Percaturan Politik Global dalam Konflik Syria

Laporkan iklan tak layak ⤴
Laporkan iklan tak layak ⤴

Berita dunia internasional beberapa minggu ini diramaikan oleh masalah pengungsi Syria ke negara-negara di Eropa. Jumlah pengungsi Syria ke Eropa mencapai lebih dari 400.000 jiwa. Masyarakat dunia dibuat tercengang, ketika jenazah bocah kecil anak dari pengungsi Syria tergeletak di pantai Turki. Beberapa pengungsi Syria dan wilayah konflik lainnya rela mengkonversi keyakinan dari Islam menjadi Kristen. Hal ini diyakini sebagai jalan aman dapat diterima di Eropa. Pemberitaan pengungsi ini hanya salah satu dari sekian cerita pedih  dalam perang sipil. Perang berkepanjangan di wilayah konflik Timur Tengah yang belum usai.

Konflik Syria yang berlarut-larut telah menewaskan ratusan ribuan jiwa. Korban berjatuhan baik dari pihak yang pro rezim pemerintahan maupun dari pihak anti-rezim. Pihak rezim berulangkali melakukan serangan udara dan darat ke arah masyarakat sipil. Sebaliknya, disebutkan pula beberapa kelompok dalam pihak anti-rezim melakukan tindakan tidak manusiawi kepada pendukung rezim. Jika dicermati, awal akar konflik ini adalah ketidakpuasan sebagian rakyat Syria terhadap rezim Bashar al Assad yang dinilai bersikap otoriter. Bashar al Assad mewarisi kekuasaan dari ayahnya, Hafedz al Assad yang berkuasa selama lebih dari puluhan tahun. Ketertutupan akses politik, tindakan rezim yang otoriter, serta trend demokratisasi dalam Arab Spring di kawasan Timur Tengah, memicu perlawanan sebagian rakyat Syria terhadap rezim Bashar al Assad. Dalam trend Arab Spring tersebut, rezim Bashar al Assad justru menerapkan tindakan penanganan bersenjata. Akibatnya konflik melebar, dari demonstrasi damai menjadi perlawanan rakyat yang berujung pada perang sipil berkepanjangan.  

Realitas konflik Syria menunjukkan beberapa hal yang penting. Pertama, negara-negara besar memiliki kepentingan besar terhadap konflik ini. Pada awalnya, konflik Syria adalah semata-mata bermotif politis. Tuntutan sebagian masyarakat Syria adalah menurunkan rezim al Assad dan membentuk pemerintahan Syria yang baru. Pihak yang melawan rezim Al Assad kemudian bersatu di bawah naungan Suriah National Council (SNC). Sedangkan sayap bersenjata terhimpun dalam Free Syrian Army (FSA), yang anggotanya berasal kelompok-kelompok bersenjata dan tentara rezim yang membelot terhadap pemerintah Syria. Konflik Syria semakin diperumit dengan kehadiran dan dukungan asing terhadap pihak-pihak yang bertikai di Syria. AS, Turki, Qatar, dan Arab Saudi adalah kekuatan negara asing yang mendukung pihak pelawan rezim. Sedangkan Rusia, Iran, dan Hizbullah dari Lebanon adalah kekuatan asing yang mendukung pemerintahan rezim Bashar al Assad. Dukungan mereka dapat berupa bantuan diplomatik, logistik, persediaan senjata, hingga kehadiran personel militer di lapangan.  Dilaporkan bahwa Rusia membantu rezim Assad dengan bentuk mengirim persenjataan militer terbaru. Sedangkan Iran membantu rezim Assad mengirim bantuan dalam bentuk kehadiran tentara rahasia di Syria. Sedangkan Arab Saudi dan Amerika Serikat dilaporkan memberi bantuan berupa persenjataan dan bantuan pelatihan kemiliteran terhadap personel anti-rezim.

Masing-masing negara-negara besar tersebut memiliki agenda geopolitik dan kepentingan nasionalnya sendiri. Rusia membela Bashar al Assad karena dengan keberadaan rezim tersebut, Rusia dapat menjaga pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Rusia memiliki pangkalan laut militer di Syria. Bahkan Rusia memiliki rencana untuk mengembangkan pangkalan laut militernya di negara tersebut. Jika rezim di Syria berganti, maka dikhawatirkan rezim baru Syria tidak akan dapat mengakomodasi kepentingan Rusia. Selain itu, Rusia juga memiliki kerjasama militer yang kuat dengan Syria seperti perdagangan senjata dari Rusia ke Syria. Iran memiliki kepentingan dengan rezim Bashar al Assad, karena menurut Iran, rezim ini yang dipandang dapat menjadi aliansi geopolitik strategis di kawasan Timur Tengah. Hal ini disebabkan Iran yang berada dalam posisi “terisolasi” di kawasan Timur Tengah. Hampir tidak ada negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki kedekatan dengan Iran. Iran diyakini juga memanfaatkan Syria sebagai media “proxy war” dan “benteng” dalam menghadapi Israel. Melalui rezim Assad, Iran mengirim logistik dan bantuan kemiliteran terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. 

