebut.  Imigrasi Jawa Timur misalnya, sampai harus mengeluarkan dana 1 Trilyun Rupiah untuk mendeportasi WNA.
  2. Banyak WNA yang memanfaatkan kebijakan bebas visa kunjungan untuk bekerja di Indonesia sekitar 2-3 bulan, lalu mengurus kartu ijin tinggal sementara (KITAS).
  3. Kerugian non finansial, seperti membawa ideologi radikal, terorisme, membawa narkoba, perdagangan manusia dan prostitusi terselubung, serta tidak menutup kemungkinan spionase (seperti dugaan spionase WNA RRC di pesisir Gresik).
  4. Kerugian akibat tidak seimbangnya kemampuan pengawasan dengan arus deras masuknya WNA.
  5. Rentannya terjadi konflik sosial akibat kesenjangan pendapatan dan fasilitas, mempersempit lapangan kerja untuk pekerja lokal.

 

Melirik Kebijakan MEA sebagai Pangkal Permasalahan
MEA ditujukan untuk mengubah ASEAN menjadi suatu kawasan makmur, stabil dan sangat bersaing dalam perkembangan ekonomi yang berlaku adil dan dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan sosial ekonomi (ASEAN Vision 2020).  Salah satu pilar MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang ditandai oleh aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas.
Aliran bebas jasa adalah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan jasa terkait pembukaan akses pasar dan menghapuskan diskriminasi dalam penerapan perlakuan nasional. Dalam aliran ini, fokus utama terletak pada liberalisasi jasa bisnis, profesional, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, kesehatan, transportasi laut, telekomunikasi, dan pariwisata.
Terdapat 4 cara dalam penyediaan liberalisasi jasa, yaitu :
  1. jasa dipasok oleh penyedia jasa luar negeri kepada pengguna jasa dalam negeri, pemasok dan pengguna berada di negara masing-masing.
  2. jasa dipasok oleh penyedia dalam negeri kepada pengguna jasa dari luar negeri yang datang ke negara penyedia jasa.
  3. penyedia jasa luar negeri dan memasok jasa kepada konsumen di negara pengguna melalui keberadaan secara komersial.
  4. penyediaan jasa luar negeri melalui hadirnya orang perorangan  yang menyediakan keahlian tertentu dan datang ke negara pengguna jasa.

 

Kita dapat berburuk sangka terhadap kebijakan MEA tersebut, karena telah terbukti bahwa serbuan tenaga kerja asing secara perorangan telah masuk dengan menyusup melalui pintu terbuka yang telah disediakan oleh negara, salah satunya adalah melalui kemudahan masuk ke Indonesia akibat pemberlakuan bebas visa kunjungan.  Di sisi lain, arus deras pelaksanaan MEA tersebut lambat bahkan belum seutuhnya ditindaklanjuti oelh Pemerintah Indonesia, karena secara fakta, Pemerintah belum secara optimal mempersiapkan tenaga kerja dalam negeri untuk bersaing secara kualitatif dan kompetitif berdasarkan kompetensi dan kualifikasi, disamping lemahnya pengawasan terhadap TKA ilegal.
Menelusuri Faktor Penting Penyebab Derasnya TKA di Indonesia
Tidak hanya sekedar kebijakan bebas visa dan dampak pemberlakuan MEA, namun beberapa faktor pemicu masuknya TKA ke Indonesia adalah :
  1. Kemiskinan di negara asal TKA.  Di Cina misalnya, data tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat 82 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, 70 juta jiwa berpendapatan kurang dari $ 1 per hari, 6 juta orang miskin mengalami krisis air bersih, ribuan rumah tidak dialiri listrik, dan banyak pekerja anak. Bagaimana dengan tahun ini?
  2. Aturan ketenagakerjaan asing di Indonesia tidak lagi mewajibkan  TKA untuk menguasai bahasa Indonesia.
  3. Adanya penyederhanaan sistem pengurusan investasi hanya 3 jam dalam hal pengajuan ijin prinsip seperti izin perusahaan, akta perusahaan dan pengesahan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanda daftar perusahaan, rencana penggunaan tenaga kerja asing, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, angka pengenal importir produsen, dan nomor induk kepabeanan. Investor juga bisa mendapatkan satu produk lagi berupa surat keterangan peta informasi ketersediaan lahan.
  4. Daya tarik sumberdaya alam di Indonesia yang cukup berlimpah serta posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dunia.
  5. ‬Adanya konsekuensi dari perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan negara asing.  Sebagai contoh adanya Perjanjian Bilateral Utang Luar Negeri Indonesia ke China yang terkait dengan investasi proyek-proyek fisik. Paket perjanjian tersebut mensyaratkan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan oleh perusahaan China dan para pekerja yang melakukan juga wajib didatangkan dari China, baik pekerja yang bersifat manajerial maupun pekerja kasar.

