Menelisik Ketidakberdayaan Pemerintah dalam Persoalan Politik Pangan

Laporkan iklan tak layak ⤴
Laporkan iklan tak layak ⤴

Oleh : H. Luthfi. H

Mencermati ragam statement penguasa atas persoalan harga pangan akhir-akhir ini, yang terus dan sering melambung terasa "lucu". Jauh dari kesan memahami hakikat persoalan dan berempati terhadap derita masyarakat. Sekaligus bukti paling jelas ketidakberdayaan pemerintah dalam mengendalikan harga. 

Menyoal harga bawang merah yang tinggi, Mentan (Menteri Pertanian) menyatakan bahwa: "Bawang impor berpeluang kembali untuk di ekspor." (Republika.co.id).

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan, rencana impor bawang merah sebanyak 2.500 ton memang dirasa ganjil, namun hal tersebut telah diputuskan dalam rapat di Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian.

Mentan pun meminta petani bawang tidak khawatir hasil produksi bawang nasional akan terancam. Sebab, kuota impor sangat minim yakni hanya 0,02 persen dari produksi nasional. 

"Ini kurang tepat (impor bawang merah), kita bilang angka produksi naik, tapi tahu-tahunya impor," ujar dia dalam rapat koordinasi di Padang akhir pekan lalu. Amran lantas menyinggung keberhasilan ekspor bawang merah oleh pemerintah karena produksi yang surplus. 

Pelaksana impor bawang merah, lanjut Mentan, yakni perum Bulog. Jadi, segala pemasukan dan pengeluaran bawang impor di pasar akan benar-benar diatur dan diawasi.

Keberadaan bawang jangan sampai mengganggu harga pembelian bawang di petani maupun membuat bawang nasional terbuang sia-sia. "Kalaupun bawang impornya tidak dipakai, kita bisa ekspor lagi kalau perlu," ujarnya. 

Lain Mentan lain lagi dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Ketua MPR Zulfikli Hasan. Keduanya menyatakan tidak masalah harga bahan pangan naik menjelang Ramadhan, sekali-kali biarlah dinikmati oleh petani. 

“Harga pangan memang naik, sekali-kali biarlah supaya dinikmati petani. Yang penting jangan makelarnya untung, sehingga harga betul-betul bisa dinikmati petani,” kata Zulkifli saat ditemui usai membuka Rakernas PAN di Jakarta Expo Center Kemayoran, Minggu (29/5) malam.

Dan menurut Jusuf Kalla, kenaikan harga pangan ini malah menjadi berkah bagi para petani saat bulan Ramadan. "Ya semacam hadiah Lebaran lah kepada petani. Toh yang terima itu petani. Tidak apa-apa, kalian terima hadiah Lebaran, mereka terima hadiah Lebaran dengan harga yang sedikit naik," jelas Kalla.

Persoalan seperti ini, harga pangan melonjak menjelang hari raya atau hari besar, bukan pertama kali. Terus berulang dan kita ragu di masa yang akan datang tidak terjadi lagi. Pada titik ini sungguh adalah bukti kesekian kalinya bahwa pemerintah tidak mampu dalam mengendalikan harga pangan. Pihak DPR malah mengusulkan agar Mentan diberhentikan karena melonjaknya harga pangan akhir-akhir ini. 

Ungkapan para petinggi negara di atas, selain agak ngawur, atau sekedar basa basi biar dianggap bekerja sebagai pejabat pemerintah, juga menjadi bukti bahwa negara kalah dengan para pemodal. Pemerintah tunduk dan bertekuk lutut kepada broker, para pemodal dalam persoalan politik pangan. 
Dalam kebijakan impor misalnya, jika segala persoalan selalu diselesaikan dengan impor siapa pun bisa melakukan. Tidak harus ada Bulog. Buat apa ada Menteri Pertanian. Tidak perlu penentuan impor dilakukan rapat koordinasi kementrian perekonomian. Cukup oleh pengusaha bisa melakukan itu. 

Justru yang seharusnya dilakukan selevel Mentan (Menteri Pertanian) dan pejabat pemerintah lainnya adalah melakukan politik --harga-- pangan agar negara ini bisa mandiri. Terlebih potensi pangan di negara kita luar biasa.

Indonesia merupakan negara agraris dengan tingkat keanekaragaman hayati, termasuk pangan yang berlimpah. Lebih dari 6.000 jenis tumbuhan berbunga, baik liar maupun budidaya, telah dikenal dan dimanfaatkan untuk keperluan bahan makanan, pakaian, perlindungan, dan obat-obatan. Masyarakat Indonesia tidak kurang mengkonsumsi 100 jenis tumbuhan dan biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Tidak kurang dari 100 jenis kacang-kacangan, 450 jenis buah-buahan, serta 250 jenis sayur-sayuran dan jamur (KMNKH 2007, Situs Lingkungan Hidup Indonesia 2006, Jakarta). 

