Mewujudkan Politisi Pembebas yang Memiliki Kelayakan Memimpin Umat - Visi Muslim Media

Artikel Terbaru

 photo Master Mitra Jasa Teknik_zpsc7ntdbto.png

Mewujudkan Politisi Pembebas yang Memiliki Kelayakan Memimpin Umat

“Akan datang kepada kalian masa yang penuh dengan tipu daya ketika orang-orang akan mempercayai kebohongan dan mendustakan kebenaran. Mereka mempercayai para pengkhianat dan tidak mempercayai para pembawa kebenaran. Pada masa itu, ruwaibidhah akan berbicara. Mereka bertanya, apakah ruibidhah itu?, Rasulullah berkata, “Ruwaibidhah adalah orang bodoh (yang berbicara) tentang urusan umat.” (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a)

Arah suatu negeri salah satunya ditentukan oleh aktivitas para politisinya. Negeri ini butuh politisi yang handal di tengah kondisi bangsa yang amburadul. Hanya mereka yang memiliki visi jauh ke depan dan ideologi yang jelas yang bisa membawa bangsa ini bangkit dari keterpurukan. Namun, saat ini keinginan itu tampaknya hanya utopia belaka. Kebanyakan politisi tidak memiliki kredibilitas secara politis maupun ideologis.

Setiap hari kita selalu menyaksikan kiprah para politisi di negeri ini. Hampir semua media, baik media cetak, media elektronik, bahkan sampai media online, pasti dipenuhi berita tentang politisi dan kiprah politiknya dalam segala aspek kehidupan. Dan tentu masyarakat sangat berharap dengan kiprah para politisi tersebut, akan mengubah kebijakan penguasa atas nasib mereka agar lebih baik dan sejahtera. Namun dalam sistem demokrasi yang diterapkan di negeri kita saat ini, para politisi justru sering tidak sejalan dengan aspirasi umat dan masyarakat. Para politisi justru sering dijadikan ”stempel” penguasa dalam menelorkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang justru merugikan umat/rakyat. Untuk itu dalam tulisan ini akan mengulas pengertian politik, krtiteria politisi, langkah-langkah dalam mewujudkan politisi sejati dalam sudut pandang Islam.

Siapa Politisi Pembebas?

Politisi pembebas umat adalah orang yang senantiasa mengurus segala urusan umatnya dengan ideologi yang dia anut. Dalam konteks umat Islam, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengurusi urusan umat ini -yang saat ini sedang diperangi, didzalimi, bahkan dibantai di mana-mana- berdasar ideologi Islam. Perubahan memerlukan politisi. Namun, bukan sembarang politisi, melainkan politisi sejati. Apa yang harus dilakukan para politisi pembebas umat?

Pertama: politisi yang berjuang tanpa pamrih, semata-mata untuk meraih ridha Allah Swt. Sosok politisi paling tepat sebagai teladan adalah Rasulullah saw. dan para Sahabat. Mereka berjuang dan berpolitik sejak di Makkah tanpa pamrih. Dorongannya hanyalah akidah.

Kedua: politisi yang memberikan kemaslahatan dan berjuang bagi umat. Seperti disebutkan, politik merupakan pengurusan urusan umat/rakyat. Karenanya, seorang politisi, ketika berkecimpung dalam dunia politik, berarti dia telah mengurbankan dirinya (tadhiyah) demi rakyat. Ketika akidah umat dicabik-cabik oleh kristenisasi dan aliran sesat Ahmadiyah, dia berteriak lantang. Saat BBM dan barang tambang lainnya sebagai harta umat diserahkan penguasa kepada asing, dia membongkarnya. Ketika negara digadaikan dan dijadikan budak negara kafir penjajah, dia melawannya. Demikian seterusnya. Lalu ia menyodorkan solusinya yang berasal dari syariah Islam. Walhasil, dia memperjuangkan kepentingan rakyat dan menentang kezaliman penguasa.

Suatu ketika Rasulullah saw. pernah ditanya tentang jihad apa yang paling utama. Beliau menjawab, “Kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim.” (HR Ahmad).

