HTI dan Perubahan UUD: Sebuah Kajian Obyektif - Visi Muslim Media

Artikel Terbaru

 photo Master Mitra Jasa Teknik_zpsc7ntdbto.png

HTI dan Perubahan UUD: Sebuah Kajian Obyektif

HTI Sulsel
Dakwah HTI yang secara terbuka mengusung isu syariah dan Khilafah secara damai dan intelektual terus mengalami dinamika. Terjadi pro-kontra di masyarakat. Ini merupakan suatu hal yang sangat wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat adalah entitas hidup yang terus berproses secara dinamis dan terus mengalami perubahan-perubahan, baik dalam hal yang bersifat superfisial maupun yang bersifat substansial dan fundamental. Perubahan-perubahan itu terus terjadi di masyarakat, baik disadari atau tidak, baik diharapkan atau tidak, dan baik ada anggapan final atau tidak.

Perlu diakui dengan jujur bahwa HTI memang berikhtiar dengan sangat serius agar terjadi perubahan yang substansial yaitu dengan tegaknya syariah dan Khilafah. HTI tidak pernah menutup-nutupi dan menyembunyikan visi-misi perjuangannya. HTI berikhtiyar dan berjuang karena meyakini bahwa syariah dan Khilafah akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat dalam arti yang sebenarnya. Diyakini bahwa dengan syariah dan Khilafah, kebhinekaan dan prulalitas masyarakat akan terbingkai dengan sempurna, karena menggunakan sistem aturan dari pihak yang tidak memiliki kepentingan, yaitu pencipta alam semesta, Allah swt. Dalam syariah dan Khilafah tidak ada paksaan kepada warga negara untuk masuk ke dalam Islam, namun demikian hukum publik memang menggunakan hukum syariah, yang sangat tertelusur dan terverikasi oleh siapapun, termasuk oleh warga non muslim. Perjuangan dan ikhtiyar HTI ini dapat dianggap sebagai bukti cinta HTI kepada masyarakat dan Indonesia. Jika, aktivis HTI tidak cinta dan tak peduli Indonesia, pasti mereka tak akan mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan semuanya demi perubahan Indonesia yang lebih baik.
Meski HTI terus berjuang, namun dalam perjuangannya HTI sama sekali tidak menggunakan cara-cara kekerasan, pemaksaan atau cara-cara melanggar hukum. Perjuangan HTI adalah dakwah pemikiran (fikriyah) tanpa menggunakan cara-cara kekerasan (la unfiah). Hal ini sama sekali bukan agar HTI dianggap tidak radikal, tetapi metode dakwah ini diyakini sebagai metode dakwah Rasulullah saw yang wajib dicontoh dan diikuti.

UU dan UUD

Dalam kehidupan bermasyarakat yang secara alamiah pasti terdiri dari banyak individu yang sangat plural dan beragam serta memiliki berbagai macam kepentingan dan latar-belakang sosial budaya, maka mutlak diperlukan aturan-aturan tertentu agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan damai, selaras dan harmoni. Tanpa aturan-aturan ini pasti akan terjadi kekacauan, chaos, konflik dan berbagai macam kerusakan. Aturan-aturan ini dinamakan dengan undang-undang (UU) (Bahasa Arab-nya al-qanun). UU didefiniskan sebagai: ‘’Seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki kekuatan yang mengikat rakyat, dan mengatur hubungan antar mereka’’.

Diantara jenis undang-undang terdapat UU yang paling fundamental dan menjadi dasar bagi UU yang lain. UU ini dinamakan dengan UUD atau konstitusi (constitution) (Bahasa Arab-nya ad-dustur). UUD didefinisikan sebagai: ‘’Undang-undang yang mengatur tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan-badan pemerintah’’, atau “Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan negara atau badan-badan pemerintah, menentukan hubungan hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat serta hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah’’.

