Bicara Cara Mengelola Negeri

Laporkan iklan tak layak ⤴
Laporkan iklan tak layak ⤴

Oleh : Umar Syarifudin – Syabab HTI

Pengusaha muda Sandiaga Uno mengatakan untuk mengelola negeri dibutuhkan tim super yang mampu berkolaborasi guna mencapai tujuan bersama bukan superman yang merasa menguasai segala hal. Sandiaga Uno mengatakan hal itu di hadapan peserta National Leadership Camp (NLC) di Wisma Kinasih, Depok, Sabtu, seperti isi siaran pers yang diterima Antara, di Jakarta, Sabtu sebgaimana yang dilansir republika.co.id (6/8/2016)

Jika ada pernyataan Indonesia dalam bahaya, hal ini memang benar mengingat, saat ini makin banyak kebijakan ekonomi liberal yang dikeluarkan pemerintah. Di antaranya adalah kenaikan tarif listrik (TDL), privatisasi sejumlah BUMN dan rencana pembatasan subsidi BBM. Kenaikan TDL sebetulnya bisa dihindari andai PLN mendapat pasokan gas.

Juga mengingat korupsi di negeri ini makin sistemik. Artinya, korupsi bukan lagi dilakukan oleh satu-dua orang, tetapi oleh banyak orang secara bersama-sama. Dulu, terungkapnya kasus Gayus menunjukkan hal itu. Yang jauh lebih berbahaya adalah saat negara justru menjadi pelaku korupsi melalui utak-atik kebijakan dan peraturan. Inilah yang disebut state corruption (korupsi negara). Skandal Bank Century dan IPO Krakatau Steel adalah contoh nyata. Kasus itu diduga telah merugikan negara triliunan rupiah. Segala usaha pemberantasan korupsi menjadi tak banyak artinya karena pelakunya adalah negara yang dilegalisasi oleh dirinya sendiri.

Ketika pemerintah terus gencar menambah utang, termasuk dari Cina. Tentu ‘tidak ada makan siang gratis’. Hasil riset oleh Rand Corporation, “China’s Foreign Aid and Government-Sponsored Investment Activities” menyebutkan, utang yang diberikan oleh Cina mensyaratkan minimal 50 persen dari pinjaman tersebut terkait dengan pembelian barang dari Cina. Beban akibat utang yang makin menumpuk itu akan kembali ditanggung oleh rakyat.

Tak pelak juga mengundang kekhwatiran banyak pihak, pertemuan antara Jokowi dan dan Presiden Republik Rakyat Cina (RRC) Xi Jinping, di sela-sela acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) ke-60, di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Rabu (22/4/2015) lalu. Dalam pertemuan itu, Jokowi ingin memastikan RRC dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang meliputi pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (airport), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta sepanjang 8.700 km, dan pembangunan pembangkit listrik (powerplan) berkapasitas 35 ribu megawatt.

Memang kesepakatan RI-Cina ini terkait bantuan pembangunan infrastruktur, namun dalam skema Cina dalam penguasaan geopolitik jalur sutra, yang mana Indonesia termasuk mata-rantai penting yang menjadi sasaran strategis Cina, perlu disadari bahwa kolonialisme model baru sering muncul dalam wujud investasi asing untuk penaklukan suatu negara.

Inilah yang disebut serangan asimetris terhadap suatu bangsa namun ironisnya bangsa yang diserang kerap tidak menyadarinya. Investasi dalam bentuk insfrastuktur pelabuhan justru sangat berbahaya bagi kondisi geopolitik suatu bangsa,karena akan terkait dengan sistem pengamanan maritim pelabuhan. Begitu investor asing, dalam hal ini Cina berhasil menguasai sistem dan mekanisme untuk mengatur pengamanan maritim Alur Laut Kepulauan Indonesia(ALKI), maka bencana geopolitik tak terhindarkan lagi.

Ya, bencana geopolitik di Indonesia secara massif dan sistematis. Efek jangka pendeknya, Cina akan mendatangkan ribuan tenaga kerjanya sendiri dan sudah dapat ditebak akan berbondong-bondong migrasi secara massal dari Cina, tetapi atas nama atau dengan cover investasi asing. Buktinya mana? Cina telah melakukan hal serupa di Afrika. Ia sangat berpengalaman soal migrasi besar-besaran tersebut.

