Rezim Jokowi Gagal! - Visi Muslim Media

Artikel Terbaru

 photo Master Mitra Jasa Teknik_zpsc7ntdbto.png

Rezim Jokowi Gagal!


Oleh : A. R. Zakarya
(Departemen Politik DPD HTI Jombang)

Awal 2017 ini memang sangat berat beban hidup yang dirasakan oleh rakyat indonesia. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), cabai merah tercatat sebagai penyumbang inflasi terbesar sepanjang tahun 2016. Cabai merah memberikan andil inflasi 0,35%. Di minggu pertama tahun 2017, harga cabai rawit merah naik lagi. Harga cabai rawit merah melonjak hingga di atas Rp 100.000/kg. Berdasarkan pantauan detikFinance di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sejumlah pedagang sayur di sana menjual cabai rawit merah dengan harga Rp 120.000/kg. Harga itu mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 90.000/kg. (detikfinance, 5/1/2017). Selain rasanya yang pedas harganya pun tak kalah pedas.

Belum selesai dengan beban pedasnya harga cabai, rakyat pun terbebani lagi dengan naiknya tarif pengurusan administrasi STNK dan BPKB. Para pemilik kendaraan kini harus merogoh kocek lebih dalam. Sebab terhitung Jumat (6/1/2017), biaya pengurusan administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) naik 100 hingga 300 persen. (liputan6.com, 6/1/2017).

Ditambah lagi pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA. Pemerintah telah menerapkan penyaluran subsidi tepat sasaran ke pelanggan listrik 900 Volt Ampere (VA) dengan mencabut subsidi listrik pada 18,9 juta pelanggan yang masuk dalam golongan Rumah Tangga Mampu (RTM) mulai Januari 2016. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan, dampak dari pencabutan subsidi listrik pada 18,9 juta pelanggan 900 VA yang masuk dalam kategori RTM adalah bertambahnya tagihan listrik. "Subsidi dicabut. Mereka bayarnya nambah," kata Jarman, saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (3/1/2016). (liputan6.com, 3/1/2017).

Dan seolah tak mengerti betapa beban rakyat telah menumpuk, justru lagi-lagi pemerintah menaikkan harga BBM, kali ini BBM non subsidi. Memasuki tahun baru, PT Pertamina (Persero) langsung menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai 5 Januari 2017. Revisi harga berlaku untuk jenis BBM non-subsidi dengan angka kenaikan sebesar Rp 300. BBM non-subsidi yang dimaksud adalah Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamax DEX. Adapun untuk jenis BBM Premium dan Bio Solar tetap dengan harga yang sama. (KompasOtomotif, 5/1/2017). Perlu menjadi catatan bahwa pelanggan premium sangat besar sedangkan pada akhir-akhir ini pasokan premium dikurangi jika tak mau dikatakan dihilangkan, akhirnya banyak pelanggan premium beralih ke BBM non subsidi semacam pertalite atau pertamax, artinya jumlah masyarakat yang terkena beban naiknya harga BBM non subsidi juga luar biasa besar.

Lagi-lagi Karena Neoliberalisme

Memang untuk kenaikan harga cabai kita tidak bisa serta merta menyalahkan pemerintah karena boleh jadi kenaikan harga cabai juga karena adanya faktor permintaan dan penawaran yang tidak seimbang. Namun justru peran pemerintah di saat seperti inilah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah bisa melakukan antisipasi, bisa berupa pembenahan politik pertanian yang selama ini mungkin belum dicanangkan, atau bisa juga melalui proses distribusi pangan, karena boleh jadi di suatu daerah memiliki penghasilan melimpah sedangkan daerah lain kekurangan, proses inilah yang semestinya dilakukan pemerintah. Atau mungkin bisa melakukan berbagai upaya untuk mengurangi lonjakan harga pangan yang sangat fantastis. Jika upaya-upaya tadi telah dilakukan dan harga masih melambung maka masyarakat harus bersabar dengan ujian dari Allah ini.

