Cegah Aksi Pengkhianatan 31 Mei 2016 di Papua!

Laporkan iklan tak layak ⤴
Laporkan iklan tak layak ⤴

Oleh : Umar Syarifudin
Syabab Hizbut Tahrir Indonesia (Praktisi Politik)

Intervensi negara-negara imperialis yang melakukan berbagai makar justru menjadi penyebab pertumpahan darah di berbagai kawasan negeri termasuk Papua. Negara buas ini menggunakan penguasa-penguasa boneka mereka sebagai ‘bodyguard’. Mengamankan kepentingan penjajahan tuan-tuan mereka  dengan cara yang represif. Tidak peduli meskipun harus menumpahkan darah rakyat mereka sendiri.

Diakui atau tidak, kelompok pendukung Papua Merdeka yang tergabung dalam OPM ataupun menjadi simpatisannya terus berkembang di Papua, yang menunjukkan kegiatan penggalangan dan kegiatan territorial tampaknya kurang maksimal dilaksanakan di Papua, terbukti ada informasi bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serukan kepada rakyat Papua  agar pada 31 Mei mendatang turut serta dalam aksi damai di seluruh tanah Papua mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh di forum Melanesian Sperhead Group (MSG) dan menuntut negara agar segera bebaskan tahanan politik dan narapidana politik Papua tanpa syarat.

KNPB mendesak negara agar segera membebaskan seluruh Tapol  dan Napol di tanah Papua. Terutama aktivis KNPB yang masih ditahan dengan kasus makar yaitu, ketua KNPB wilayah Manokwari,  Alexander Nekenem Cs  dan Ketua KNPB Wilayah Timika agar segera di bebaskan tanpa syarat. KNPB juga menegaskan kepada polda Papua dan polda Papua barat agar segara kosongkan penjara-penjara sebab KNPB akan menjadikan istana bagi pejuang pro-referendum.

Bazoka Logo, Juru Bicara Nasional Badan Pengurus Pusat KNPB di dalam jumpa pers yang digelar di halaman Museum Expo, Waena, Rabu (25/5/2016) menegaskan KNPB akan turun dengan damai 7 kali lipat lebih besar dibanding demo damai tanggal 2 Mei 2016 lalu.

“Tanggal 31 manusia-manusia makar akan turun jalan. Sediakan penjara besar, karena kami akan turun dengan kekuatan 7 kali lipat lebih besar.” ujarnya. “Kami minta agar Kapolda Papua segera kosongkan penjara-penjara di Papua karena kami akan jadikan istana. Kami juga menghimbau kepada pihak aparat agar menambah mobil -mobil tahanan agar jangan kekurangan seperti pada tanggal 02/05 lalu,” jelas Bazoka Logo.

Melalui sebuah selebaran tertanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani Mecky Yeimo dan Ones Suhuniap  diberitakan beredar di Jalan Kampwolker Perumnas III Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura yang berisi himbauan aksi damai nasional tanggal 31 Mei 2016.

Isi dari selebaran tersebut jelas bersifat agitasi dan provokasi ala KNPB. Dalam selebaran itu tertulis, dengan terbentuknya ULMWP sebagai wadah koordinatif persatuan untuk mewakili rakyat Papua di MSG dan ULMWP juga sudah diakui forum MSG, serta lembaga politik hukum untuk Papua di tingkat internasional disebut IPWP & ILWP juga forum standar internasional ini memiliki tugas untuk membawa masalah Papua Barat ke perhatian dunia internasional dengan tujuan issu “Hak Penentuan Nasib Sendiri” bagi bangsa Papua melalui Referendum (Self Ditermination) sebagai solusi penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua Barat, atas dasar Pepera 1969 yang direkayasa oleh militer kolonial Indonesia di Papua Barat.

Selanjutnya, selebaran itu berbunyi beberapa pemimpin negara mengeluarkan sikap atas nama kepemimpinan negara untuk mendukung status politik bangsa Papua Barat antaranya : PM Tonga Samuela Akilisi  Pohifa, PM Guyana Musa Nagamootoo, PM Salomon Island Manase Sogavare bersama PM Vanuatu Charlot Salwai. Konon, kebenaran tokoh pemimpin dari beberapa negara kecil dan miskin ini ke ULMWP belum diyakini kebenarannya, karena tokoh-tokoh negara tersebut tidak ingin merusak hubungan diplomatik negaranya dengan Indonesia gara-gara ULMWP.