Ketiga: politisi yang memperjuangkan Islam sebagai ideologi (mabda’), yakni memperjuangkan Islam sebagai akidah dan sistem kehidupan (nizhâm) untuk menyelesaikan masalah keumatan. Allah Swt. menegaskan bahwa tugas partai/gerakan adalah memperjuangkan penerapan syariah Islam secara kâffah. Allah Swt. berfirman:

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan dan melakukan amar makruf nahi mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung (QS Ali Imran [3]: 104).

Keempat: memperkuat partai ideologis. Politisi sejati mendudukkan aktivitas politiknya sebagai perjuangan untuk memperbaiki masyarakat dengan syariah. Disadari, tidak mungkin berjuang itu sendirian. Perjuangan perlu dilakukan bersama-sama dalam kelompok. Namun, bukan sembarang kelompok, melainkan kelompok yang secara terbuka, sungguh-sungguh dan konsisten memperjuangkan tegaknya hukum Allah Swt. demi kebaikan rakyat. Karenanya, ia akan mendukung dan memperkuat barisan partai yang benar-benar memperjuangkan Islam secara kâffah. Allah Swt. memerintahkan ada di antara umat Islam yang menyatu dalam kelompok/partai seperti itu sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan dan melakukan amar makruf nahi mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung (QS Ali Imran [3]: 104).

Imam Ibnu Katsir memaknai, “Ayat ini memerintahkan agar ada sebagian dari umat ini yang melaksanakan tugas tersebut (menyerukan kebajikan (al-khayr), melakukan amar makruf nahi mungkar).”

Beliau pun mengatakan, saat Rasulullah membaca ayat ini beliau menjelaskan bahwa, “menyerukan kebajikan (al-khayr)” adalah menyeru orang untuk mengikuti al-Quran dan as-Sunnah.

Kelima: memperkuat konsistensi tharîqah (metode perjuangan) partai. Perjuangan baru akan berhasil kalau menapaki jalan yang ditempuh Rasulullah Muhammad saw. dan para Sahabatnya. Karenanya, selain gagasan/ide/solusi digali dari syariah Islam, metode perjuangannya pun harus mencontoh Beliau. Nabi saw. menempuh perjuangan politik dengan dasar pembinaan (tatsqîf). Lalu Beliau bersama para Sahabatnya berjuang di tengah-tengah masyarakat bukan hanya duduk-duduk di belakang meja. Mereka menyatu dengan masyarakat. Mereka berjuang bersama. Akhirnya, dengan dukungan berbagai pihak, termasuk para pemilik kekuatan (ahl al-quwwah), Allah Swt. memberikan kemenangan dan kesuksesan. Begitu juga, dalam perjuangannya mewujudkan masyarakat Islam, beliau memegang prinsip tanpa kekerasan fisik (ghayru ’unfiyah) serta tidak bekerjasama menerapkan dan mempertahankan sistem kufur. Politisi sejati konsisten dalam menetapi tharîqah partai yang diadopsi dari Rasulullah saw. tersebut.

Keenam: membangun sikap jiwa (nafsiyah). Selain cara berpikir, politisi sejati memiliki sikap jiwa islami (nafsiyah islâmiyyah). Ridha dan bencinya, senang dan susahnya didasarkan pada Islam. Banyak disebutkan dalam berbagai hadis bahwa tidaklah seseorang beriman hingga hawa nafsunya tunduk pada Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw.; lebih mencintai Allah Swt. dan Rasul-Nya daripada mencintai orang tuanya, keluarganya, hartanya, bahkan dirinya sendiri. Dengan demikian, politisi sulit tergiur oleh kemaksiatan apapun, termasuk suap dan politik uang.

Ketujuh: perlu memiliki pengalaman dan pengetahuan politik. Pengalaman dan pengetahuan politik bukan berarti harus menjadi pejabat atau wakil rakyat. Pengalaman politik ditempuh melalui terjun langsung di tengah masyarakat, bergaul dengan masyarakat dan turut menyelesaikan problematika mereka. Selain itu adalah langsung mengoreksi kebijakan penguasa yang menzalimi rakyat. Namun, tentu sebagai pengetahuan minimal, konstelasi global, cara berpikir politik Islam, dan analisisnya perlu dipahami. Hal tersebut diberikan dalam proses pengkaderan.