Itu terkait cabai atau komoditi pangan lainnya. Namun, untuk kenaikan BBM dan TDL, keduanya adalah komoditi strategis. Jika pengelolaannya salah akan menimbulkan dampak buruk yang mengancam seluruh rakyat. Selama ini pengelolaan energi baik itu minyak bumi, gas, listrik, serta komoditi energi lainnya pengelolaannya diserahkan ke swasta bahkan swasta asing. Sedangkan swasta/swasta asing pasti bertujuan profit dalam pengelolaannya. Jika komoditi strategis ini diserahkan pada swasta/swasta asing maka dampak yang dirasakan oleh rakyat mau tidak mau harus mengikuti kemauan harga yang mereka tetapkan. Sedangkan rakyat tidak mungkin beralih ke komoditi lain karena sifat komoditi itu yang strategis dan menjadi kebutuhan rakyat banyak. Boleh jadi ada sanggahan bahwa kenaikan harga BBM mengikuti kenaikan harga minyak dunia. Pertanyaannya siapa yang menetapkan harga minyak dunia? Lagi-lagi pemerintah tunduk pada asing.

Kemudian persoalan kenaikan pengurusan administrasi biaya STNK dan BPKB. Kita tidak membahas masalah mengapa biaya administrasinya dinaikkan, namun mengapa rakyat harus susah payah membayar pajak? Bahkan hampir seluruh sektor selalu berpajak. Seandainya tidak ada kebijakan wajib bayar pajak maka persoalan cabang semacam kenaikan tarif pengurusan administrasi STNK dan BPKB pasti tidak akan ada. Dan memang kenyataannya hingga saat ini pemasukan negara masih ditulang punggungi oleh pajak.

Kebijakan-kebijakan zalim tadi merupakan bentuk penerapan sistem ekonomi neoliberalisme. Aset sumber daya alam diserahkan asing akibat negara hanya menjadi regulator dalam aktivitas ekonomi, swastanisasi BUMN, pemungutan pajak atas rakyat, semua itu adalah beberapa ciri pemerintahan neoliberalisme meski masih ada beberapa ciri lainnya seperti penumpukan utang dan pencabutan subsidi.

Syariah Islam Solusi Tuntas

Dalam islam sumber daya alam yang memiliki deposit yang melimpah dan energi merupakan kepemilikan umum. Oleh karenanya penguasa dalam sistem islam akan mengelolanya dan mengembalikan manfaatnya kepada rakyat tanpa memungut biaya sepeserpun. Jika harus memungut biaya itu pun hanya untuk mengganti ongkos pengelolaan, dan jumlahnya sangat sedikit, bahkan jika pemasukan negara melimpah bisa digratiskan secara penuh, dan negara mengatur pendistribusiannya agar seluruh rakyat mampu merasakan manfaatnya tanpa ada yang terzalimi.

Dalam pemerintahan islam pun tidak mengenal pajak sebagaimana yang diterapkan dalam sistem neoliberal. Memang ada pajak dalam islam namun pajak dalam islam baru akan dipungut apabila kondisi negara mengalami defisit itu pun hanya kepada warga yang mampu saja. Tapi dengan melihat potensi dunia islam yang begitu luar biasa, keadaan defisit negara akan jarang ditemui atau bahkan kemungkinannya amat sangat kecil mengalami defisit. Ini apabila seluruh dunia islam disatukan dalam satu kesatuan institusi yang berbasis islam. Adapun pos pemasukan untuk negara telah ditetapkan dengan banyak hukum di antaranya: jizyah, khumus rikâz, kharâj, fa'i dan anfâl. Sehingga tidak perlu lagi penguasa memungut pajak secara zalim atas rakyat.

Institusi yang mampu menyatukan seluruh potensi umat islam serta menerapkan syariah islam secara kaffah hanyalah Daulah Khilafah Islamiyah. Diterapkannya syariah dan ditegakkannya Khilafah akan mampu mencabut beban umat seluruhnya dan akan menggantinya dengan kesejahteraan yang diliputi oleh Ridho Allah SWT. Inilah semestinya yang layak untuk kita perjuangkan bersama. [VM]

BACA JUGA :

KOMENTAR ANDA:

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "Rezim Jokowi Gagal!"

close