Isi selebaran KNPB lainnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Menkopolhukan Luhut Pandjaitan menemui Lord Harries didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Kepala BNPT Tito Karnavian di Gedung Parlemen Inggris di London pada 11 Mei lalu dalam rangka menghadiri Global Anti Coruption Summit dan tampaknya pergi menemui Lord Harries. Lord Harries dari sejak awal mendukung penentuan nasib sendiri bagi Papua. Ia dikenal sangat dekat dengan Benny Wenda, jubir ULMWP. Isu Papua belakangan ini menghangat menyusul pertemuan yang diselenggarakan oleh IPWP di London pada 3 Mei lalu. Pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Ketua Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn itu, muncul seruan agar rakyat Papua diberi kesempatan untuk menentukan nasib sendiri.

Belum diketahui bagaimana reaksi Lord Harries setelah mendengar penjelasan dari Luhut dan Fadli Zon. satuharapan.com mencoba menghubungi Fadli Zon untuk mendapatkan keterangan atas hasil pertemuan ini. Namun belum mendapatkan respon, Luhut kini telah gencar berbagai kampanye yang dilancarkan ULMWP di panggung internasional.

KNPB menilai akhir-akhir ini kelompok segelintir orang mengatasnamakan tokoh adat, tokoh pemuda dan lain-lain untuk mengacaukan situasi saat ini. Tetapi bagi orang orang Papua jangan terpancing dengan gerakan-gerakan itu tanda bahwa mereka sudah kalah politik.

Diakhir, selebaran itu tertulis KNPB sebagai media rakyat bangsa Papua mengeluarkan himbauan umum kepada seluruh komponen rakyat bangsa Papua untuk melakukan mobilisasi umum dan secara terbuka diseluruh pelosok negeri Land of Paradise (surganya dunia) dari sorong sampai Merauke, dengan tuntutan bebaskan Tapol – Napol Alex Nekenem, Steven Itlay Cs; Menolak dengan tegas tim pencari fakta pelanggaran HAM buatan Jakarta; Rakyat Papua mendukung kebijakan pimpinan MSG desak ke PBB ; Rakyat Papua mendukung ULMWP menjadi anggota full member di MSG nanti.

Geopolitik Papua

Intervensi asing  melalui sebuah  kelompok yang menyebut dirinya sebagai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang belakangan ini gencar melangsungkan aksi jalanan mendukung keanggotaan Persatuan Gerakan Pembebsan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah blok regional yang meliputi Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. 

Tujuan ULMWP sendiri tampaknya tidak hanya sekedar solidaritas sesama bangsa serumpun, namun memiliki agenda politik menggalang dukungan bagi upaya separatisme dari NKRI.  Himbauan unjuk rasa KNPB tanggal 31 Mei 2016 sebenarnya menunjukkan mereka tidak memiliki basis massa yang banyak dan meluas di Papua. Hal ini membenarkan bahwa KNPB tidak didukung masyarakat Papua secara keseluruhan.

Menurut pemberitaan media massa, 26 April 2016, organisasi KNPB wilayah Timika memobilisasi 26 orang anak Sekolah Dasar melalui selebaran politik yang isinya mendukung aksi-aksi KNPB. Secara manipulatif, para aktivis KNPB kemudian menggunakan anak-anak yang seharusnya dilindungi tersebut sebagai ajang untuk dieksploitasi bagi kepentingan propaganda politik dengan menyebarkan foto-foto kegiatan anak-anak yang dimobilisasi tersebut melalui berbagai jaringan media social.Pesanpolitik yang hendak dibangun seolah-olah KNPB mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dalam memperjuangkan masuknya ULMWP dalam MSG.

