Imperialisme di Negeri Ini - Visi Muslim Media

Artikel Terbaru

 photo Master Mitra Jasa Teknik_zpsc7ntdbto.png

Imperialisme di Negeri Ini


Neoimperialisme itu didesain sedemikian rupa untuk mencegah potensi independen negara berkembang/miskin melakukan konsolidasi politik. Neoimperalisme juga dimaksudkan untuk mempertahankan ketergantungan negara berkembang/miskin secara penuh dalam sistem Kapitalisme dunia (O’Connor, 1981).

Imperialisme Modern (Modern Imperialism) intinya adalah kemajuan ekonomi yang timbul sesudah revolusi industri. Industri besar-besaran akibat revolusi industri membutuhkan bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Mereka mencari jajahan untuk dijadikan sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri, di samping itu juga sebagai tempat penanaman modal bagi kapital surplus. Bentuk imperialisme modern salah satunya dilakukan di bidang ekonomi sehingga lazim disebut dengan imperialisme ekonomi.

Dalam imperialisme ekonomi, walaupun secara politis suatu negara memiliki kedaulatan penuh, namun kebijakan ekonomi negara tersebut sangat dipengaruhi dan bergantung pada imperialis. Dengan kata lain, imperialis menguasai aspek ekonomi negara imperiumnya walaupun secara politik negara tersebut adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Imperialisme ekonomi inilah yang sekarang sangat disukai oleh negara-negara imperialis untuk menggantikan imperialisme politik.

Imperialisme terjadi dari timbulnya kapitalisme yang merupakan aliran di bidang ekonomi yang berpendapat bahwa untuk meningkatkan pendapatan perlu ditunjang dengan jumlah modal/kapital yang banyak yang ditanamkan dalam berbagai usaha.

Kapitalisme modern muncul sejak revolusi industri, kapitalis merupakan produsen dan sekaligus pedagang dan distributor. Sebagai produsen mereka membutuhkan bahan mentah maupun bahan baku untuk industri serta pasar. Mereka mendesak pemerintah untuk mencari tanah jajahan guna memenuhi kebutuhan bahan mentah dan pasar tersebut sehingga lahirlah Imperialisme Modern. (http://bit.ly/2qtd7Mq)

Dalam konteks Indonesia, imperialisme gaya baru ini muncul sejak awal Orde Baru. Rezim Orde Baru dipaksa menyerahkan kekayaan alam negeri ini kepada asing—Amerika dan Barat—melalui penguasaan areal tambang baik mineral maupun migas. Sebagai contoh, PT Freeport mendapatkan konsesi di Papua dan Caltex di beberapa sumber migas di Nusantara. Pemerintah Indonesia pun harus menerima rancangan UU khususnya UU Penanaman Modal Asing sebagai legitimasi atas masuknya perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia.

Bersamaan dengan itu, negara-negara industri maju menjerat negara-negara Dunia Ketiga dengan utang luar negeri. Utang itu diberikan dengan dalih untuk biaya pembangunan. Bagi negara berkembang/miskin, utang ini sangat membantu untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi. Apalagi kebanyakan mereka adalah negara yang baru bangkit dari keterjajahan secara fisik. Hanya saja, ini bukan utang sembarang utang. Utang ini membawa konsekuensi. Selain mengandung riba/bunga, utang itu pun mengharuskan banyak persyaratan bagi negara pengutang. Dari situ pula, para pakar ekonomi dan lembaga-lembaga mereka masuk ke sebuah negara dengan dalih memberikan bantuan teknis dan me-review kebijakan/program. Lebih jauh lagi, mereka ikut menyusun berbagai kebijakan negara termasuk merumuskan draft perundang-undangan. Langkah mereka ini dibantu oleh para akademisi lokal yang telah mereka didik sebelumnya. Dalam konteks Indonesia, mereka dikenal sebagai Mafia Berkeley. Tidak hanya di bidang ekonomi, akhirnya intervensi asing ini pun merambah ke dunia politik. Dari sinilah negara kemudian didesain sebagai alat legitimasi bagi cengkeraman asing.

Intervensi asing melalui undang-undang merupakan ‘modus’ penjajahan baru (neoimperialisme). Penjajahan adalah metode utama penyebaran ideologi Kapitalisme. Bila dalam imperialisme lama penguasaan suatu negara dilakukan melalui agresi dan invasi militer, tidak demikian halnya dalam imperialisme modern. Sang imperialis cukup mengintervensi kebijakan suatu negeri untuk menggapai tujuannya menguasai politik dan ekonomi negeri itu. Tentu saja harus ada ‘keramahan’ dari negara tujuan kolonialisasi dalam menyambut “uluran tangan” sang imperialis.

Neoimperialisme menggiring negara agar berjalan sesuai dengan arahan negara adidaya. Sebelumnya, negara industri besar itu menciptakan iklim yang kondusif agar rezim yang berkuasa secara sadar atau terpaksa mengikuti arahan tersebut. Ibaratnya, negara Dunia Ketiga dibuat tak bisa berkutik. Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, IMF memaksa Indonesia menerima Letter of Intent (LOI) yang berisi kebijakan jangka panjang yang sepenuhnya atas prakarsa IMF. Soeharto yang saat itu kekuasaannya dalam kondisi di ujung tanduk terpaksa menandatangani LoI itu di hadapan Michel Camdesus. Program reformasi ekonomi ala IMF ini menjadikan Indonesia kian tak berkutik mengikuti kemauan negara penjajah. Proyek liberalisasi ekonomi dimulai dengan masif. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pemerintah melakukan privatisasi aset BUMN dan swasta nasional.

Saat itulah raksasa-raksasa kapitalis dunia seperti Caltex, Shell, Exxon Mobile, British Petroleum, Chevron, Amerada Hess, Standard Mobile Oil, Marathon, Gulf Union Oil mencaplok aset nasional di bidang pertambangan minyak dan gas. Freeport dan Newmont mencaplok semua aset nasional di bidang pertambangan emas. Cement Mexico mencaplok aset nasional di bidang produksi semen. Phillip Morris, British American Tobacco, Soros Corp mencaplok aset nasional di bidang rokok, cengkeh dan tembakau. ABN Amro Bank, Citybank, Standard Chartered, Chemical Bank, Chase-Manhattan Bank, Federal Reserve Bank mencaplok aset nasional di bidang perbankan.

Indonesia yang telanjur tunduk kepada IMF, Bank Dunia dan negara-negara besar pun terpaksa tak bisa menolak untuk menerima jadwal AFTA 2003 dan APEC 2010. Artinya, Pemerintah komitmen mendukung globalisasi tingkat ASEAN (ASEAN Free Trade Area) pada 2003 dan globalisasi tingkat ASEAN – Cina (ACFTA) pada 2010 serta globalisasi tingkat dunia pada 2015. Akhir 2015, Indonesia mesti membuka pasarnya lebar-lebar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mari selamatkan negeri dengan syariah Islam. [VM]

Penulis : Mahfud Abdullah (Syabab HTI)

BACA JUGA :

KOMENTAR ANDA:

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "Imperialisme di Negeri Ini"

close