McDonald’s-isasi PTN dan Efeknya terhadap Biaya Pendidikan Tinggi - Visi Muslim Media

Artikel Terbaru

 photo Master Mitra Jasa Teknik_zpsc7ntdbto.png

McDonald’s-isasi PTN dan Efeknya terhadap Biaya Pendidikan Tinggi

Kampus sebagai salah satu pencetak kaum intelektual kini mengalami pergeseran fungsi. Globalisasi menuntut beberapa kampus di Indonesia merubah statusnya menjadi kampus otonomi bertaraf internasional, World Class Unversity. Kampus yang sejatinya adalah tempat di mana para intelek mendapatkan pendidikan berkualitas dan melakukan riset yang bermanfaat untuk bangsa, berubah menjadi sarana bisnis untuk menghasilkan profit besar.

Pendidikan Tinggi Ala Kapitalisme

Dalam artikel opini yang ditulis oleh Rahma Sugihartati dalam Jawa Pos (26/1) bahwa telah terjadi McDonald’s-isasi PTN di Indonesia. Meminjam istilah George Ritzer (1993), yang tengah terjadi di dunia pendidikan tinggi di Indonesia adalah McDonald’s-isasi Pendidikan. Artinya, pendidikan kini sudah tidak berbeda dengan komoditas fast food yang diproduksi dan dipasarkan restoran cepat saji McDonald’s. Sebab, di dunia PT sekarang, pendidikan juga telah mengalami metamorfosis menjadi jasa layanan pendidikan yang dikemas sedemikian rupa untuk kemudian ditawarkan kepada pasar demi keuntungan ekonomis yang besar. Ini tidak lain adalah bentuk dari privatisasi pendidikan. Dampak lainnya adalah beralihnya riset, yang outputnya benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, menjadi riset-riset yang diinginkan para pengucur dana. Kampus akan lebih memilih sibuk berbisnis untuk keberlangsungan hidupnya daripada berkonsentrasi pada peningkatan mutu intelektual sumber daya manusia yang dimiliki. Ini adalah komersialisasi pendidikan.

Perguruan Tinggi pada awalnya didanai terutama oleh pajak rakyat (public funding). Hasil karya Perguruan Tinggi yang didanai public funding adalah public goods, bukan private goods. Dengan demikian, publik cenderung lebih mudah mengakses hasil karya Perguruan Tinggi tanpa lisensi yang mahal. Hal ini selaras dengan fungsi Tri Dharma Perguruan Tingggi yang menekankan sinergisitas kampus sebagai institusi pendidik, penelitian sekaligus pengabdian kepada masyarakat.

Namun ternyata, saat ini konsep tersebut telah bergeser. Pendidikan tinggi cenderung diprivatisasi dan dikapitalisasi. Penguatan pada privatisasi pendidikan ini, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Dalam pasal ini secara jelas dikatakan bahwa masyarakat wajib turut serta dalam membiayai pendidikan.

Akibatnya biaya operasional pendidikan tinggi membengkak karena dikelola secara mandiri oleh kampus dan diserahkan kepada swasta. Dengan kata lain, negara mulai berlepas tangan pada masalah pendidikan. Kemudian bermunculan kampus-kampus otonom yang kualitas output lulusannya patut dipertanyakan. Dengan adanya otonomi kampus, hanya orang-orang yang berkantong tebal yang bisa masuk perguruan tinggi. Sekalipun cerdas dan lulus seleksi melalui undangan ataupun jalur tes, para calon intelektual bangsa ini dihadang dengan biaya mulai jutaan hingga ratusan juta.

Saat ini setidaknya uang kuliah yang harus dibayar setiap mahasiswa yang melanjutkan ke PTN sudah mencapai jutaan rupiah. Bahkan sudah ada yang Rp 10 juta–Rp 20 juta per semester (Jawa Pos, 13/1). Sebelas perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH) berencana menaikkan uang kuliah tunggal (UKT). Kenaikan tarif itu berlaku khusus untuk kelompok atau kelas yang paling mahal (jawapos.com, 15/1). Pada tahun 2012 saja, di Universitas Brawijaya Malang, bagi calon mahasiswa baru yang lolos tes tulis jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) harus membayar Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan (SPFP) senilai Rp 30 juta. Sementara bila lolos melalui jalur mandiri di Jurusan Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Unibraw Malang, harus membayar SPFP sebesar Rp 155 juta (www.kompas.com, 2/5/2012).