 

Contoh dari perjanjian ini adalah pembangunan PLTU Labuhan Angin di Desa Labuhan Angin Kota Sibolga Sumatera Utara untuk membangkitkan kapasitas listrik 2 x 115 MW. Sumber Dana proyek tersebut berasal dari Dana Loan (pinjaman) China sebesar 208.7 juta dolar AS. Adapun pelaksana proyek adalah CHINA NATIONAL MACHINERY & EQUIPMENT IMPORT & EXPORT CORPORATION (CMEC) sebuah BUMN China. Perusahaan China ini memboyong para pekerja China ini ke Sibolga (Poskota, 19 Juli 2016).
Pandangan Islam Terhadap Keimigrasian dan Aktivitas Warga Asing dalam Daulah
Islam hanya mengenal daarul Islam dan daarul kufur.  Daarul Islam adalah negara yang memberlakukan syariat Islam secara kaaffah (syarat pengakuan negara berdasarkan ketentuan Islam), meskipun penduduknya mayoritas beragama non muslim.  Sebaliknya, Daarul kufur adalah negara yang memberlakukan sistem di luar syariat Islam, meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam.
Adanya hubungan internasional antara daarul Islam (daulah Islam) dengan daarul kufur (negara asing) yang melibatkan hubungan orang per orang atau negara dengan orang per orang, atau negara dengan negara merupakan perkara yang mungkin terjadi.  Secara politis, hubungan antar kedua daarul ini dilandasi oleh adanya visi daarul Islam untuk berdakwah dalam rangka memperluas terealisasinya penerapan syariat Islam di seluruh dunia.  Disamping itu, dalam aktivitas ekonomi yang didasari oleh adanya upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang memungkinkan dipenuhi melalui kegiatan ekspor-impor menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, ada hubungan antar personal serta hubungan berbasis komoditas. Dalam hal teknologi, ada kepentingan pemanfaatan hasil-hasil teknologi  yang dapat membantu mempercepat dan mempermudah penyelenggaraan negara.  Untuk itu, dalam Islam terdapat satu struktur negara yang menangani urusan luar negeri terkait hubungan daulah Islam dengan negara-negara asing, apapun jenis urusan yang terjadi akibat adanya hubungan luar negeri tersebut.
Arus pergerakan keluar masuk negara difokuskan pada dua hal, yaitu arus orang/jasa dan arus barang. Untuk itulah dengan adanya hubungan internasional ini, Islam mengatur hal-hal sebagai berikut :
  1. Setiap orang yang akan keluar ke daulah kufur atau yang akan masuk ke daulah Islam wajib tunduk terhadap aturan daulah Islam.  Khalifah memegang hak untuk mengijinkan atau tidak mengijinkan seseorang untuk masuk ke dalam daulah Islam.
  2. Warga daulah kufur wajib diperiksa terlebih dahulu oleh petugas penjaga perbatasan (keimigrasian) terkait administrasi, diantaranya meliputi kepemilikan visa (ijin masuk).
  3. Warga daulah kufur yang masuk ke daulah Islam dapat melakukan aktivitas yang diperbolehkan oleh syariat Islam, yang berlaku dalam lingkup aturan negara, seperti berdagang (melakukan aktivitas ekspor-impor), bekerja, menjadi duta, melakukan aktivitas yang diperintahkan oleh khalifah ketika menjadi tawanan perang, dan lain-lain.
  4. Jika orang yang akan masuk ke daulah Islam adalah orang kafir harbi, maka tidak dapat diijinkan masuk kecuali dengan visa (ijin masuk khusus). – Jika tujuan masuknya tidak untuk berdagang atau untuk keperluan bisnis, atau untuk keperluan bisnis namun tidak ada kesepakatan sebelumnya bahwa orang tersebut sebagai pelaku bisnis, meskipun memiliki visa, mereka dapat memasuki daulah Islam, namun jiwa mereka tidak dapat dilindungi karena status keharbiannya. – Jika kafir harbi tersebut memiliki tujuan berbisnis dan ada kesepakatan untuk bertransaksi dagang sebelumnya, maka dia diijinkan masuk dan tidak akan diusir meskipun tidak memiliki visa. Komoditas perdagangannya akan dikenakan bea sebesar bea yang ditetapkan negaranya kepada pelaku bisnis warga daulah Islam. – Jika orang kafir harbi yang melakukan bisnis berniat menetap di daulah Islam, maka dia dianggap seperti ahlu dzimmah dan wajib menaati seluruh peraturan daulah Islam, namun jika tidak berniat menetap, maka jika ia kembali ke negaranya dan berencana untuk kembali ke daulah Islam, maka proses administrasi berupa pengecekan visa akan kembali diberlakukan.
  5. Jika orang yang akan masuk ke daulah Islam adalah kafir muahid (ada perjanjian), aturan yang diberlakukan mengikuti kesepakatan perjanjian antar kedua negara tersebut.
  6. Daulah melalui urusan peperangan wajib memata-matai setiap gerak-gerik orang-orang kafir harbi fi’lan. Daulah melalui urusan dalam negeri boleh bahkan wajib memata-matai gerak-gerik orang-orang kafir harbi hukman, baik dalam aktivitas perdagangan/bisnis maupun non bisnis, diantaranya para duta/delegasi dan wisatawan.
  7. Orang-orang kafir harbi hukman yang telah diijinkan masuk ke dalam daulah dapat melakukan aktivitas sesuai yang diijinkan oleh khalifah.
Meskipun secara umum daulah Islam dapat memperkenankan masuknya warga negara daulah kufur, namun hal-hal yang tetap menjadi rambu-rambu negara adalah :
  1. Negara harus selalu mewaspadai setiap aktivitas dan pergerakan seluruh WNA yang ada di dalam daulah Islam, tidak boleh lengah.
  2. Warga negara daulah (baik muslim maupun ahlu dzimmah) wajib membantu negara untuk mengawasi aktivitas dan pergerakan WNA.
  3. Negara memberlakukan pengetatan aturan terkait aktivitas yang boleh atau tidak diperbolehkan dilakukan oleh WNA.
  4. Seluruh kebijakan negara terkait WNA harus mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat sesuai ketentuan hukum syara’, bukan kemanfaatan semata.

 

Wallahu a’lam.[VM]
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here