Operasi Senyap dan Pertarungan Negara-Negara Kapitalis

Laporkan iklan tak layak ⤴
Laporkan iklan tak layak ⤴

Oleh : Umar Syarifudin 
(Lajnah Siyasiyah DPD HTI Kota Kediri)

Kejadian-kejadian politik di dunia berjalan cepat, Semua itu terjadi pada waktu yang cepat seolah-olah telah disiapkan tanggal mainnya. Kejadian-kejadian ini diiringi dengan seruan-seruan kebencian anti Islam dan kadang sesama negara-negara kapitalis raksasa saling mencakar demi berebut kekuasaan di dunia ketiga, memanfaatkan antek-antek yang mereka tanamkan di seluruh penjuru dunia. Ya, aroma imperialisme modern sangat kentara. Meskipun kejadian-kejadian ini jelas sekali, namun reaksi internasional, khususnya dunia Islam tidak setingkat dengan apa yang terjadi. Pernyataan-pernyataan para politisi hanya hitungan jari dan tidak sebanding dengan besarnya kejadian.

Kepopuleran serta kefavoritan perang konvensional yang mengerahkan militer secara terbuka, pasca berakhirnya Perang Dunia II (1939-1945) akhirnya meredup, terutama semenjak Perang Dingin (Cold War) usai ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet selaku “mbah”-nya Komunisme. Muncul beberapa model perang baru sebagai reaksi atas dinamika politik tersebut, seperti proxy war (perang boneka, atau perang perwalian) misalnya, atau hybrid war (perang kombinasi), asymmetric warfare (perang asimetris), currency wars (perang mata uang), dan lain-lain.

Dewan Riset Nasional (DRN), 2008, Suatu Pemikiran tentang Perang Asimetris (Asymmetric Warfare), Jakarta, menerbitkan definisi bahwa:

Perang asimetris adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra dimana merupakan paduan antara trigatra (geografi, demografi, dan sumber daya alam/SDA) dan pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Bahwa perang asimetri selalu melibatkan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang.

Sedangkan US Army War College menyatakan:

“Peperangan asimetris dapat dideskripsikan sebagai sebuah konflik dimana dari dua pihak yang bertikai berbeda sumber daya inti dan perjuangannya, cara berinteraksi dan upaya untuk saling mengeksploitasi karakteristik kelemahan-kelemahan lawannya. Perjuangan tersebut sering berhubungan dengan strategi dan taktik perang unconvensional. Pejuang yang lebih lemah berupaya untuk menggunakan strategi dalam rangka mengimbangi kekurangan yang dimiliki dalam hal kualitas atau kuantitas.” (Tomes, Robert, Spring 2004, Relearning Counterin surgency Warfare, Parameter, US Army War College).

Berikutnya definisi versi Australia’s Department of Defence adalah:

“Konflik selalu melibatkan satu pihak yang mencari celah keuntungan asimetris atas pihak lainnya dengan cara memperbesar pendadakan, penggunaan teknologi atau metode operasi baru secara kreatif. Sisi asimetri dicari dengan menggunakan pasukan konvensional, khusus dan tidak biasa dalam rangka menghindari kekuatan-kekuatan musuh dan memaksimalkan keunggulan yang dimilikinya. Semua perang kontemporer didasarkan pada pencarian keunggulan asimetris. Asimetri muncul pada saat diketahui adanya perbedaan perbandingan antara dua hal. Asimetri militer dapat diartikan dengan perbedaan tujuan, komposisi pasukan, kultur, teknologi dan jumlah.” (Land Warfare Doctrine 1, 2008, The Fundamentals of Land Warfare, Australia’s Department of Defence).