Di sisi yang lain, AS juga memiliki kepentingan geopolitik di Syria. Rezim pemerintah Bashar al Assad dipandang sebagai rezim yang korup dan otoriter, karena itu harus dijatuhkan.  Selain itu, sangat penting bagi AS untuk menjatuhkan rezim Bashar al Assad demi memotong alur kerjasama antara Iran-Syria-Hizbulah di Lebanon Selatan. Selama ini, Hizbullah mendapat pasokan logistik, dana, dan militer berasal dari Iran yang disalurkan melalui Syria. Dengan pasokan yang cukup, maka Hizbullah berpotensi melancarkan aksi terror maupun perang urat syaraf ke Israel, sekutu utama AS di Timur Tengah. Jika rezim Bashar al Assad dapat dijatuhkan serta digantikan dengan rezim yang lebih bersahabat dengan AS, maka otomatis alur kerjasama tiga  tersebut dapat terputus. Dalam buku “Dahsyatnya Lobi Israel di AS”, akdemisi terkemuka seperti Mearsehimer dan M. Walt, mengemukakan bukti betapa aktifnya lobi-lobi Israel di AS untuk mendorong pemerintah AS segera menjatuhkan rezim yang berkuasa di Syria. Sedangkan Arab Saudi mengklaim membantu kelompok anti rezim dengan alasan memebaskan rakyat Syria dari rezim otoriter pemerintah. Klaim ini dirasa cukup tidak logis, mengingat rezim Arab Saudi sendiri adalah berbentuk monarki absolut, yang diragukan apakah rezim monarki tersebut memberi kebebasan kepada rakyatnya sendiri.  Agak aneh menghendaki kebebasan rakyat negara lain sementara secara paradox menekan kebebasan di negaranya sendiri. Terlebih jika diingat, dalam arah politik luar negeri, Arab Saudi adalah rekan aliansi tradisional AS di Timur Tengah. Karena itu, kehadiran pengaruh pihak-pihak asing dengan negara “boneka”-nya, yang memiliki kepentingan saling berseberangan di Syria, sempat menimbulkan kekhawatiran akan memicu terjadinya Perang Dunia 3, meskipun kekhawatiran ini dapat dikatakan agak hiperbolis.  

Konflik Syria juga menarik minat kelompok bersenjata seperti Al Qaeda dan ISIS untuk hadir di konflik Syria. Pada awalnya, Islamic State of Iraq (ISI) menjadi kepanjangan tangan Al Qaeda untuk beroperasi di Syria dengan mengirim kelompok yang dinamakan Jabha an Nusrah. Namun belakangan, Jabhah an Nusrah justru berkonflik sendiri dengan ISI. Pada perkembangan selanjutnya, ISI beroperasi ke Syria dan mendeklarasikan diri sebagai Islamic States of Iraq and Suriah (ISIS). Mediasi yang dilakukan Al Qaeda pusat terhadap kedua kelompok tersebut tidak berhasil. Bahkan ISIS dan Jabha an Nusra dilaporkan saling melakukan serangan. Kehadiran ISIS dan Jabhat al Nusra menambah kompleksitas konflik Syria. Keberadaan Jabhah an Nusra dan ISIS dimanfaatkan oleh rezim Bashar al Assad untuk memunculkan isu adanya eksistensi kelompok-kelompok terorisme di Syria. Akibatnya, Bashar al Assad menuduh seluruh kelompok perlawanan anti-rezim sebagai kelompok teroris. Isu inilah yang senantiasa disampaikan Bashar al Assad dalam beberapa wawancara di media internasional. Eksploitasi isu terorisme juga dilakukan rezim Bashar al Assad dalam konferensi Jenewa II. Dengan ekspoitasi isu terorisme, pihak rezim berhasil membelokkan isu, dari isu pembentukan pemerintahan transisi menjadi isu terorisme Al Qaeda di Syria. Hal ini kemudian menjadikan AS nampak ragu dalam mengambil kebijakan mengenai Syria. Jika rezim Bashar al Assad dijatuhkan, maka kemungkinan bisa saja kekuatan kelompok Islam akan muncul di Syria. Jika kekuatan Islam muncul di Syria, maka negara tersebut dikhawatirkan bisa menjadi “Afghanistan kedua”, dimana kekuatan Islam akan berbalik memusuhi AS. 

