Rincian Hukum BPJS Menurut Islam dan Sikap Masyarakat Islam yang Ideal

Laporkan iklan tak layak ⤴
Laporkan iklan tak layak ⤴

Santer terdengar belakangan ini tentang fatwa BPJS haram. Di bawah ini ada beberapa pernyataan tanpa membahas aspek kesehatan. Ini murni pengklasifikasian rincian hukum BPJS, ada 3 (tiga) yaitu:
  1. PBI (Peserta Bantuan Iuran) yakni murni gratis dengan subsidi dari pemerintah bagi WNI yang telah direkomendasikan sebagai warga yang tidak mampu.
  2. Non PBI diperuntukkan bagi PNS/POLRI/TNI/ABRI, organisasi, lembaga dan perusahaan. Ini ditanggung oleh instansi yang bersangkutan dan juga sebagiannya ditanggung peserta.
  3. Mandiri yakni bersifat premi iuran dengan tiga kategori kelas sebagaimana telah disebutkan. Jika terjadi keterlambatan menyetor iuran maka terkena denda dan ini masuk kategori unsur riba dan gharar.

Jadi, BPJS yg diperbolehkan adalah kategori 1 (satu) karena murni gratis tanpa premi dan tanpa denda. Kategori 2 (dua) dibolehkan bila tanpa premi (tidak ada premi yang dipotong dari gaji) dan tidak ada denda.

Jika Sakit Parah dan Untuk Berobat Butuh Biaya Besar

Jika kita tidak bisa masuk kategori 1 karena tidak ada rekomendasi dari RT bahwa kita tidak mampu, kita juga tidak bisa ikut kategori 2 karena kita bukan PNS atau semisalnya, maka bisa mendaftar BPJS ketika kondisi dlm kedaruratan.

Contoh: Ada seseorang yang sakit parah hingga harus keluar biaya puluhan juta. Awalnya keluarganya bukan kategori orang miskin. Namun saat itu mereka benar-benar tidak mampu membayar biaya sebesar itu, maka boleh bagi mereka mendaftar BPJS kategori 1, tentu dengan pengantar dari RT/RW setempat.

Sedangkan kategori 3 (tiga), haram untuk diikuti dengan karena ada unsur gharar dan riba. Ghararnya dari sisi spekulasi yang tinggi untuk rugi karena resiko tidak bisa dipastikan. Accident belum pasti pula terjadi. Pengertian gharar sebagaimana dikatakan oleh Al Jarjani,

مَا يَكُوْنُ مَجْهُوْلُ العَاقِبَةِ لاَ يَدْرِى أَيَكُوْنُ أَمْ لَا

“Sesuatu yang ujung-ujungnya tidak jelas, hasilnya akan ada ataukah tidak.” (Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 31: 149).

Gharar seperti inilah yang dilarang oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli ghoror.” (HR. Muslim no. 1513)

Contoh gharar di masa silam yang terlarang sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang transaksi jual beli yang disebut dengan “habalul habalah”. Itu adalah jenis jual beli yang dilakoni masyarakat jahiliyah. “Habalul habalah” adalah transaksi jual beli yang bentuknya adalah: seorang yang membeli barang semisal unta secara tidak tunai. Jatuh tempo pembayarannya adalah ketika cucu dari seekor unta yang dimiliki oleh penjual lahir.” (HR. Bukhari, no. 2143 dan Muslim, no. 3883). Cucu dari unta tersebut tidak jelas diperoleh kapankah waktunya. Pembayarannya baru akan diberi setelah cucu unta tadi muncul dan tidak jelas waktunya. Bisa jadi pula unta tersebut tidak memiliki cucu. Itulah ghoror karena ujung akhirnya tidaklah jelas diperoleh.

Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi berpendapat bahwa sebagian besar dengan adanya BPJS ini sangat baik dan bagus dari pemerintah terhadap rakyatnya, hanya saja karena ada satu akad yang mengandung unsur ribawi yakni bila terjadinya keterlambatan pembayaran maka pada bulan berikutnya akan dikenakan denda Rp 10.000.  Unsur inilah yang pada akhirnya dipermasalahkan dan menjadikan BPJS: haram. (Dinukil dariSalamDakwah.Com).

Namun pendapat “BPJS ini sangat baik dan bagus dari pemerintah terhadap rakyatnya tersebut jangan ditelan mentah-mentah” sebab di samping itu pula, masyarakat harus diberi tahu lebih dari segi konteks yang mendalam yaitu ada factor eksternal dari sisi kebijakan negara yang bersifat ideologis di luar sana-yang hendak menancapkan “kuku” kebijakan kapitalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Islam khususnya di Indonesia dapat memikirkan langkah konkrit menampik kebijakan dzolim tersebut dengan sikap politik “buka suara di media”. 

Memang juga ada yang menyatakan yang dilakukan BPJS (alat perpanjangan kebijakan kesehatan dari pemerintah) memakai asas gotong royong. Sebenarnya asas gotong royong dapat dilakukan selama Negara dalam keadaan darurat seperti terjadinya bencana besar dan uang kas Negara yang sekarat. Namun selama kekayaan alam melimpah ruah di negeri ini, justru sangat ironis jika masyarakat (golongan mampu) “dibajak” uangnya dengan dalih membantu yang tidak mampu. Hal ini sudah masuk kategori pembelokan makna kebijakan yang sebenarnya.

Sejatinya dan yang lebih baik adalah masyarakat diberikan pelayanan kesehatan yang gratis alias tidak mengeluarkan biaya sepeserpun, sehingga hal ini wajib dilakukan pemerintah. Jelas tidak bisa berharap lebih pada pemerintah yang memakai sistem kebijakan neokapitalisme sekarang ini.

Beginilah jika kita sudah masuk zaman yang rusak, aturan syariat Islam dari sisi manapun hanya beberapa saja yang dijadikan sumber kebijakan, namun tidak secara menyeluruh. Wajar jika ada yang menyebut, “kita ini sudah masuk ke era ikuti perilaku masyarakat jahiliyah di zaman dahulu. 

Memang ada yang berhati hanif di kalangan masyarakat untuk tidak ingin terkena riba, namun kondisi pekerjaanlah yang memaksa mereka untuk terkena riba dan gharar, tentunya kita sebagai umat muslim patut prihatin mengenai kondisi sosial seperti ini-juga lebih baik pula kita mengutarakan pendapat agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu-serta mendoakan masyarakat Islam (yang tidak ada inisiatif dalam hatinya terkena riba) agar terhindar dari bahaya riba.

Selamanya kebijakan batil akan bersitegang dengan petuah yang sesuai dengan akal logika manusia yang bersumber dari AlQuran dan As Sunnah. 

Semoga kita dapat cerdas mensiasati serangan benturan pemikiran yang mengarah hendak menjatuhkan pemikiran Islam di tengah masyarakat. [Rizki Wibisono, SKM (Mahasiswa pascasarjana Kesehatan dan Keselamatan Kerja - K3 Unair dan anggota Lajnah Ma'aliyah DPP HTI)]

Sumber: 
  1. Kajian Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi tentang BPJS - Jogja
  2. Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang, Muhammad Abduh Tuasikal, terbitan Pustaka Muslim (penjelasan Asuransi)
Laporkan iklan tak layak ⤴

BACA JUGA :

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "Rincian Hukum BPJS Menurut Islam dan Sikap Masyarakat Islam yang Ideal"