Indonesia = Corporation State? - Visi Muslim Media

Artikel Terbaru

 photo Master Mitra Jasa Teknik_zpsc7ntdbto.png

Indonesia = Corporation State?

Keberadaan penguasa berideologi kapitalis membuka peluang liberalisasi, sekulerisme bahkan neokomunisme masuk ke Indonesia. Keberdaan korporatokrasi ini seperti penyakit kronis yang menggerogoti kekayaan alam negri ini dan merusak mental masyarakatnya. Demokrasi juga telah berkali-kali membohongi kita dengan janji kesejahteraan. Semua partai dan calon presiden dalam kampanye mereka selalu menjanjikan kesejahteraan jika mereka terpilih nanti. Namun, begitu mereka duduk di Parlemen atau menjadi penguasa, kesejahteraan yang mereka janjikan tinggal janji, tidak bisa mereka realisasikan. Bahkan kebijakan mereka justru menyebabkan rakyat semakin menderita seperti: Kenaikan harga BBM; Liberalisasi Hulu dan Hilir Migas, UU Minerba, UU Sumber Daya Air; Liberalisasi Kesehatan dengan JKN-nya; dan lain-lain.

Demokrasi benar-benar berintikan perwakilan. Bahkan kesejahteraan rakyat pun diwakili oleh anggota Parlemen dan kroni-kroni penguasa. Mereka bertambah sejahtera, sementara rakyat semakin menderita. Di Indonesia, alih-alih membawa kesejahteraan, demokrasi melahirkan banyak kebijakan liberal yang justru menambah beban masyarakat. Contoh gamblang: kebijakan Pemerintah menaikan harga BBM yang memberatkan rakyat dan menguntungkan investor asing. Contoh lain: kebijakan privatisasi BUMN, yang juga mengorbankan rakyat dan menguntungkan asing. Muncul pertanyaan, mengapa penguasa lebih memilih untuk memuaskan kepentingan pengusaha/korporasi, bahkan pengusaha/korporasi asing, daripada rakyat? Hubungan erat demokrasi dengan negara korporasi adalah jawabannya.

Negeri ini sangat mudah diperalat oleh kepentingan asing. Tanda-tanda ke arah itu sudah banyak. Hadirnya berbagai undang-undang pro-asing menjadi bukti yang jelas. negeri ini bukannya keluar dari berbagai persoalan, sebaliknya akan tambah carut-marut dengan persoalan baru yang akan muncul. hasil dari penerapan berbagai undang undang pro kapitalisme tersebut hanya menghasilkan sebuah sistem yang rusak dan jauh dari keadilan,sehingga demokrasi justru akan menjadi parasit yang menggerogoti harta kekayaan negara yang seharusnya menjadi hak rakyat.

Tentunya Masyarakat harus sadar yang paling bertanggung jawab dalam menciptakan permasalahan didunia saat ini sebenarnya akibat penerapan system kapitalisme ,yang menghasilkan para korporatokrasi berkuasa dengan para kompradornya meghisap negri ini. Belum lagi dampak hutang ribawi yang mereka jeratkan semakin kuat dan bertambah sejak negri ini lahir hingga entah sampai kapan akan mampu ditebus atau justru akan tergadai.

Masih belum kering dalam ingatan beberapa saat yang lalu ulama bersama umat islam melakukan aksi untuk menentang dan menuntut keadilan atas terjadinya penistaan Agama akibat kerusakan moral salah satu Pejabat pimpinan daerah di negri ini . Namun, hingga saat ini langkah mereka seolah terbentur dan menemui jalan berliku.Kenyataannya, Anggota dewan yang terhormatpun sering tidak mendukung langkah Ulmat Islam jika berbenturan dengan kepentingan para komprador. Fatwa ulama juga hanya dianggap option (pilihan), bukan obligation (keharusan).

Negara korporasi tak ubahnya perusahaan yang hanya memikirkan keuntungan. Dalam negara korporasi, subsidi terhadap rakyat, yang sebenarnya merupakan hak rakyat, dianggap pemborosan. Aset-aset negara yang sejatinya milik rakyat pun dijual. Itulah negara korporasi, yang tidak bisa dilepaskan dari sistem politiknya: demokrasi. [VM]

Penulis : Ilham Efendi (Malang)

BACA JUGA :

KOMENTAR ANDA:

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "Indonesia = Corporation State?"

close