Cara lahirnya berbagai UUD yang ada di dunia ini bermacam-macam. Pertama, ada yang muncul secara langsung dari adat istiadat dan kebiasaan suatu bangsa. Hal ini seperti yang terjadi di Inggris. Kedua, ada pula yang lahir dari hasil kerja badan khusus yang memiliki kekuasaan di tengah-tengah msyarakat pada suatu waktu tertentu, yang kemudian membuat aturan menjadi UUD dan menjelaskan cara perubahannya. Setelah itu, badan ini dibubarkan dan diganti dengan lembaga lain yang ditetapkan dan disahkan oleh UUD. Hal seperti ini terjadi di Perancis, Amerika dan termasuk Indonesia.

Sedangkan sumber UUD dan UU dibedakan menjadi dua macam: Pertama, sumber yuridis, yaitu sumber yang melahirkan UUD dan UU secara langsung, seperti adat istiadat, agama, pendapat para ahli hukum, yurisprudensi, norma-norma keadilan dan kebijaksanaan. Hal ini misalnya terjadi pada sebagian negara Barat, seperti UUD Inggris. Kedua, sumber historis, yaitu sumbernya merupakan sumber yang sudah ada sebelumnya, lalu sumber tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk UUD dan UU yang baru. Hal ini misalnya terjadi pada UUD Perancis atau UUD sebagian negara di dunia Islam, seperti Turki, Mesir, Irak dan Syria.

Jadi ringkasnya, UUD dan UU di seluruh dunia diambil dari sumbernya, baik sumber yuridis maupun historis. Kemudian ditetapkan dan diperintahkannya kepada rakyat agar melaksanakan dan menaatinya. Hukum-hukum tersebut setelah ditetapkan oleh negara dijadikan sebagai UUD apabila bersifat umum, dan sebagai UU apabila bersifat khusus.

Perubahan UU dan UUD

Di Indonesia dan juga di dunia ini, UUD dan UU faktanya memang terus berubah seiring dengan dinamika masyarakat. Karena itulah perubahan UUD dan UU merupakan sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang istimewa, apalagi dianggap sesuatu yang tabu. Memang terkadang ada masa-masa dimana perubahan itu dianggap tabu dan sangat menyeramkan, tetapi seiring dengan perubahan di masyarakat, UUD dan UU terus mengalami perubahan. Yang penting bahwa perubahan itu didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam arti yang sebenarnya, bukan karena kepentingan politik sesaat dari kelompok tertentu.

Pada Era Orde Baru, misalnya, UUD dianggap sesuatu yang sakral layaknya kitab suci dan haram untuk disentuh, bahkan untuk sekedar membicarakan dan mendiskusikannya dianggap sebagai tindakan makar dan subversi. Tetapi cara pandang seperti itu justru melawan hukum alam, yaitu dengan menafikan perubahan dan menafikan fakta bahwa masyarakat dan dunia merupakan entitas yang bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan. Akibatnya, Orde Baru tumbang oleh perubahan. Perubahan yang dihindari ternyata justru mengantarkan perubahan menuju ke Orde Reformasi dengan wawasan yang semakin terbuka.

Semenjak saat itu, UUD dianggap secara wajar oleh masyarakat. UUD memang sesuatu yang sangat penting, tetapi bukan sesuatu yang sakral. Karena itu, UUD dimungkinkan untuk direvisi dan dibah sesuai dengan kondisi dan dinamika masyarakat. Semenjak Orde Reformasi hingga saat ini, UUD telah mengalami perubahan sebanyak lima kali dan mungkin akan terus berubah seiring dengan dinamika yang terjadi masyarakat.

Bahkan jika kita mengacu pada UUD yang ada, di sana juga dijelaskan tentang tata cara perubahan UUD. Misalnya dalam UUD 1945, pasal 37 dinyatakan ketentuan tentang perubahan itu adalah sebagai berikut: (a) Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (b) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (c) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (d) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Jika perubahan UUD dianggap sesuatu yang kotor dan berbahaya, maka seharusnya pasal tentang perubahan itu dihapus dari UUD. Namun, menghapus pasal di UUD itu juga termasuk dalam kategaori mengubah UUD.

Jadi, perubahan UUD itu sesuatu yang alamiah dan legal secara konstitusi.