Era Proxy war

Sifat perang ini adalah non-kekerasan (non violence). Namun kredo ini bukan harga mati, sebab bisa saja terjadi kekerasan dalam prosesnya. pihak asing (negara-negara) berpotensi melakukan propaganda dan agitasi hingga terjadinya perang proksi di Indonesia adalah, Australia- Singapore- Malaysia- Papua Nugini dan Filipina yang semuanya adalah elemen blok barat pimpinan AS. Diantara ke lima negara tersebut kelihatan Australia menjadi ancaman nomor satu meski pada bidang yang sama Australia menempatkan Indonesia sebagai ancaman nomor satu demi alasan penempatan blok maritim AS yang berpusat di Darwin.

AS dan sekutunya berperan sebagai penggagas perang proksi sementara Inggris, Perancis, Rusia ataupun Cina berperan sebagai pesaing proksi yang mana jika perang proksi telah usai salah satu dari ke tiganya akan menguasai tanpa pesaing lagi untuk menjajah lebih dalam menentukan masa depan negara-negara sasaran termasuk dalam mengelola sumber daya alam yang semakin langka.


Mudah untuk dipahami bahwa negara-negara pengikut negara superpower (contoh AS) akan melakukan aksi-aksi yang selaras dengan negara besar itu. Sebab makna subordinasi kepada negara besar dalam politik luar negeri adalah negara pengikut berjalan dalam rencana-rencana yang digariskan oleh negara besar itu. Atau implementasi kebijakan politiknya tidak keluar dari yang telah digariskan walau sejengkal. Jadi kebijakan-kebijakan luar negerinya tergadai kepada kehendak negara besar itu. Tidak mungkin negara pengikut melakukan tindakan sebelum bermusyawarah dengan negara besar, sehingga negara pengikut itu mengikuti perintah-perintah negara besar, seperti Yordania dengan Inggris.

Ada dua bentuk atau model dalam peperangan asimetris. Pertama, melalui aksi massa di jalanan dalam rangka menekan target sasaran; kedua, melalui meja para elit politik dan pengambil kebijakan negara agar setiap kebijakan yang diterbitkan selaras, sejalan, dan senantiasa pro asing guna meraih tiga hal sesuai definisi perang asimetris yaitu: (1) belokkan sistem sebuah negara sesuai kepentingan kolonialisme, (2) lemahkan ideologi serta ubah pola pikir rakyatnya, dan (3) hancurkan ketahanan pangan dan energy security [jaminan pasokan energinya], selanjutnya ciptakan ketergantungan negara target atas kedua hal tersebut [food and energy security]. 

Ada banyak contoh bahwa perang proxy sedang dilancarkan terhadap Indonesia. Beberapa di antaranya dikemukakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo. Dalam sebuah acara di Universitas Dipenogoro, Jenderal Gatot mengkonfirmasi bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi proxy war. “Contoh yang paling jelas dari proxy war adalah lepasnya Timor Timur dari Indonesia (tahun 1999). Ada apa di balik upaya melepaskan Timor Timur dari Indonesia? Ternyata ada yang menginginkan ladang minyak Greater Sunrise di Celah Timur. Sebuah buku tentang isu itu ditulis oleh orang Australia yang menjadi penasihat (mantan Presiden Timor Leste dan mantan pemimpin pemberontak Fretilin) Xanana Gusmao,” kata Gatot seperti dilansir oleh thejakartapost.com.

Arab Spring misalnya, adalah contoh perang asimetris yang digelar oleh Barat (Amerika dan sekutu) bermodel ‘gerakan massa’ guna menurunkan rezim dan elit penguasa di Jalur Sutera, dan targetnya? Ben Ali di Tunisia pun jatuh, Ali Abdullah Saleh di Yaman terbirit-birit, Hosni Mubarak tumbang di Mesir, dan lain-lain. Kendati aksi massa tersebut adalah langkah kedua, setelah langkah pertama ditabur terlebih dulu stigma tentang kemiskinan, korupsi, pemimpin tirani, dsb sebagai isu gerakan. 