Sedangkan dampak jangka menengahnya? Apa boleh buat, negeri ini niscaya dibanjiri berbagai produk konsumen dan sejenisnya dari Cina dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan (hidup) para pekerja tersebut. Ya, impor tak terbendung. Impor pun semakin meluas, dan sudah barang tentu impor menggerus devisa negara.

Lantas, dampak jangka panjangnya seperti apa? Di sinilah agenda tersembunyi Cina bisa terbaca. Cina akan memperoleh hak mengelola pelabuhan-pelabuhan yang dibangunnya minimum 30-an tahun atau bahkan lebih. Artinya, bahwa sistem pengelolaan baik di pelabuhan laut maupun (bandara) udara akan dikendalikan oleh Cina. Silahkan bayangkan sendiri, apabila simpul-simpul strategis sebuah bangsa terkait transportasi untuk distribusi barang dan jasa dalam kendali asing. Bisa-bisai bangsa ini kelak bakal menjadi tamu di negeri sendiri, atau lebih tragisnya lagi, juga akan menjadi penonton atas geliat asing mengeksploitasi segala sumberdaya di Bumi nusantara ini.

Demokrasi dalam teori adalah sistem yang memberikan ruang kepada kehendak rakyat. Namun, dalam kenyataannya itu hanya menjadi jalan bagi segelintir elit politik—yang berselingkuh dengan pemilik modal—untuk berkuasa. Pemerintahan yang terbentuk di Pusat maupun Daerah, oleh karena balas budi atas dukungan finansial yang diterima, cenderung menggunakan kewenangannya untuk kepentingan para pemilik modal tersebut. Akhirnya, rakyat menjadi korban, baik karena terabaikan kepentingannya dalam layanan publik maupun akibat korupsi dan manipulasi anggaran negara.

Itulah yang terjadi saat ini di negeri ini, sebagaimana tampak dari proses legislasi di DPR dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah di Pusat maupun Daerah, khususnya di bidang ekonomi dan politik yang sangat pro terhadap kepentingan pemilik modal domestik maupun asing. Kenyataan ini semestinya memberikan peringatan umat Islam untuk tidak mudah terkooptasi oleh kepentingan para pemilik modal. Hal ini juga semestinya menjadi peringatan bagi penguasa di manapun untuk menjalankan kekuasaannya dengan benar, penuh amanah demi tegaknya kebenaran, bukan demi memperturutkan nafsu serakah kekuasaan dan kesetiaan pada kaum kapitalis.

Maka di sinilah sesungguhnya pentingnya menyelamatkan Indonesia dengan Syariah. Sebab, hanya dengan sistem yang berdasarkan syariah dalam institusi Khilafah dan dipimpin oleh pemimpin yang amanah (khalifah) Indonesia benar-benar bisa menjadi lebih baik. Dengan itu kerahmatan Islam bagi seluruh alam bisa diwujudkan secara nyata. Diamnya kita terhadap kezaliman bisa mengundang kemarahan Allah SWT. Inilah yang diperingatkan  Rasulullah SAW kepada kita, ketika beliau bersabda : “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kalian harus memerintahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, atau Allah akan menimpakan hukuman atas kalian (karena meninggalkan aktivitas amar ma’ruf nahi munkar), kemudian kalian berdoa kepada-Nya dan tidak dikabulkan-Nya.”

Tentu saja, kita tidak boleh diam dalam kondisi ini. Negeri ini harus kita selamatkan. Dan yang menyelamatkannya adalah kita – umat Islam—sebagai pemilik sah negeri ini. Kita tidak punya pilihan lain, kecuali terus berjuang dengan sungguh-sungguh hingga Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwah tegak.  Dengan itu seluruh syariah Islam bisa ditegakkan. Neoliberalisme dan neoimperialisme bisa dihancurkan. Dan dengan itu pula kemuliaan Islam dan umat Islam bisa diwujudkan. [VM]
Laporkan iklan tak layak ⤴

BACA JUGA :

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "Bicara Cara Mengelola Negeri"