Demokrasi ‘Memang’ Kebablasan (2) - Visi Muslim Media

Artikel Terbaru

 photo Master Mitra Jasa Teknik_zpsc7ntdbto.png

Demokrasi ‘Memang’ Kebablasan (2)

Artikulasi politik ekstrim dalam demokrasi sudah berlangsung sejak lama. Penguasa demokrasi memosisikan diri bukan sebagai pelayan rakyat. Sebaliknya, ungkapan yang sering dilontarkan yakni ‘jangan tanya apa yang sudah diberikan negara kepadamu, tapi bertanyalah apa yang sudah engkau berikan untuk negara’. Upaya dalam menjaga keseimbangan dalam politik demokrasi ditawarkan dengan sikap bela negara. Hak dan kewajiban harusnya berimbang.

Berkaitan dengan bela negara, rakyat akan berpikir sederhana dan logis. Jika negara tidak membela dan melindungi rakyatnya, bagaimana bisa rakyat mau membela? Hubungan timbal balik inilah yang menjadi prinsip take and give. Posisi rakyat seharusnya dipenuhi segala pemenuhan dan alat memenuhi kebutuhan. Sandang, pangan, dan papan menjadi dasar dari kebutuhan rakyat. Begitu pula negara juga harus mampu mengonsentrasikan diri dalam melayani, bukan sebaliknya sibuk dalam memperkuat posisi kekuasaan.

Anomali Politik

Anomali sikap penguasa itulah yang tampaknya menjamur di negeri ini. Tak salah jika banyak yang bingung dengan sikap yang mengklaim diri sebagai demokratis dan demokratik sejati. Beberapa peristiwa di awal 2017 ini dapat ditarik kesimpulan terkait sikap penguasa.

Pertama, tahun 2017 rakyat kembali dicabut subsidi listriknya. Pelayanan kebutuhan energi ini membuat rakyat kelimpungan dan tersetrum. Pelan tapi pasti penguasa akan meniadakan subsidi. Mereka pandai membuat alasan, tapi lupa untuk memuaskan dalam membuat jawaban. Ketidakterasaan sikap penguasa inilah yang memalingkan rakyat untuk marah.

Kedua, rakyat senantiasa dibius dengan iklan ‘orang bijak dan taat membayar pajak’ dan ‘pajak yang dibayar berguna untuk pembangunan’. Begitu jalanrusak dan berlobang, serta menimbulkan korban. Penguasa saling lempar tanggung jawab. Jalan yang menjadi kepentingan umum dibagi-bagi penamaannya. Ada yang masuk jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Rakyat kali ini marah dan betul-betul marah. Jeglongan sewu (lubang seribu) bukti tanda penyebutan bagi jalan yang dibiarkan menganga lama. Bupati dan Gubernur pun tak mampu bergerak cepat, mengingat ada beberapa mekanisme dalam pengeluaran dana perbaikan. Mekanisme yang sulit inilah yang membuat amarah rakyat berkepanjangan. Rasa kecewa dan kepercayaan kepada penguasa diekpresikan beragam cara. Tidakkah penguasa itu sadar dan menyadarinya?

Ketiga, pilkada serentak 2017 di beberapa daerah menjadi perhatian penting dalam proses politik di Indonesia. Pergantian pemimpin itu merupakan buah dari berubahnya aturan UU untuk memilih pemimpin sesuai kehendak rakyat. Pilkada Jakarta tampak mendapatkan perhatian serius. Hal ini dikarenakan Jakarta sebagai barometer politik Indonesia. Euforia pilkada tampak di mana-mana. Dana miliaran dari APBD begitu mudah untuk dianggarkan. Sementara dana untuk rakyat sedikit demi sedikit dikurangi menuju dihilangkan. Ucapan kebencian dan money politic tidak bisa dihindari. Ini sebagai bagian dari liberalisasi politik dalam demokrasi. Lagi-lagi, rakyat yang menjadi korban.

Keempat, pernyataan demokrasi kebablasan oleh Presiden Jokowi menjelaskan wajah sesungguhnya. Liberalisme itu asas dalam demokrasi. Begitu pula radikalisme dan fundamentalisme diakibatkan kebijakan pemerintahan demokrasi yang menghilangkan peran agama dalam pengaturan kehidupan. Penguasa demokrasi cenderung loyal kepada tuannya, bukan kepada rakyatnya. Tak heran, Islam dan umatnya senantiasa disia-siakan. Islamphobia marak di tengah mayoritas penduduk negeri ini yang muslim. Suatu anomali di tengah penguasa mencoba berdiri dan merangkul semuanya.