Termasuk dalam hal ini dugaan Gerakan Mei 1998  merupakan ujud peperangan non-militer di Indonesia via aksi massa. Ia bukanlah murni gerakan moral mahasiswa turun di jalanan, kenapa? Betapa aksi tersebut sudah ditumpangi oleh berbagai kepentingan baik internal dan eksternal, terutama kepentingan (kolonialisme) asing guna menjatuhkan rezim Orde Baru. Bahkan Karen Brooks, penulis Amerika mengisyaratkan, sesungguhnya Arab Spring itu meniru aksi massa pada Mei 1998 di Jakarta yang bertajuk gerakan reformasi. Itulah jenis dan contoh pertama peperangan asimetris bermodus: “Aksi Massa Jalanan”.

Adapun bentuk kedua perang non-militer adalah: Melalui Kebijakan Negara. Bisa dipahami, bahwa di sebuah negara koloni niscaya ditaruh pion-pion kolonialisme (asing) di tempat dan atau jabatan-jabatan strategis dalam negara atau pemerintah, atau dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu (atas inisiasi asing), lalu di-‘pahlawan’-kan ke publik sebagai LSM kredibel, sosok yang mewakili aspirasi rakyat, dsb. Pemakaian istilah “LSM tertentu” pada catatan ini, sebenarnya ingin berpesan kepada pembaca bahwa tidak semua LSM pasti terlibat dalam asymmetric warfare yang di gelar oleh asing. Tak sedikit LSM dan tokohnya yang pro rakyat dan bernafaskan nasionalisme.  

Beredar sinyalemen para pengamat, di kementerian, atau institusi negara tertentu dianggap berpotensi menjadi peternakan asing. Artinya, bahwa sosok yang duduk (dan menjabat) disana merupakan ‘titipan imperialisme’ agar setiap terbit kebijakan strategis supaya selalu dan selalu pro asing. Tidak perlu ditunjuk kementrian mana dan institusi apa, atau siapa orangnya, namun hal ini sudah dapat dicermati melalui berbagai program, statement, bahkan kebijakan-kebijakannya, kenapa? Karena perilaku (kebijakan) apapun merupakan cermin dari motivasi (tujuan tersembunyi)-nya.
Perlu Diingat

Konflik, atau perang model apapun baik intrastate maupun interstate, dan entah perang konvensional, hybrid war, proxy war, bahkan perang asimetris itu sendiri, hanyalah TEMA. Sekali lagi, perang dan konflik dalam skala besar cuma sebuah tema belaka, kenapa begitu? Karena skema (tujuan) kolonialisme yang sesungguhnya dan bersifat lestari ialah kontrol ekonomi dan pencaplokan SDA di wilayah koloni. Menurut Dirgo D Purbo, ahli geopolitik Indonesia, “Conflict is the protection oi fow and blocade somebody else oil flow”.   

Tak dipungkiri, bahwa perilaku para adidaya kapitalis di era imperialisme modern, tak lain karena dipicu oleh kebangkitan sekulerisme dan kapitalisme dimana Revolusi Industri (1750-1850) sebagai penandanya. Bila membahas motivasi, memang ia dianggap sebagai rujukan pokok sebuah ‘perilaku’ apapun, kapanpun dan dimanapun. Ideologi kapitalisme melanda belahan dunia Barat diawali dari Inggris, kemudian menyebar ke Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya merambah hampir ke seluruh dunia.

Kapitalisme yang diemban negara-negara adidaya meniscayakan bahwa ekonomi neoliberalisme (neolib) adalah varian terbaru kapitalisme dimana watak dasar kapitalisme adalah: (1) mencari bahan baku semurah-murahnya; dan (2) mengurai atau menciptakan pasar seluas-luasnya. Maka pantas saja bila penjajahan dianggap metode bakunya

Ringkasnya, secara tersirat bahwa model ekonomi neolib merupakan bibit atau benih-benih asymmetric warfare. Inilah model kedua (“Melalui Kebijakan Negara”) daripada perang asimetris sebagaimana diulas di atas, selain ‘Gerakan Massa” sebagai model pertamanya.