Cara Islam Membiayai Pendidikan

Dalam Islam, negara wajib menjamin kesejahteraan dan membayar gaji para pendidik dengan mempergunakan kas negara (Baitul Mal). Sebagai contohnya, pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab, pembiayaan pendidikan diambilkan dari hasil pungutan jizyah, kharaj dan usyur (Muhammad, 2002). Terdapat 2 (dua) sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu : (1) pos fai` dan kharaj –yang merupakan kepemilikan negara– seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak); (2) pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Sedangkan pendapatan dari pos zakat, tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, karena zakat mempunyai peruntukannya sendiri, yaitu delapan golongan mustahik zakat (QS 9 : 60). (Zallum, 1983; An-Nabhani, 1990).

Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi, dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) jika terjadi penundaan pembiayaannya, maka negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berhutang (qardh). Hutang ini kemudian dilunasi oleh negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari kaum muslimin (Al-Maliki,1963). Biaya pendidikan dari Baitul Mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk 2 (dua) kepentingan. Pertama, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, untuk membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya. (An-Nabhani, 1990).

Sistem Islam Menjamin Murahnya Biaya Pendidikan Tinggi

Dalam konsep Islam, pendidikan adalah kebutuhan pokok publik dan negara wajib menjamin langsung pemenuhannya secara penuh. Rasulullah SAW menegaskan bahwa “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya (HR. Ahmad dan Bukhari). Dengan demikian, negara dan para pejabat negara akan bersungguh-sungguh mengurusi rakyatnya. Negara hadir secara benar dalam mewujudkan tata kelola pendidikan atas prinsip pelayanan yang bersifat penuh, bukan atas prinsip jual-beli dengan rakyatnya.

Negara hadir di garda terdepan dalam memenuhi hak pendidikan publik secara berkualitas. Negara hadir secara benar dalam penggunaan konsep anggaran negara di bidang pendidikan, yaitu jika tidak ada kekayaan negata yang diperuntukkan bagi pembiayaan pendidikan maka negara wajib mengadakannya. Dengan adanya kesungguhan negara dalam penyediaan anggaran pendidikan ini maka sangat wajar jika biaya pendidikan dalam negara Islam akan bisa sangat murah bahkan gratis.

Maka sangat wajar pula jika sejarah ilmu pengetahuan mencatat bahwa dunia Islam pernah mencapai penguasaan gemilang di bidang sains dan teknologi. Dapat kita temukan sederet nama ilmuwan masyhur seperti Ibn Battuta (geografi), Ar-Razi (pediatrik), Ibnu Sina (kedokteran), Ibn Al-Haytham (fisika-optik), Banu Musa (teknik), Ibnu Yunus (astronomi), Ibnu Hayyan (kimia), Al Khawarizmi (matematika), dan banyak lagi yang lain. Kecemerlangan ini dapat diperoleh ketika pendidikan tidak diprivatisasi dan dikomersialisasi, bahkan di-McDonald’s-isasi. Kegemilangan pendidikan ini akan kembali muncul ketika Islam tidak dianggap sekedar agama ritual, namun diterapkan secara menyeluruh (kaaffah) di dalam sebuah sistem negara Khilafah Islamiyah. [dari berbagai sumber]

Penulis : Emma Lucya Fitrianty, S.Si (Pemerhati Masalah Perempuan, Keluarga dan Generasi)

DAFTAR PUSTAKA

  • Al-Jawi, Muhammad Shiddiq, Pembiayaan Pendidikan Dalam Islam. http://bit.ly/2nbENTC
  • Al-Maliki, Abdurrahman, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, (Hizbut Tahrir : t.p.), 1963
  • An-Nabhani, Taqiyuddin, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, (Beirut : Darul Ummah), 1990
  • Muhammad, Quthb Ibrahim, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab (As-Siayasah Al-Maliyah Li ‘Umar bin Khaththab), Penerjemah Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta : ustaka Azzam), 2002
  • Syafri, Rini. Menakar Mutu Pendidikan, Pelajaran dari Sistem Pendidikan Khilafah (artikel pendidikan)
  • Sugihartati, Rahma. Uang Kuliah Mahal dan McDonald’s-isasi PTN (Jawa Pos, 26/1/2017)
  • Zallum, Abdul Qadim, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, (Beirut : Darul ‘Ilmi lil Malayin), 1983

BACA JUGA :

KOMENTAR ANDA:

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "McDonald’s-isasi PTN dan Efeknya terhadap Biaya Pendidikan Tinggi"

close