Sektarianisme ini pula yang ditimbulkan dari beragam kebijakan yang tidak adil penguasa. Sebagaimana Donald Trump pada awal pemerintahannya menolak masuk tujuh negara berpenduduk muslim. Kalangan hispanik pun senantiasa tidak mendapatkan hak semestinya. Maka tidak heran di AS terjadi protes yang meluas dalam kaitannya dengan isu sektarian. Indonesia juga tak kalah hebohnya. Isu sektarian dipicu dengan penistaan agama Islam. Akhirnya meluas gerakan anti etnis dan sekte tertentu. Adu domba didesain untuk membenturkan sesama umat Islam dan anak bangsa. Media sosial turut menyulut kobaran api permusuhan. Meledaklah hoax dan hate speech.

Terorisme bagian dari proyek dan narasi berkepanjangan. Publik di Indonesia pun digegerkan dengan beragam jenis bom. Terakhir bom panci. Sampai-sampai ada lelucon jika ingin membeli panci maka dibutuhkan surat keterangan kelakuan baik. Pihak berkepentingan yang menangani isu ini tampaknya masih akan membuat cerita-cerita baru. Rakyat pun dibuat terheran, mengapa pihak keamanan dengan peralatan lengkapnya mampu melumpuhkan teroris dalam waktu cepat? Sedangkan untuk menemukan Iwan Bopeng yang videonya menghinakan militer butuh waktu lama? Bukankah ini anomali dalam penegakan hukum di negeri ini? Isu terorisme ini tampaknya sudah dijadikan kerjasama global dalam narasi yang sama bersama negara-negara dunia. Salah besar jika menuding Islam sebagai pihak tertuduh dalam isu Global War on Terorisme (GWOT).

Memang Kebablasan

Buruk rupa cermin dibelah. Akibat nila setitik rusak susu sebelanga. Buah pahit demokrasi itulah yang harus disadari oleh siapa pun, tak terkecuali penguasa yang selama ini bersikukuh mempertahankannya. Akademisi politik dan ilmuwan politik hendaknya berkata jujur perihal demokrasi ini. Dampak buruk yang sudah terjadi jangan lantas ditambal dengan mengatakan ‘demokrasi sudah baik, yang tidak baik adalah pelakunya’. Kejujuran sebagai akademisi dan intelektual hendaklah dipergunakan untuk memberikan sistem alternatif di kala manusia banyak butuh solusi mendasar.

Subyek demokrasi yang direpresentasikan oleh Partai Politik, Tiga Lembaga Pemerintahan, dan LSM penjaganya haruslah berbenah diri. Kebebasan yang berbalut demokrasi dan demokratisasi telah menimbulkan petaka besar bagi umat manusia. Rakyat yang melihat pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi sudah menilai bahwa subyek demokrasi tak mampu mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Rakyat merasa apatisme politik dan seperti sapi perah. Suatu hal menarik mengutip pernyataan Emha Ainun Najib:

“…. hari-hari ketika manusia meletakkan dunia, kapital, modal, dan segala sumber daya di tangan kanan, sementara Tuhan, para nabi, dan agama digenggam di tangan kiri. Tangan kanan itu mengendalikan dan menjadi pelaku pergerakan-pergerakan utama dalam sejarah, menjadi pusat negara dan pembangungan. Kemudian hanya pada saat-saaat terpojok dan terancam saja genggaman tangan kiri dibuka dan kemudian Tuhan didayagunakan simbol-simbol-Nya untuk menyelamatkan diri.” (Titik Nadir Demokrasi Kesunyian Manusia dalam Negara, hlm.258).

Praktek-praktek demokrasi kebablasan itulah yang sesungguhnya saat ini disaksikan oleh rakyat. Maka semakin terang benderang jika politik negeri ini berideologi kepentingan. Bukan yang lain.

Bersambung…….

Penulis :  Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media)

BACA JUGA :

KOMENTAR ANDA:

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "Demokrasi ‘Memang’ Kebablasan (2)"

close