Selanjutnya, menurut Giersch (1961), neolib adalah sebuah sistem perekonomian yang dibangun atas tiga prinsip, antar lain adalah: (1) tujuan utama ekonomi liberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui; dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penertiban undang-undang.

Merujuk tiga prinsip Giersch di atas, bahwa peran negara dalam neolib dibatasi hanya pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar. Akan tetapi dalam perkembangannya sesuai paket Konsensus Washington maka peran negara ditekankan kepada empat hal, antara lain: (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan; (3) liberalisasi perdagangan; dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN (Stiglitz, 2002).

Tak boleh dielak, bahwa muara dari prinsip-prinsip ekonomi neolib dan Konsensus Washington sesuai penjelasan Giersch dan Stiglitz di atas, tak lain dan tak bukan adalah Structural Adjusment Progammes (SAPs)-nya International Moneter Fund (IMF) dimana butiran-butirannya sebagai berikut: (1) perluas kran impor dan adanya aliran uang yang bebas; (2) devaluasi; (3) kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembebasan tarif kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga kebutuhan publik.

Dari diskusi singkat di atas, bahwa varian terbaru ekonomi neolib kini ada (being), nyata (reality), dan berada (existence) dalam SAPs-nya IMF. Dan sudah barang tentu, ia merupakan instrumen sakti bagi IMF untuk mengendalikan negara-negara kreditur. Inilah SUMBER dari segala sumber asymmetric warfare melalui pintu “Kebijakan Negara.” Itulah bentuk atau model kedua perang asimetris selain model pertama ialah gerakan massa sebagaimana diulas sebelumnya.

Di berbagai negeri, kita merasakan efek buruk perang proksi sebagai buah kejahatan kapitalisme modern. Darah rakyat telah ditumpahkan. Kekayaan umat telah dirampok. Rumah-rumah rakyat bahkan masjid-masjid telah dihancurkan. Dan negeri-negeri muslim telah berubah menjadi negara yang goyah dan gagal tidak mampu menolak tangan siapapun yang menyentuh.

Maka Imperialisme harus dilawan. Tidak ada pilihan lain. Kita tentu tidak mau ditindas terus menerus oleh pihak asing. Tidak bisa tidak, seluruh elemen umat, perlu menyadari tentang penjajahan ini, serta memiliki kesadaran bahwa konsep Islam sebagai jalan perubahan. 

Islam telah menghimpun kita berabad-abad lamanya. Panji Islam telah menaungi kita dalam jangka waktu yang panjang. Kita dahulu kuat dan mulia. Umat Islam berbagi kebaikan bersama-sama dan memerangi keburukan bersama-sama. Negeri Islam adalah negeri pahlawan, negeri al-Qadisiyah, negeri al-Buwaib Yarmuk Persia, negeri Harun ar-Rasyid dan al-Mu’tashim, negeri Shalahuddin, negeri para pembebas terdahulu dan yang belakangan, insya’a Allah.

Untuk diketahui, kini ladang minyak Greater Sunrise dikuasai oleh perusahaan migas asal Australia, Woodside Petroleum. Jadi jelas ya kalau merujuk pada pemaknaan proxy war, musuh kita adalah Australia dan ia menggunakan pihak ketiga, yaitu Fretilin untuk memerangi Indonesia. Australia mana berani bertindak sendiri kan, dia pasti menadapat restu dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris. AS dan Inggris sendiri sudah bukan rahasia umum sering menggunakan PBB sebagai alat pembenaran melancarkan strategi politik luar negerinya. Seperti kita ketahui PBB membentuk UNAMET untuk melaksanakan referendum di Timor Timur kala itu yang berujung pada terusirnya Indonesia dari Timur Timor. Jadi, jelas ya siapa musuh kita! [VM]
Laporkan iklan tak layak ⤴

BACA JUGA :

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "Operasi Senyap dan Pertarungan Negara-Negara Kapitalis"