Hal menarik lainnya adalah ternyata konflik Syria tidak semata terjadi antara pihak pro Bashar al Assad dengan pihak anti Bashar al Assad. Sesama pihak perlawanan anti-rezim sendiri ternyata juga mengalami konflik bersenjata. Konflik terjadi antara FSA dengan ISIS. Kedua kelompok tersebut saling menyalahkan satu sama lain. ISIS menuduh FSA adalah bagian dari konspirasi AS dan negara Barat lainnya untuk menguasai Syria. Bahkan komandan ISIS, menuduh banyak intelijen Barat dan negara pro-Barat lainnya yang terlibat dalam FSA. Sebaliknya, FSA menuduh ISIS adalah organisasi “takfiri” yang suka mengkafirkan dan menyerang kelompok lain yang tidak sepaham dengan organisasi tersebut. FSA menuduh ISIS adalah organisasi yang berlindung di balik topeng agama, padahal hanya berorientasi pada kekuasaan. Kedua entitas tersebut bertempur sengit di beberapa lokasi. Dalam sebuah rekaman amatir yang dirilis di inernet, tampak kedua komandan kelompok tersebut saling mengkafirkan satu sama lain. 

Konflik Syria bertambah kompleks, ketika milisi Syiah Hizbullah terlibat mendukung rezim pemerintah Bashar al Assad. Mengingat kompleksitas konflik Syria tersebut, menjadikan konflik ini berkepanjangan, bahkan jika dibandingkan dengan konflik di negara-negara lain dalam trend Arab Spring. Konflik Syria diperdalam dengan pelekatan identitas madzhab agama terhadap kelompok-kelompok yang bertikai. Dalam konteks ini, rezim Bahsar al Assad diidentikkan dengan kelompok Syiah, sedangkan rezim perlawanan diidentikkan dengan kelompok Sunni. Pelekatan identitas mazhab agama semakin memperuncing konflik Syria. 
Suatu Renungan

Carut marut kondisi dan kompleksitas konflik Syria menyebabkan hampir 300.000 penduduk terbunuh, 6,5 juta warga Syria kehilangan tempat tinggal, dan 4 juta warga Syria mengungsi ke luar negeri. Dapat dikatakan, perang sipil ini merupakan perang paling buruk dalam konflik Timur Tengah kontemporer. Syria sedang menuju ambang menjadi negara gagal “failed state”, dimana negara yang masuk kategori ini adalah ketiadaan kekuasaan yang efektif memerintah seluruh wilayah negara. Dalam konteks Syria, penguasaan kekuasaan wilayah negara terpecah antara rezim pemerintah, kelompok FSA, dan kelompok ISIS. 

Hal ini menimbulkan gambaran nyata akibat ketiadaan institusi pemersatu umat. Umat Islam kehilangan arah dan kemudian terombang-ambing  di antara kepentingan negara-negara besar. Jika ada negara-negara dengan mayoritas muslim yang terlibat, itu pun berperan sebagai negara “boneka” dari negara-negara adidaya. Negara-negara itu pun tidak dapat memberi solusi bagi perang sipil Syria yang berkepanjangan. Mereka juga bertindak hanya demi mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Dampak lain dari ketiadaan institusi pemersatu umat adalah ketiadaan perisai pelindung bagi umat Islam. Umat Islam tidak berdaya menghadapi gejolak internal dan intervensi kekuasaan asing. Harta, nyawa, dan darah kaum muslim menjadi sangat murah. 

Hal-hal ini seolah mengingatkan pada hadits Nabi yang menyebutkan umat Islam pada sebuah periode, mirip seperti makanan yang diperebutkan sekumpulan pemangsa. Pada periode tersebut, umat Islam banyak, namun seperti “buih yang mengapung”, di mana pada saat itu pula, Allah mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh Islam. Tiba saatnya umat menyadari kondisi ini. Tidak ada tempat pertolongan dengan cara meminta tolong kepada negara-negara adidaya. Umat harus sadar dengan identitasnya dan kembali kepada ideologi Islam yang kaffah. Serta menemukan kembali rumah besarnya yang akan mengayomi dan melindungi. Itulah Khilafah. [Prihandono Wibowo (Pemerhati Hubungan Internasional di UPN Surabaya)] [www.visimuslim.com]
Laporkan iklan tak layak ⤴

BACA JUGA :

Daftarkan Email Anda dan Dapatkan Update Terbaru Kami:

0 Response to "Percaturan Politik Global dalam Konflik Syria"