Satu hal yang menarik adalah bahwa perubahan UUD selama ini terjadi tanpa keterlibatan HTI sama sekali secara langsung. Oleh karena itu menjadi pertanyaan yang wajar: mengapa bayak orang yang begitu marah dengan HTI dan mengecamnya yang dianggap akan mengubah UUD? Bukankah kenyataannya UUD sudah diubah dan itu terjadi di depan mata masyarakat sendiri serta tanpa campur tangan HTI?

Perubahan UUD Secara Legal

Negara, pemerintahan, UUD dan berbagai UU itu bergantung pada masyarakat. Jika masyarakat menghendaki perubahan, maka perubahan akan terjadi. Jika masyarakat menghendaki perubahan parsial, maka perubahan hanya akan terjadi secara parsial dan jika masyarakat menghendaki perubahan secara fundamental dan substansial, maka akan terjadi perubahan secara fundamental dan substansial. Jika masyarakat menghendaki komunisme, maka negara akan berubah menjadi Negara Komunisme, demikian pula jika masyarakat menghendaki Islam maka negara akan berubah untuk menerapkan Islam. Semua tergantung masyarakat. Masyarakat itulah pemilik negara dan yang behak menentukan UUD dan corak pemerintahan yang berlaku. Yang terpenting perubahan itu dilakukan secara legal dan tidak melanggar hukum-hukum yang berlaku.

Secara teoritik, menurut CF Strong (Penulis buku: Modern Political Constitutions: An Introduction To The Comparative Study Of Their History And Existing Forms (Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia)) perubahan UUD atau konstitusi secara legal dapat terjadi melalui berbagai cara:

a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu (by ordinary legislative but under certain restriction).
b. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum (by the people through of referendum).
c. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian (by a major of all units of federal state). Ini berlaku bagi negara yang menganut sistem negara bagian.
d. Perubahan konstitusi dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan (by special convention).
Sederhananya, perubahan apapun dalam hal UUD dan konstitusi dapat dilakukan secara legal jika dikehendaki oleh rakyat atau dibenarkan oleh konstitusi yang berlaku. Di luar itu, misalnya kudeta, merupakan perubahan yang tidak legal, meski tentu saja juga dapat terjadi.

HTI dan Perubahan

Dalam dakwahnya mengupayakan perubahan HTI hanya mencontoh Rasulullah saw. Menurut HTI, setelah meneliti dakwah Rasulullah dengan cermat, menemukan bahwa Rasulullah berjuang untuk melakukan perubahan berawal di Makkah dan akhirnya berhasil di Madinah. Dari Madinah inilah kemudian syariah Islam menyebar ke seluruh penjuru Arab, lalu menyebar ke seluruh dunia, termasuk sampai ke Indonesia.

Siapa saja yang meneliti dakwah Rasulullah saat di Makkah, akan menemukan bahwa Rasulullah tidak pernah menggunakan metode bersenjata dengan jihad. Bahkan, saat terjadi Bai’at Aqobah oleh tokoh Madinah di Mina, lalu mereka menawarkan peperangan, Rasulullah menolaknya. Perubahan Rasulullah juga bukan dengan memasuki sistem kekuasaan yang sedang eksis secara langsung, baik pada level eksekutif atau legislatif. Siapa saja yang membaca dengan teliti sirah Rasulullah, akan menemukan bahwa Rasulullah justru menolak metode seperti itu. Bahkan Rasulullah pernah ditawari oleh tokoh-tokoh Makkah yang tergabung dalam Darun Nadwah, yang saat itu diwakili oleh Utbah bin Rabi’ah. Dengan sikap ini, kemurnian dan independensi dakwah sangat terjaga.

Rasullah paham betul bahwa perubahan hanya akan terjadi lewat masyarakat atau umat. Maka, yang dilakukan Rasulullah adalah dakwah murni dengan mengubah pola pikir masyarakat, yaitu melalui perubahan pemikiran mendasarnya tentang kehidupan (akidah) dan berbagai konsekuensinya di dalam hidup (syariah). Rasulullah mendakwahkan Islam apa adanya. Islam disampaikan sebagai dien (ideologi atau jalan hidup), sebagai aturan kehidupan yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhannya, manusia dengan dirinya, dan manusia dengan sesamanya, termasuk dalam interaksi sosial dalam skala besar, termasuk pemerintahan dan lain sebagainya.