Kedelapan: memperkuat penyadaran umat tentang syariah dan Khilafah. Berbicara tentang politik dalam Islam berarti berbicara tentang bagaimana mengatur berbagai urusan rakyat dengan Islam. Apa sistem yang diterapkan dan siapa yang menerapkan dan menjamin pelaksanaannya? Lalu bagaimana agar terbebas dari cengkeraman Kapitalisme global yang dijejalkan oleh negara besar? Sistemnya adalah syariah Islam. Lalu institusi yang ditetapkan syariah sebagai pelaksana untuk menerapkan hukum-hukum tersebut dan menyatukan umat adalah Khilafah. Dengan hal tersebut umat dibangkitkan hingga tidak lagi terlena diam dalam pelukan penjajahan asing dan para pengekornya.

Jelaslah, politisi hakiki akan terus melakukan edukasi tentang syariah dan Khilafah di tengah-tengah umat. Kesadaran bahwa ada yang salah dalam mengelola negeri Muslim terbesar ini perlu ditumbuhkan dalam jiwa masyarakat seraya dipaparkan solusi-solusinya yang digali dari syariah. Semua ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab besar terhadap kebaikan negeri khatulistiwa ini.

Mampu Menganalisis

Salah satu kapabilitas inti seorang politisi adalah kecerdasannya dalam melakukan analisis politik. Analisis politik adalah aktivitas mengurai berita dan peristiwa untuk diketahui hakikat sesungguhnya, termasuk mengetahui pihak dan target di baliknya. Orang yang melakukan hal ini disebut analis politik (muhallil siyasi). Sedangkan orang yang berkapasitas untuk memberikan pendapat terhadap sebuah peristiwa dari sudut pandang tertentu, sesungguhnya telah meningkat ke level berikutnya, yakni menjadi seorang yang sadar politik (wa’iy siyasi). Untuk menjadi seorang politisi Islam ideologis ada beberapa hal yang wajib dimiliki.

Pertama, Menguasa Informasi Politik.

Informasi ini mencakup informasi tentang negara nomor satu (ad-dawlah al-‘ula) di dunia, tentang negara-negara besar (ad-dawlah al-kubra) yang menjadi pesaing negara pertama dan terkait wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol (hegemoni) mereka.

Untuk menjadi politisi Islam ideologis juga dibutuhkan pengetahuan tentang negara-negara satelit (ad-dawlah al-lati taduru fil-falak) dan negara-negara pengekor (ad-dawlah at-tabi’ah aw al-‘amilah), termasuk informasi terkait negara-negara yang mereka ikuti serta sarana dan organisasi yang mereka jadikan sebagai alat.

Meski demikian, pada tahap awal, yang dibutuhkan hanyalah berupa informasi-informasi dasar (ma’lumat awaliyah) untuk diperkaya seiring dengan perjalanan waktu. Sebagai contoh, Hizbut Tahrir telah menyiapkan ma’lumat awaliyah tersebut dalam kitab mafahim siyasah (Konsepsi Politik), afkar siyasiyah (pemikiran politik), qadhaya siyasiyyah li bilad al-muslimin (persoalan-persoalan politik di negeri-negeri muslimin), dll.

Kedua, Monitoring Berita dan Peristiwa di Dunia.

Pada tahab awal, seseorang perlu membaca seluruh berita, baik yang penting maupun tidak. Pada tahab berikutnya, seiring dengan kontinuitasnya dalam melakukan monitoring, ia pasti dapat membedakan antara berita penting dan tidak. Pada saat ia cukup mengetahui berita penting saja, yang dibutuhkan untuk melakukan kifah siyasi. Yang terpenting adalah kontinuitas. Pasalnya, berita-berita politik senantiasa berbentuk mata-rantai kejadian dan peristiwa. Bila rantainya terputus niscaya dia tidak mampu untuk menghubungkan satu periswa dengan peristiwa lain, satu berita dengan berita lainnya.

Ketiga, Mengkonfirmasi dan Menelaah Ulang Setiap Berita dan Peristiwa Secara Sempurna.