Kebijakan impor juga jelas tidak membangun kemandirian. Yang ada justru menimbuljan ketergantungan dengan negara lain. Lantas apa makna Program Ketahanan Pangan yang selama ini digembar-gemborkan? Dimana logika ketahanan Pangan jika segala kebijakan diatasi dengan impor? SSI, Semua Serba Impor. 

Cuapan para petinggi negeri ini terhadap persoalan pangan juga menunjukkan ketidakberpihakan penguasa kepada rakyat. Pasalnya, justru impor dilakukan saat petani kita sedang panen raya. Kasihan petani bawang kita, sudah cape tanam bawang merah, pemerintah malah melakukan impor (www.suaranews.com). 

Keputusan pemerintah yang akan mengimpor bawang merah mendapat kecaman keras dari para petani bawang merah di Kabupaten Indramayu.

Para petani menilai keputusan tersebut akan menghancurkan harga bawang merah lokal sehingga merugikan mereka.

”Ya jelas sangat kecewa. Pemerintah tidak berpihak pada nasib petani dan lebih memilih impor,” ujar Kholis, petani bawang merah asal Desa/Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Ahad (29/5).

Demikian pula dengan pernyataan bahwa "biarlah sekali-kali harga tinggi, sehingga harga betul-betul dinikmati petani". Ini adalah pernyataan terlalu menyederhanakan masalah dan tidak memahami, atau pura-pura tidak paham mata rantai distribusi pangan selama ini. 

Siapa yang bisa menjamin harga pangan di tingkat konsumen bisa dinikmati oleh petani? 

Justru disinilah persoalan distribusi pangan kita. Bahwa petani kita kebanyakan hanya melakukan budidaya dan produksi, sementara mereka tidak memahami dan mengetahui kondisi pasar. Yang menguasai pasar pangan kita selama ini adalah broker, para pemodal. Dan hasrat mereka saat menguasai pasar adalah untung. Tidak peduli petani selalu buntung. 

Sebagai contoh, beberapa saat yang lalu Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku heran tentang harga cabe. 

Saat harga cabe di Jakarta meroket. Di tingkat pedagang eceran, cabai rawit kini harganya sampai Rp 80.000-90.000/kg, sedangkan cabai merah keriting mencapai Rp 70.000/kg. 

Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku heran, sebab harga di petani tak mengalami kenaikan signifikan. Di Garut misalnya, harga cabai di tingkat petani hanya Rp 26.000- Rp 27.000/kg, sangat jauh di bawah harga cabai ketika sampai di Jakarta.

Melihat kenyataan seperti ini membuktikan bahwa mekanisme distribusi Pangan kita dari petani tidak langsung ke konsumen. Ada broker di sana. Yakni mereka yang memiliki kapital. Dan justru pihak inilah yang menentukan dan mengenalikan harga pangan selama ini. 

Kaum muslimin...

Persoalan ketersediaan pangan bukan sekedar menyoal potensi kekayaan negeri yang berlimpah. Titik masalahnya ada pada politik atau kebijakan dari pemerintah. Dan politik ekonomi pertanian itu adalah persoalan distribusi. Sementara yang menguasai distribusi pangan kita, termasuk menjadi pengendali harga di tingkat produsen atau pasar, selama ini adalah para pemodal tadi. 

Seharusnya, jika pemerintah serius dan berpihak kepada rakyat, yang dilakukan adalah memotong mata rantai distribusi yang "membingungkan" Kementrian Pertanian tersebut. Di petani harga murah, di konsumen harga melangit. Yang untung mereka yang berduit, petani kita tetap menjerit.

Namun persoalan berikutnya adalah, selama sistem pemerintahanannya Demokrasi, adalah "hil yang mustahal", pemerintah bisa berpihak kepada rakyat. Rakyat hanya dijadikan "tukang ojek" saat pemilu. Habis penguasa duduk dalam jabatannya, rakyat ditalak tiga. Pemerintah kemudian selingkuh dan bermesraan dengan pengusaha. 

Sistem demokrasi meniscayakan pemerintah kalah dengan pengusaha. Sistem Ekonomi Kapitalis --sebagai anak kandung dari sistem Demokrasi-- menjadikan penguasa tidak berdaya menjalankan politik pangan yang berpihak kepada rakyat. Hanya dalam sistem yang Allah berikan, yakni sistem Khilafah Islamiyyah 'ala Minhaj Nubuwwah politik pertanian akan berpihak pada kemaslahatan rakyat.[VM]
Laporkan iklan tak layak ⤴

BACA JUGA :

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "Menelisik Ketidakberdayaan Pemerintah dalam Persoalan Politik Pangan"