Demokrasi ‘Memang’ Kebablasan (3) - Visi Muslim Media

Artikel Terbaru

 photo Master Mitra Jasa Teknik_zpsc7ntdbto.png

Demokrasi ‘Memang’ Kebablasan (3)

Pemahaman terkait demokrasi tidak cukup sekadar mengetahui kulit yang selama ini didengungkan. Rakyat sejatinya pun tak memahami hakekat demokrasi. Pasalnya rakyat sekadar tahu ikut pemilu. Pendidikan politik pun nyaris tidak ada di tengah-tengah rakyat. Peran partai politik tampak giat jika menjelang pemilu. Pasca itu, partai politik konsolidasi internal dalam menyiapkan pemenangan jago-jagonya untuk maju pada pilkada, pileg, dan pilpres.

Untuk mengupas kebablasan demokrasi perlu dibahas dari segi asasnya. Kemudian, asas itu akan dibandingkan dengan Islam. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan keduanya. Pemahaman ini penting mengingat selama ini terjadi kebingungan dalam memahami perbedaan Islam dan demokrasi. Fenomena politisasi agama dalam beragam pesta demokrasi pun tak terhindarkan. Umat Islam pun menghadapi bencana politik terbesar tatkala Islam dijauhkan dari politik. Tragisnya ada yang menganggap politik itu kotor dan bukan bagian dari Islam.

Soko Guru

Ide demokrasi sejatinya berasal dari sekularisme (pemisahan agama dengan kehidupan). Pandangan itu akhirnya memunculkan kaidah dasar dan soko guru demokrasi, di antaranya :

a) Kedaulatan rakyat
b) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
c) Kekuasaan mayoritas
d) Hak-hak minoritas
e) Jaminan hak-hak asasi manusia
f) Pemilihan yang bebas dan jujur
g) Persamaan di depan hukum
h) Proses hukum yang wajar
i) Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
j) Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
k) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat

Berbeda dengan konsep politik Islam. Islam yang diturunkan kepada umat manusia dimaksudkan agar kehidupan dalam ranah publik diatur dengan Islam. Pandangan itu akhirnya memunculkan seperangkat dasar dan aturan yang melandasinya, di antaranya :

a) Landasan (asas) dalam bernegara yakni aqidah Islam
b) Kedaulatan ada di tangan syari’
c) Kekuasaan ada di tangan rakyat
d) Tiada mengenal kebebasan (hurriyah)
e) Pengaturan sosial, ekonomi, politik, dan pengurusan rakyat sesuai syariah Islam
f) Terdapat kaidah khusus dalam persoalan politik dan pemerintahan

Memang Kebablasan

Ada dua hal yang menjadi perbedaan mendasar di antara demokrasi dan Islam. Mengenai ide yang melandasi demokrasi, sesungguhnya terdapat dua ide yang pokok : Pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Kedua, rakyat sebagai sumber kekuasaan.

Demokrasi menetapkan bahwa rakyatlah yang memiliki dan melaksanakan kehendaknya, bukan para raja dan kaisar. Rakyatlah yang menjalankan kehendaknya sendiri. Berdasarkan prinsip bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan, pemilik dan pelaksana kehendak, maka rakyat berhak membuat hukum yang merupakan ungkapan dari pelaksanaan kehendak rakyat dan ungkapan kehendak umum dari mayoritas rakyat. Rakyat membuat hukum melalui para wakilnya yang mereka pilih untuk membuat hukum sebagai wakil rakyat.

Rakyat berhak menetapkan konstitusi, peraturan, dan undang-undang apa pun. Rakyat berhak pula membatalkan konstitusi, peraturan, dan hukum apa pun, menurut pertimbangan mereka berdasarkan kemaslahatan yang ada. Dengan demikian rakyat berhak mengubah sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi republik atau sebaliknya, sebagaimana rakyat juga berhak mengubah sistem republik presidentil menjadi republik parlementer atau sebaliknya. Hal ini pernah terjadi, misalnya di Perancis, Italia, Spanyol, Yunani, di mana rakyatnya telah mengubah sistem pemerintahan yang ada dari kerajaan menjadi republik dan dari republik menjadi kerajaan.

Demikian pula rakyat berhak mengubah sistem ekonomi dari kapitalisme menjadi sosialisme atau sebaliknya. Dan rakyat pun melalui para wakilnya dianggap berhak menetapkan hukum mengenai bolehnya murtad dari satu agama kepada agama lain, atau kepada keyakinan yang non-agama (animisme/paganisme), sebagaimana rakyat dianggap berhak menetapkan hukum bolehnya zina, homoseksual, serta mencari nafkah dengan jalan zina dan homoseksual itu.

Berdasarkan prinsip bahwa rakyat sebagai sumber kekuasaan, maka rakyat dapat memilih penguasa yang diinginkannya untuk menerapkan peraturan yang dibuat rakyat dan untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum itu. Rakyat juga berhak memberhentikan penguasa dan menggantinya dengan penguasa lain. Jadi, rakyatlah yang memiliki kekuasaan, sedang penguasa mengambil kekuasaannya dari rakyat.

Sementara itu, Islam menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan syara’, bukan di tangan umat. Sebab, Allah SWT sajalah yang layak bertindak sebagai Musyarri’ (pembuat hukum). Umat secara keseluruhan tidak berhak membuat hukum, walau pun hanya satu hukum. Kalau sekiranya seluruh umat Islam berkumpul lalu menyepakati bolehnya riba untuk meningkatkan kondisi perekonomian, atau menyepakati bolehnya lokalisasi perzinaan dengan dalih agar zina tidak menyebar luas di tengah masyarakat, atau menyepakati penghapusan kepemilikan individu, atau menyepakati penghapusan puasa Ramadlan agar dapat meningkatkan produktivitas kerja, atau menyepakati pengadopsian ide kebebasan individu yang memberikan kebebasan kepada seorang muslim untuk meyakini aqidah apa saja yang diinginkannya, dan yang memberikan hak kepadanya untuk mengembangkan hartanya dengan segala cara meskipun haram, yang memberikan kebebasan berperilaku kepadanya untuk menikmati hidup sesuka hatinya seperti menenggak khamr dan berzina; maka seluruh kesepakatan ini tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan dalam pandangan Islam seluruh kesepakatan itu tidak senilai walaupun dengan sebuah sayap nyamuk.

Kaum muslimin dalam seluruh aktivitas hidup mereka senantiasa terikat dengan perintah dan larangan Allah. Mereka tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam, sebagaimana mereka tidak boleh membuat satu hukum pun, dikarenakan memang hanya Allah saja yang layak bertindak sebagai Musyarri’. Allah SWT berfirman :

فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (An-Nisaa’ 65)

إِنِ الحُكْمُ إلاّ للهِ
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” (Al-An’aam 57)

Jelaslah demokrasi sudah kebablasan. Allah Swt sebagai Pencipta yang layak membuat hukum terpaksa diambil oleh manusia. Manusia yang sejatinya hidup berdasar tuntunan ilahi dibiarkan bebas melakukan hal-hal kebablasan. Masihkah tidak sadar? [VM]

Bersambung…….

Penulis : Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media)

BACA JUGA :

KOMENTAR ANDA:

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "Demokrasi ‘Memang’ Kebablasan (3)"

close