Caranya dengan mengetahui sumber dan kebenaran berita. Bila diketahui berita yang diperoleh itu ternyata bohong, seorang wa’iy siyasiy harus mencari tahu tujuan dari penyebaran berita tersebut. Namun berita itu benar, ia wajib mengetahui konteks (adz-dzuruf wa al-wadhi’) berita dan peristiwa itu. Penelaahan dan pemilihan ini tentu wajib dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kadar kemampuan yang dia miliki. Dengan begitu ia terhindar dari kesalahan sekaligus penyesatan pihak lain. Oleh sebab itu, setiap berita wajib diketahui sumber, kebenaran, tujuan, dan konteksnya.

Keempat, Menghindari Generalisasi.

Generaliasi merupakan sebab utama kesalahan dalam menilai sebuah peristiwa. Satu kejadian mungkin saja mirip dengan kejadian yang lain, dari segi waktu, tempat, dan konteksnya, namun berbeda dari sisi pelaku atau pihak yang berkepentingan di balik itu. Oleh sebab itu, setiap kejadian tetap perlu dipilah dan ditelaah satu persatu.

Kelima, Mengaitkan Satu Berita dengan Berita dan Informasi lain yang Berkaitan.

Orang yang mengikuti perkembangan berita, namun tidak mengaitkan berita itu dengan informasi-informasi lain sama saja dengan orang yang tidak melakukan monitoring sama sekali. Bahkan ia telah menistakan diri dan umatnya. Sebab, ia hanya akan menilai peristiwa dan kejadian berdasarkan aspek luarnya saja. Akibatnya, ia tersesat bahkan menyesatkan orang lain.

Hal yang sama juga terjadi pada orang yang memiliki banyak informasi politik, namun tidak menggunakan itu dalam menganalisis berita. Orang semacam ini tidak akan pernah menjadi seorang politisi meskipun pengetahuannya semakin bertambah. Tidak kalah penting dari itu, seorang analis harus berusaha berusaha menjauhkan dirinya dari subjektivitas pribadi, kelompok atau golongannya. Sebab, hal itu juga sering menjadi penyebab kesalahan dalam menilai.

Keenam, Memberikan Pendapat dari Sudut Pandang tertentu terhadapo Dunia.

Bagi politisi Muslim yang berjuang untuk membangkitkan umat Islam, sudut pandangnya adalah bagaimana mengungkap setiap rencana jahat negara-negara kafir dan setiap pengkhianatan para penguasa muslim yang bekerja untuk kepentingan mereka. Dalam melakukan tugasnya itu, ia tidak boleh menjadikan opini umum dan kecenderungan masyarakat sebagai pertimbangan. Sebaliknya, ia wajib tetap kokoh dengan pandangannya meski harus menghadapi berbagai penentangan. Agen wajib dinyatakan sebagai agen meski di tengah masyarakat dikenal sebagai pejuang. Pengkhianat harus tegas dinyatakan sebagai pengkhianat meski ia termasuk sosok terhormat di masyarakat.

Selain itu, politisi sejati wajib menyampaikan pendapatnya bukan hanya di kalangan masyarakat awam, namun juga di kancah perpolitikan dalam lingkup yang lebih luas, di hadapan para penguasa, pimpinan partai politik dan kalangan berpengaruh lainnya, secara personal maupun melalui media dan sarana informasi masyarakat. Bila menghadapi pembungkaman, sebagaimana terjadi di beberapa negeri kaum muslim, ia harus berusaha menyampaikan pandangannya secara personal atau melalui media yang dia miliki. Keberadaan hal-hal tersebut bisa dijangkau oleh kalangan manapun. Yang diperlukan hanyalah pengetahuan dasar lalu praktik, bukan pengetahuan yang luas mengenai hal-hal itu.

Contoh Penerapan Enam Langkah Aktivitas Politik

Topik : “Penyerangan Militer Saudi Arabia terhadap Yaman tahun 2013”

Pertama, Monitoring berita

Diberitakan media internasional, regional, maupun nasional seperti al-jazira, al-‘arabiyah, al-Yaman as-Sa’id, dan beberapa media lainnya, bahwa pada 26-27/11/2013 terjadi bentrokan di kota Dammaj Sha’dah (salah satu kota di Yaman yang berdekatan dengan Saudi Arabiyah). Bentrokan terjadi akibat penyerangan kelompok Houthi terhadap salah satu masjid sunni. Bentrokan menyebabkan korban dari kedua belah pihak hingga mencapai lebih dari 100 orang meninggal dunia.