Menurut penulis, apabila operasi politik dan militer yang dilakukan oleh OPM dan simpatisannya di Papua ini berlangsung agresif tanpa pencegahan, maka kondisi tersebut menggambarkan bahwa intelijen TNI, Polri dan jajaran intelijen lainnya benar-benar sudah lumpuh, karena peristiwa seperti ini dapat berlangsung dengan “aman dan sukses” tanpa ada pencegahan dari institusi manapun yang diberi wewenang konstitusional oleh negara, padahal kegiatan tersebut sudah merupakan gangguan keamanan yang tidak perlu ada pertimbangan apapun untuk menumpas atau menindaknya secara tegas.

KNPB dan ULMWP kemungkinan dipakai “political fugitives” Benny Wenda untuk dapat hidup di London, Inggris. Mungkin juga, KNPB dan ULMWP dipakai sebagai “humas” OPM karena OPM tidak paham dinamika politik praktis di Papua, dan tidak menutup kemungkinan KNPB dan ULMWP  “berkolaborasi” dengan para koruptor dana Otsus Papua.

Dari pernyataan ataupun kegiatannya selama ini, penulis menilai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah organ politik yang pada dasarnya sebuah perwujudan perlawanan politik terhadap Pemerintah Pusat. Persoalannya menjadi sangat mendasar bagaimana kelahiran organisasi ini dan legalitasnya, sehingga praktis KNPB bisa jadi merupakan pengejawantahan/wujud nyata organisasi OPM yang secara terbuka bisa tampil dalam masyarakat. Yang terjadi di Papua selama ini adalah segala simbul demokrasi yang pada prakteknya hanya akan dimanipulasi oleh mereka yang anti integrasi.

Jalan Keluar 

Secara politik apa yang dilakukan oleh KNPB jelas bertentangan dengan aspirasi masyarakat luas Papua dan bertentangan dengan prinsip Islam.  Upaya provokasi, gangguan ketertiban dan keamanan, serta rongrongan terhadap integritas NKRI tentu tidak dapat dibiarkan saja.

Senjata ampuh Barat dan para antek anti integrasi yang digunakan adalah demokrasi. Sebelumnya, nilai penting demokrasi  yaitu hak menentukan nasib sendiri telah terbukti sukses memecah Timor Timur dari Indonesia. Seharusnya ini menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk menolak sistem demokrasi. Bayangkan, kalau setiap wilayah di Indonesia, atas nama hak menentukan nasib sendiri, menuntut kemerdekaan diri, maka dipastikan Indonesia akan terpecah menjadi beberapa negara kecil yang lemah tak berdaya.

Mulusnya upaya disintegrasi tidak bisa dilepaskan dari  kegagalan pemerintah rezim liberal untuk mensejahtrakan rakyat Papua. Meskipun memiliki kekayaan alam yang luar biasa, rakyatnya hidup dalam kemeskinan. Lagi-lagi pangkalnya adalah sistem demokrasi, yang telah memuluskan berbagai UU liberal. Inilah yang melegitimasi perusahaan mancanegara seperti FreePort untuk merampok kekayaan alam Papua untuk kepentingan mereka sendiri.

Karena itu, tidak ada jalan lain untuk keluar dari persoalan ini, kecuali kita mencampakkan sistem kapitalisme. Menerapkan syariah Islam secara totalitas di bawah naungan Khilafah. Syariah Islam inilah yang akan mampu menjaga keamanan rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat tanpa pandang bulu, tidak melihat suku, bangsa, warna kulit dan agama. 

Islam memang memberikan ruang bagi setiap warga negaranya untuk menyampaikan aspirasi politiknya, tetapi tentu dalam koridor hukum syariah dan berpihak pada kepentingan masyarakat untuk mendapatkan akses kesejahteraan dan pembangunan yang lebih baik, bukan untuk separatisme atau makar.

Syariah Islam dengan konsep pemilikan umumnya (al milkiyah al ‘amah) akan menghentikan perampokan perusahan-perusahaan asing. Sebab dalam Islam, barang-barang yang strategis seperti air,hutan dan energi, demikian juga barang tambang yang jumlahnya melimpah, tidak boleh dimiliki oleh swasta (individu) apalagi asing. Semua itu merupakan milik rakyat (milkiyah ‘amah) yang wajib dikelola negara dengan baik dan hasilnya untuk kepentingan rakyat. [VM]
Laporkan iklan tak layak ⤴

BACA JUGA :

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "Cegah Aksi Pengkhianatan 31 Mei 2016 di Papua!"