Mega Korupsi e-KTP, Bukti Bobroknya Demokrasi - Visi Muslim Media

Artikel Terbaru

 photo Master Mitra Jasa Teknik_zpsc7ntdbto.png

Mega Korupsi e-KTP, Bukti Bobroknya Demokrasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skandal korupsi dari pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau yang dikenal sebagai e-KTP. Tak main-main, skandal uang trilyunan ini melibatkan para pejabat negara.

Nama-nama besar-pun terseret dalam kasus dugaan korupsi e-KTP sebesar 2,3 trilyun tersebut. Mereka mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pejabat kementrian hingga beberapa korporasi.

Sidang kasus e-KTP sudah digelar perdana pada Kamis, 9 Maret 2017. Sedangkan sidang kedua kasus e-KTP juga sudah digelar di PN Tipikor, Kamis 16 Maret 2017. Dalam sidang megakorupsi itu, KPK telah meyiapkan delapan saksi yang dipastikan bakal membongkar lebih jauh soal korupsi yang disebut merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Dalam sidang perdana, jaksa KPK mengatakan ada kesaksian yang menyebutkan, uang proyek pengadaan e-KTP mengucur deras ke tiga partai besar, yaitu Partai Golkar, Partai PDIP, dan Partai Demokrat.

Selain mengalir ke partai, sejumlah nama besar juga disebut-sebut menerima aliran dana segar proyek e-KTP. Di antaranya Yasonna Laoly yang disebut menerima US$ 84.000; mantan menteri dalam Negeri Gamawan Fauzi, menerima US$ 4,5 juta dan Rp 50 juta; Marzuki Alie yang disebut menerima Rp 20 miliar; dan Setya Novanto yang mendapatkan fee 11 persen atau Rp 574,2 miliar.

Korupsi KTP-el adalah mega korupsi, multy year anggaran dengan jumlah Rp 6 triliun. Karena itu sangat mungkin banyak pihak menikmatinya.

Seperti kita ketahui orang-orang yang pernah dipanggil KPK terdiri dari gubernur aktif, menteri dan para anggota bahkan ketua DPR, yang diantaranya 14 orang telah mengembalikan uangnya sebesar Rp. 250 milliar.

Korupsi= Buah Sistem Demokrasi

Perilaku korup para pejabat negara diakibatkan besarnya pengeluaran dalam sistem demokrasi itu sendiri. Karena untuk menjadi jajaran pejabat pemerintahan perlu biaya yang sangat besar, sehingga wajar hal inilah yang memicu perilaku korup para pejabat.

Untuk bisa menjabat sebagai anggota legislatif, yudikatif dan eksekutif semua perlu biaya mahal. Mulai dari persaingan sesama anggota di dalam partainya sendiri kemudian menghadapi pesaing dalam partai lain serta biaya yang dikeluarkan oleh para pejabat pada proses kampanye juga membutuhkan banyak modal. Sehingga ketika resmi menjadi pejabat akan mencari banyak jalan untuk mengembalikan modal besar yang sudah dia keluarkan sebelum menjadi pejabat, salah satunya adalah kasus korupsi e-KTP. Belum lagi, banyak pejabat negara yang berusaha mempertahankan kedudukannya dalam pemerintahan membutuhkan banyak nego dan tentunya biaya yang sangat besar.

Inilah yang memicu terjadi korupsi. Jadi uang yang sangat besar yang seharusnya untuk rakyat, hanya dinikmati oleh sebagian orang, baik eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif.

Kasus korupsi adalah konsekuensi logis birokrasi dalam sistem demokrasi yang kosong nilai ukhrowi. Birokratnya bekerja dengan orientasi materi, menjalankan sistem yang cacat (banyak peluang korup) dan diawasi dengan akuntabilitas (pertanggungjawaban) materi.

Mega korupsi KTP-el yang melibatkan semua kalangan (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan mega korupsi dana yang sangat besar serta sudah berlangsung bertahun-tahun seharusnya menyadarkan kita akan kebobrokan birokrasi dalam sistem demokrasi.

Oleh karena itu sudah saatnya kita meninggalkan sistem ini dan mengenalkan bagaimana sistem Islam dalam wujud Khilafah yang akan melahirkan para pemimpin dan pejabat negara yang bersih dan bebas dari persoalan korupsi. [VM]

Penulis : Erma E (Aktivis MHTI DPD 2 Kab. Ngawi)

BACA JUGA :

KOMENTAR ANDA:

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "Mega Korupsi e-KTP, Bukti Bobroknya Demokrasi"

close