Itu disampaikan apa adanya kepada seluruh masyarakat. Pada awalnya, mereka menolak dakwah Nabi, bahkan memusuhi dengan sangat hebat. Lalu, akhirnya satu demi satu, masyarakat menerima dakwah Rasulullah. Orang-orang yang menerima itu kemudian diorganisir dalam organisasi yang sangat rapi. Ketika dakwah telah mencapai puncaknya, masyarakat yang salah-paham mulai membumi-hanguskan dakwah, menangkapi dan membunuh para sahabat dan Rasulullah sendiri. Dalam situasi itu, kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk mendakwahi kalangan tokoh-tokoh di Jazirah Arab, yaitu pada musim haji. Tahapan ini dinamakan dengan thalab an-nushrah. Diantaranya adalah tokoh dari Bani Kalb, dari Bani Kindah, dari Bani Hanifah dan lain-lain. Semuanya berakhir dengan gagal. Rasulullah ditolak dengan mentah-mentah.

Namun demikian, ada beberapa kabilah yang hampir saja berhasil, diantaranya adalah Kabilah Bakar bin Wa’il dan Bani Amir bin Sho’shoah. Sampai akahirnya, masyarakat dan tokoh dari Suku Khazraj, yakni dari daerah Yatsrib, memahami dan mengharapkan agar negerinya diterapkan Islam secara total dan dipimpin langsung oleh Rasulullah saw. Untuk memastikan pemahaman masyarakat Madinah, Rasulullah mengutus Mush’ab bin Umair untuk dakwah di Madinah dan menyiapkan segala sesuatunya. Setelah disiapkan sekitar dua tahun dan masyarakatnya sangat siap dengan perubahan, Rasulullah hijrah ke Yatsrib dan menjadi pemimpin di sana. Saat itu, perubahan di sana ditandai salah satunya dengan perubahan nama dari Yatsrib menjadi Madinah. Jadi, perubahan fundamental dan substansial secara damai terjadi di Madinah, karena dikehendaki oleh pemiliknya, yaitu masyarakat Madinah.

Perlu dicatat di sini bahwa perubahan masyarakat Madinah setelah mereka memahami betul Islam. Dalam bahasa Islam, hal ini dinamakan nasrullah (pertolongan Allah). Dalam bahasa politik, disebut “momentum” yang tepat untuk perubahan. Metode Rasulullah dalam melakukan perubahan inilah meode syar’i yang diajarkan oleh Islam. Inilah metode dakwah yang diadopsi oleh HTI. Inilah yang dinamakan sebagai sebagai metode dakwah fikriyah was siyasiyah (dakwah pemikiran dan politis non-parlemen). Jadi, perubahan yang dikehendaki HTI adalah perubahan yang diawali dari mindset, karena itu dakwah dilakukan untuk mengubah pemikiran (fikriyah) tanpa menggunakan cara-cara kekerasan (la unfiah). HTI menempuh metode perubahan tersebut, sama sekali bukan agar HTI dianggap tidak radikal, tetapi metode dipilih karena meneladani metode dakwah Rasulullah saw.

Kata kunci dalam metode ini adalah dukungan masyarakat dan tokoh-tokohnya. Saat umat menghendaki, maka UUD dan segela turunannya akan berubah secara substansial secara damai. Inilah perubahan alamiah yang diusahakan oleh HTI.

Memang benar, HTI mendakwahkan dan mensosialisasi syariah dan Khilafah, namun perlu dicatat, HTI hanya sosialisasi dengan cara-cara damai yang tidak melanggar hukum. Jika kemudian rakyat dan wakil rakyat di DPR dan MPR menerima dakwah HTI sehingga perubahan itu dengan asas syariah, apakah HTI salah? Wallahu a’lam. [VM]

Penulis : DR Choirul Anam

BACA JUGA :

KOMENTAR ANDA:

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "HTI dan Perubahan UUD: Sebuah Kajian Obyektif"

close