Kedua, Informasi politik

Adanya pertarungan sengit antara AS dan Inggris di Yaman. Di satu sisi AS terus berupaya menancapkan pengaruhnya di sana. Di sisi lain Inggris juga berusaha mempertahankan dominasinya melalui agen-agen lamanya yang dipimpin oleh Abdullah saleh dan dilanjutkan oleh Abdu Rabbih Mansur Hadi. Pada faktanya, meski Saleh dapat ditumbangkan, Revolusi Yaman tak mampu menghilangkan pengaruh Inggris. Pengaruh Inggris di kalangan militer dan partai politik masih sangat kuat. Oleh karena itu AS terus menjalankan kepentingannya melalui dua kartu yang dia miliki, yakni kelompok Houthi dan gerakan selatan yang menuntuk pemisahan Yaman. AS tak pernah menyetujui hasil-hasil perundingan yang bertolak belakang dengan kepentingannya atau menguatkan pengaruh Inggris di Yaman. Hal ini tampak jelas dari pernyataan utusan PBB, Gamal Ben Omar, pada 27/11/2013 untuk memperpanjang dialog. Sementara itu, Duta Inggris, Mariot, menginginkan hal sebaliknya tiga hari sebelum Gamal menyatakan pendapatnya.

Ketiga, Mengkonfirmasi dan menelaah ulang berita.

Setelah dicek, diketahui bahwa peristiwa bentrokan benar-benar terjadi. Tak seperti biasanya, bentrokan kali ini lebih besar dan luas dari sebelumnya. Bentrokan terjadi antara kelompok Houthi dan Salafi (sunni). Mereka adalah kaum muslim yang hidup berdampingan sejak ratusan tahun silam. Bentrokan diawali oleh penyerangan kelompok Houthi ke sebuah masjid sunni. Bentrokan terjadi bersamaan pernyataan Gamal Ben Omar, terkait perpanjangan proses dialog.

Keempat, Menghindari generalisasi.

Misalnya, tidak bisa segera disimpulkan bahwa penduduk Yaman bercorak kesukuan, maka bentrokan disebabkan oleh konflik antar suku. Juga tidak bisa digeneralisasi, karena Houthi berhaluan syi’ah, sementara salafi berhaluan sunni, maka bentrokan terjadi karena konflik antar madzhab. Padahal pertarungan yang hakiki adalah ketegangan antara AS dan Inggris menggunakan alat-alat lokal.

Kelima, Analisis politik.

Dengan mengaitkan informasi politik serta hasil monitoring dan cross cek berita, dapat disimpulkan bahwa AS-lah yang berada di balik bentrokan besar di Dammaj Sha’dah yang melibatkan kelompok Houthi. Tujuannya adalah untuk menciptakan instabilitas di Yaman, agar AS dapat melemahkan dan merepotkan pemerintah yang notabene merupakan agen Inggris. Dengan begitu AS berharap dapat menempatkan agennya di sana.

Di pihak lain, Inggris menggunakan agennya, Mansur Hadi, dengan dukungan salafiyyun dan partai al-ishlah untuk melawan pemberontakan terhadap rezim. Dengan kata lain, pertarungan sesungguhnya terjadi antara AS dan Inggris dengan menggunakan sarana-sarana mereka di Yaman.

Keenam, Memberikan pendapat.

