‘HARGA’ Ulama Dalam Demokrasi - Visi Muslim Media

Artikel Terbaru

 photo Master Mitra Jasa Teknik_zpsc7ntdbto.png

‘HARGA’ Ulama Dalam Demokrasi


Oleh : Firdaus Bayu

Menjelang perayaan Natal tahun ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haramnya mengenakan atribut non muslim bagi umat Islam. Begitu pula dengan kegiatan mengajak atau memerintahkan umat Islam agar menggunakan atribut non muslim tersebut, termasuk hal yang diharamkan pula. Dalam fatwa tersebut, MUI merekomendasi para pemimpin perusahaan untuk tidak memaksa karyawan muslimnya mengenakan atribut non muslim.

Rupanya, fatwa tersebut mengundang Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara setelah terjadinya aksi sweeping oleh ormas tertentu di pusat perbelanjaan beberapa waktu lalu. Bahkan beliau sempat mengatakan bahwa fatwa MUI bukanlah hukum positif yang tidak wajib diikuti. “Kemarin sudah saya sampaikan pernyataan bahwa fatwa MUI ini bukan hukum positif sehingga tidak bisa menjadi referensi bagi produk hukum yang menjadi domain Polri untuk menegakkan", kata Tito (beritasatu.com, 20/12/16). Menurut mantan Kapolda Metro Jaya ini, selain bukan hukum positif, fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama di negara ini juga bukan hukum yang bersifat mengikat. Fatwa tersebut hanyalah sebuah upaya himbauan kepada umat Islam tentang pengenaan atribut Natal. "Sehingga fatwa MUI lebih kepada upaya imbauan yang ditujukan ke warga muslim mengenai penggunaan atribut natal dan itu tidak bersifat mengikat," ungkapnya (news.okezone.com, 20/12/16). Setali tiga uang, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memandang bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah hukum positif. “Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan hukum positif Indonesia dan organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang” (nasional.harianterbit.com, 20/12/16). 

Mendengar pernyataan Kapolri tersebut, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengaku kecewa dan menyayangkan apa yang telah Kapolri lakukan. "Saya sayangkan ketika Pak Kapolri bilang kalau Fatwa MUI tidak bersifat hukum positif, hukum kan ada empat, salah satunya hukum agama, lalu yang dikeluarkan oleh MUI adalah fatwa agama, tentu ini hukum positif," kata Busyro di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (20/12). Menurut Busyro, ucapan Kapolri justru bersifat dikotomis tanpa mempertimbangkan landasan hukum agama dari fatwa tersebut. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, kata Busyro, sama sekali tidak akan memimbulkan konflik jika dipersepsi dengan benar. (postmetro.co, 20/12/16).

Demokrasi Tak Hargai Ulama

Dalam demokrasi, hukum memang tidak bertumpu dari agama, namun dari hasil kesepakatan manusia yang ada dalam sebuah negara. Itulah mengapa meski MUI telah berfatwa, hukum yang diambil tidak selalu sejalan dengannya. Dalam demokrasi acap kali kita dengar bahwa suara mayoritas adalah pemegang sikap. Artinya, ketika negara berhadapan dengan suatu persoalan dan harus memilih satu di antara kebijakan yang ada, voting bisa menjadi jalan keluarnya. Di pihak manakah suara terbanyak terbaca, di situlah kebijakan bermula, tak peduli lagi sesuai syariah atau menyelisihinya. Jika demikian halnya, maka suara seorang ulama bisa menjadi sama dengan pezina, pendapat seorang ahli bisa sejajar dengan mereka yang tak mengerti. Itulah demokrasi, tak pernah menghargai suara ulama. Kini, MUI telah mengharamkan atribut non muslim bagi orang Islam, namun faktanya elit politik dan penegak hukum justru menganggapnya sebagai sebuah pandangan yang tak mengikat. Itu artinya, umat Islam di negeri ini tidak wajib mentaati fatwa ulama.

Buah Sekularisme

Diakui atau tidak, semua ini adalah hasil dari penerapan ideologi sekularisme yang telah lama mencengkram negeri ini. Asas sekularisme memang mengajarkan bahwa agama harus terpisah dari kehidupan. Itu artinya, dalam urusan negara (baca : kebijakan politik) agama tidak boleh mencampuri. Agama cukup berperan di ranah individu tanpa harus dilibatkan dalam pemerintahan. Maka wajarlah jika para ulama dalam sistem demokrasi yang merupakan cermin sekularisme ini seperti tak bergigi meski negara berbuat keji, tak didengar meski fatwa telah terlontar. Para ulama terpaksa harus rela menatap kosong hukum Islam dalam kitab-kitabnya yang telah bertahun-tahun mereka pelajari dan dakwahkan tanpa bisa diterapkan, sebab negara memang tak memberinya ruang untuk mengurusi umat melalui kebijakan pemerintah secara sempurna. Bahkan, ada saja ulama yang justru dimanfaatkan oleh para sekularis anti Islam untuk menyerang Islam itu sendiri, berfatwa sesuai kepentingan penguasa meski harus menyelisihi syariah, dan tak jarang melebur dalam ring adu domba yang dipropagandai oleh musuh-musuh Islam. Na’udzubillah.

Ulama Mulia Dalam Sistem Islam

Sungguh, kemuliaan ulama dan fatwa-fatwanya hanya dapat terwujud sempurna dalam sistem Islam. Dalam Islam, ulama adalah warasatul anbiya’ (pewaris para nabi) yang harus kita taati. Sebagai pewaris para nabi, tentu mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang takut terhadap Allah SWT. Dalam Al-Qur’an surat Al Faathir ayat 28, Allah SWT berfirman (yang artinya), “.. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama”. Maka dalam sistem Islam, suara ulama adalah prioritas utama, sebab merekalah yang paling tahu tentang kewajiban yang Allah turunkan untuk manusia di bumi ini. Mereka adalah manusia mulia yang paling mengerti hal-hal apa saja yang Allah perintahkan untuk dijauhi. Negara bersistem Islam akan menjadikan ulama sebagai rujukan atas kebijakan yang hendak diterapkan, sebab pada hari itu agama tak terpisah dari kehidupan. Umat telah menjadikan aktifitas bernegara sebagai bagian dari beragama, sehingga fatwa para ulama adalah referensi utama dalam menyusun undang-undang negara.

Sungguh, pengabaian fatwa ulama yang telah jelas kebenarannya hari ini adalah bentuk penghinaan yang nyata. Maka sudah saatnya para ulama bersama seluruh kaum muslimin bersatu di barisan juang yang sama untuk mewujudkan sistem Islam dalam naungan Daulah Khilafah, sebab hanya dengan Khilafah lah sistem Islam yang agung itu dapat diterapkan, sehingga hukum-hukum Islam yang selama ini terpendam jenuh dalam kitab-kitab para ulama akan dapat terwujud nyata dalam kehidupan. [VM]

BACA JUGA :

KOMENTAR ANDA:

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "‘HARGA’ Ulama Dalam Demokrasi"

close