Gema Pembebasan Malang : Gemakan Perlawanan Rezim Pro-Asing!

Laporkan iklan tak layak ⤴
Laporkan iklan tak layak ⤴

Oleh : Taufik Setia Permana
(Aktivis Gema Pembebasan Malang)

Presiden Joko Widodo melakukan perombakan personalia yang kedua Kebinet Kerja. Kembalinya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menkeu, lalu Tom Lembong sebagai Ketua BKPM yang mengeliminasi Franky Sibarani, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian yang menggantikan Saleh Husin, Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan yang menggeser Tom Lembong dan bertahannya Rini Soemarno sebagai Meneg BUMN mengindikasikan, kiblat kebijakan ekonomi kembali ke Barat.

Sikap dasar kebijakan ini konsisten dengan 12 paket kebijakan ekonomi sebelumnya yang tidak membuahkan iklim perekonomian menggairahkan dan gagal mengatasi ketimpangan. Sementara efektivitas UU Tax Amnesty masih diragukan keberhasilannya. Kedzaliman penguasa dengan menyusahkan masyarakat telah disinyalir oleh Rasulullah. Karenanya beliau SAW mencontohkan do'a bagi penguasa yang demikian :

Ya Allah, barangsiapa memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia memberatkan/ menyusahkan mereka, maka beratkan/ susahkan dia (HR Ahmad dan Musim)

Kebijakan Presiden Jokowi me-reshuffle kabinet meyebabkan pro kontra dikalangan pergerakan mahasiswa. Hal inilah yang menyebabkan Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan) Malang menyelenggarakan acara dialogika yang bertema “Reshuffle Kabinet Jokowi Membuatnya Neoliberalisme”. Acara ini dihadiri oleh 2 pemateri yaitu dari aktivis pergerakan KAMMI serta Gema Pembebasan. 

Dalam acara tersebut diawali dengan sebuah pertanyaan mengenai latar belakang terjadinya reshuffle kabinet yang diusung Presiden Jokowi. Wahyu (aktivis KAMMI Universitas Brawijaya) menyatakan bahwa latar belakang terjadinya reshuffle kabinet dapat dilihat dari 2 parameter, yaitu survei yang menyatakan 75% masyarakat Indonesia menginginkan reshuffle dan adanya kepentingan-kepentingan presiden Jokowi. 

Berbeda dengan praktisi politik dari Gema Pembebasan, Habib Nur Amali mengungkapkan bahwa adanya reshuffle kabinet tidak hanya sekedar bongkar pasang dan bukan untuk untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi ada transaksional di balik itu semua. Hal ini dibuktikan dengan merapatnya partai-partai besar seperti Golkar yang kita ketahui partai ini adalah partai oposisi namun sekarang arus pergerakan politik partai tersebut mulai berubah mengikuti perpolitikan Jokowi. Selain itu dicopotnya Rizal Ramli dan masuknya Sri Mulyani semakin memperjelas maksut buruk dibalik reshuffle. Rizal Ramli yang dahulu hoby mengkritisi kebijakan pemerintah akhirnya sekarang ditendang dari kabinet. Intinya bahwa yang ada di kabinet sekarang ini harus satu visi dengan Jokowi kalau tidak siap-siap kayak Rizal Ramli.

Seakan-akan masyarakat dinegeri ini dibuat bingung ketika keputusan Jokowi mereshuffle beberapa kabinet yang tidak terlalu bermasalah namun justru Jokowi memasukan orang-orang yang memiliki raport merah di negeri ini. Wahyu aktivis KAMMI menyebutkan faktor tersebut diakibatkan oleh kinerja pemerintah yang kurang maksimal. Berkaca dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan tetapi hanya orang-orang menengah atas yang menikmati selain itu tingkat ekspor yang tinggi di sektor tataruang dan agraria menyebabkan adanya gonta ganti reshufle.

Kinerja hanyalah efek samping dari suatu kebijakan yang memaksa orang-orang yang menjalankan demokrasi untuk melakukan makar-makar jahat. Habib Nur Amali aktivis Gema Pembebasan mengungkapkan bahwa reshuffle jilid II ini memang syarat adanya kepentingan-kepentingan presiden untuk leluasa melakukan liberalisasi disegala lini termasuk SDA. Rizal Ramli dinilai sebagai pihak yang berbahaya karena selama ini yang membongkar niat jahat pemerintah seperti membongkar proyek reklamasi yang melibatkan para pejabat daerah. Masuknya Sri Mulyani menjadi pintu gerbang pembuka untuk para antek-antek asing menguasai sumber daya alam di negeri ini. Melihat kinerja Sri Mulyani diperiode sebelumnya sering menerima pinjaman dari para investor untuk menanamkan modalnya atau membuka lahan baru di negeri ini. Inilah bukti yang nyata bahwa sebaik-baiknya orang untuk melakukan revolusi tidak akan terwujud jika melalui jalan demokrasi.

Acara tersebut ditutup dengan pesan-pesan dari kedua pemateri, Wahyu aktivis KAMMI menyatakan bahwa “kami tidak butuh janji tapi kinerja yang nyata". Jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bersifat merusak KAMMI Universitas Brawijaya akan bergerak. KAMMI memiliki parameter tidak hanya memperbaiki sistem akan tetapi ikut andil besar didalamnya. 

Pernyataan Habib sebagai praktisi politik Gema Pembebasan yang memberikan solusi pada bangsa ini bahwa permasalahan yang ada sekarang ini bukan hanya permasalahan fundamental ekonomi yang tinggi, defisit, dsb sehingga memberikan solusi yang tidak tuntas dengan restrukturasi hutang, tingkaknya ekspor, Tax Amnesty. Bukan hanya masalah politis yang solusinya harus mengganti rezim. Semua itu salah besar. Akan tetapi solusi yang tuntas adalah mengganti ideologi yang sekarang ini dengan ideologi Islam. Karena sudah terbukti bahwa ideologi kapitalis yang sekarang ini diberlakukan hanya bersifat merusak dan syarat akan kepentingan penguasa begitu juga dengan ideologi sosialis dan komunis yang telah gagal di negeri ini mapun dikancah internasional. 

Ideologi Islam terbukti telah menyatukan umat ini selama 1400 tahun dengan catatan kriminal hanya 200 kasus, bandingkan dengan sistem ideologi selain Islam yang selama ini dipaksakan untuk diterapkan dimuka bumi.Acara tersebut diakhiri dengan photo bersama dan penyerahan bingkisan. Setelah itu dilanjutkan dengan saling berjabat tangan sesama aktivis Islam. [VM]
Laporkan iklan tak layak ⤴

BACA JUGA :

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "Gema Pembebasan Malang : Gemakan Perlawanan Rezim Pro-Asing!"