Sebagaimana dijelaskan di depan, memberikan pendapat hanyalah dilakukan oleh orang yang telah memiliki kesadaran politik (al-wa’iy as-siyasi). Dalam kasus tersebut, ia dapat menyampaikan dua hal. Pertama, menyadarkan bahwa persaingan sesungguhnya terjadi antara AS dan Inggris. Mereka berusaha untuk menyulut konflik madzhab dan suku untuk kepentingan masing-masing. Di satu sisi, kedua belah pihak yang bentrok di lapangan sadar atau tidak sadar berhasil telah dimanfaatkan oleh pihak yang sedang berebut kepentingan. Di sisi lain mereka telah mengundang murka Allah swt, sebagaimana firmanNya: “Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya” (QS. An-Nisa’ [4] : 93). Kedua, menjelaskan kepada masyarakat, partai-partai politik dan kelompok yang bertikai di lapangan, bahwa solusinya adalah dengan menghentikan konflik internal kaum muslim, serta bersatu untuk menggulingkan rezim yang bekerja untuk kepentingan barat, dan kemudian berjuang bersama demi tegaknya khilafah Islamiyah.

Hizbut Tahrir dan Aktivitas Politiknya

Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berjuang untuk membangkitkan umat berdasarkan Islam dengan mengikuti manhaj (metode dakwah) Rasulullah saw. Oleh sebab itu Hizbut Tahrir layak sebagai “wadah perjuangan” bagi siapa saja yang ingin memenuhi seruan Allah swt untuk menegakkan kembali hukum-hukum Islam secara kaffah dalam naungan khilafah Islamiyah. Aktivitasnya tampak pada pembinaan (at-tatsqif), pergolakan pemikiran (sira’ul fikr), dan perjuangan politik (al-kifahus siyasi). Hizbut Tahrir membina umat dengan tsaqafah Islam secara intensif dalam banyak per-halqah-an, serta pembinaan umum dalam ceramah-ceramah dan kegiatan publik lainnya. Aktivitas sira’ul fikri tampak dalam pergolakannya dalam menentang pemikiran dan sistem kufur, akidah-akidah bathil, dan pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan Islam. Aktivitas kifah siyasi-nya tampak dalam perjuangannya untuk menentang negara-negara kafir penjajah atas negeri-negeri kaum muslimin, baik secara langsung maupun melalui agen-agennya di negeri-negeri kaum muslimin.

Agenda tersebut juga mampu membentuk kadernya menjadi politisi handal karena dua alasan. Pertama, pembinaan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir bukan hanya bersifat kajian dan transfer ilmu, namun juga dutujukan agar setiap ide yang dikaji dapat direalisasi dalam kehidupan. Kedua, saat Hizbut Tahrir melakukan kifah siyasi berupa analisis politik terhadap setiap peristiwa, meski aktivitas itu dilakukan oleh sebagian kadernya untuk disebarkan dalam media-media yang mereka miliki, pada saat yang sama Hizbut Tahrir juga menuntut para kader yang lain melakukan itu secara mandiri, sehingga tidak cukup hanya menunggu analisis yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir.

Penutup

Demikianlah wa’iy siyasi yang harus dimiliki politisi muslim agar mampu menghantarkan penyadaran yang hakiki kepada umat Islam. Jika Barat memandang bahwa politik bagi mereka ibarat roti, yang menjadi menu wajib di pagi hari, maka bagi umat Islam politik adalah bagian dari ad-din yang senantiasa mengalir bagaikan darah di urat nadi dalam tubuhnya. Ketika hari ini umat tengah berharap tentang sistem politik bersih dan politisi yang bersih serta peduli pada kepentingan rakyat, maka itu hanya akan bisa diwujudkan dengan sistem politik Islam. Dalam Sistem Politik Islam, semua masalah di atas yang menjad ciri bawaan sistem politik demokrasi kapitalisme akan bisa disingkirkan dan dipupus.

Terakhir, wajib atas para politisi yang mukhlisin untuk mengatakan kebenaran dan menolak untuk bermanis muka (menyembunyikan kebenaran) di hadapan para penguasa. Agar diri mereka terbebas dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Dan juga wajib atas mereka untuk mengoreksi kekeliruan penguasa, melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar kepada para peguasa tersebut. Dan tak perlu takut akan kemarahan para penguasa itu. Sebab tak layak bagi seorang politisi yang memahami ilmu agama untuk takut di hadapan penguasa yang durhaka melebihi ketakutan kepada Allah Swt. [VM]

Penulis : Achmad Fathoni

BACA JUGA :

KOMENTAR ANDA:

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "Mewujudkan Politisi Pembebas yang Memiliki Kelayakan Memimpin Umat"

close